JP Radar Kediri – Pemerintah terus menggenjot pembentukan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
Program nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, program ini dijalankan sebagai upaya memberdayakan potensi desa dengan model koperasi modern berbasis gotong royong.
Tak seperti koperasi tradisional, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai koperasi multi pihak, yang memungkinkan berbagai unsur masyarakat baik individu, badan usaha, hingga lembaga desauntuk bergabung sebagai anggota dan pemilik koperasi.
Baca Juga: Posisi Bendahara Koperasi Merah Putih Jadi Sorotan! Ini Syarat, Tugas, dan Pengaturan Gajinya
Target Pembentukan dan Jadwal Operasional
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, proses pembentukan koperasi ditargetkan rampung pada periode Maret hingga Juni 2025.
Pemerintah menargetkan seluruh unit koperasi telah berbadan hukum pada Juni, sebelum peluncuran resmi secara nasional pada 12 Juli 2025.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait saat ini tengah melakukan percepatan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan guna mempercepat pembentukan koperasi.
Baca Juga: Bukan untuk Kekuasaan! Pejabat Desa Dilarang Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Ini Alasannya
“Kami mengawal agar setiap desa dan kelurahan di Indonesia telah memiliki Koperasi Merah Putih paling lambat sebelum 12 Juli 2025, sehingga semuanya sudah sah secara hukum,” ujarnya usai menghadiri dialog percepatan musyawarah pembentukan koperasi di Banjarbaru, Rabu (21/5/2025).
Ia menyebut, hingga 21 Mei 2025, tercatat sudah ada 30.000 unit koperasi yang terbentuk dari target total 80.000 unit di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung pembentukan koperasi, Yandri menyebut bahwa pendanaannya dapat dialokasikan dari 3 persen Dana Desa.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan, menargetkan koperasi ini tidak hanya terbentuk, tetapi juga mulai aktif beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Baca Juga: Bukan untuk Kekuasaan! Pejabat Desa Dilarang Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih, Ini Alasannya
Rencananya pada 28 Oktober nanti, koperasi di desa-desa akan mulai resmi beroperasi,” ujarnya seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025).
Skema dan Sistem Kerja Koperasi
Koperasi Merah Putih dapat dibentuk dengan tiga pendekatan, yakni melalui pendirian baru, revitalisasi koperasi tidak aktif, atau pengembangan koperasi eksisting dengan memperluas unit usahanya.
Secara umum, tahapan pembentukannya mencakup musyawarah desa, penunjukan pengurus, penyusunan atau penyesuaian AD/ART, hingga pengurusan legalitas badan hukum.
Sebagai lembaga usaha milik masyarakat, Koperasi Merah Putih nantinya dapat membuka beragam unit usaha strategis seperti gerai sembako, apotek desa, klinik kesehatan, koperasi simpan pinjam, gudang logistik, hingga layanan pergudangan untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga: Jelang Operasional, Pemerintah Tetapkan Syarat Ketat untuk Calon Pengawas Koperasi Merah Putih
Pemerintah juga memastikan bahwa koperasi akan mendapatkan pengawasan berkelanjutan. Pengawasan akan dilakukan secara rutin oleh Dinas Koperasi kabupaten setiap tiga bulan.
Selain itu, evaluasi dari pemerintah pusat akan dilakukan per enam bulan sekali, serta audit tahunan oleh akuntan independen guna menjaga transparansi dan akuntabilitas koperasi.
Dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa, serta memperkuat kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira