JP Radar Kediri – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan bahwa pada tahun 2025 mendatang tidak akan diselenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keputusan ini diambil menyusul fokus pemerintah dalam menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi pada periode sebelumnya.
Menpan-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah memprioritaskan penyelesaian penataan dan pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024.
Proses tersebut ditargetkan tuntas paling lambat pada pertengahan tahun 2025, tepatnya pada bulan Juni.
“Untuk sementara, tahun 2025 tidak akan ada rekrutmen CPNS dan PPPK. Fokus kami adalah menyelesaikan pengangkatan formasi yang sudah ada, termasuk penyelesaian status tenaga honorer yang masih menunggu penempatan,” jelas Rini dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa penundaan seleksi ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran semata, tetapi lebih karena komitmen pemerintah untuk menuntaskan terlebih dahulu persoalan tenaga honorer yang telah lama menjadi sorotan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang telah mengikuti seleksi sebelumnya benar-benar mendapatkan kejelasan status dan penempatan secara bertahap dan tepat sasaran.
Selain itu, menurut Rini, usulan dari sejumlah pemerintah daerah turut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini.
Beberapa daerah meminta agar pemerintah pusat memberikan jeda waktu agar mereka dapat melakukan penataan ulang kebutuhan pegawai serta mengoptimalkan peran ASN yang sudah ada dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.
Dengan tidak adanya seleksi CPNS dan PPPK pada tahun depan, masyarakat yang memiliki harapan untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara harus bersabar hingga pemerintah membuka kembali rekrutmen pada tahun 2026.
Pemerintah sendiri belum memberikan kepastian mengenai jumlah formasi atau jadwal seleksi pada tahun tersebut, namun akan menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional dan kapasitas fiskal negara.
Pernyataan resmi dari Kemenpan-RB ini sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat serta para pencari kerja agar tidak terjebak dalam informasi simpang siur yang beredar di berbagai platform.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap memantau informasi resmi dari Kemenpan-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk perkembangan terbaru mengenai formasi ASN.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira