JP Radar Kediri – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan dalam waktu dekat, tapi akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menegaskan bahwa belanja negara ke depan akan semakin diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung produktivitas.
Sementara itu, anggaran yang bersifat konsumtif atau tidak mendukung reformasi struktural akan dikaji ulang dan ditekan semaksimal mungkin.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Dengan melihat tren global dan kebutuhan domestik yang meningkat, pemerintah ingin memastikan agar pengelolaan APBN tetap efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain menekan defisit fiskal, efisiensi juga menjadi jalan untuk memperbesar ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan.
Sri Mulyani juga menyebut pentingnya penguatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, digitalisasi sistem keuangan, dan optimalisasi aset negara yang selama ini belum dikelola maksimal.
Semua langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja yang efektif dan pendapatan yang stabil, demi mendukung visi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Baca Juga: Apakah PPPK yang Bekerja 0 Tahun tetap Dapat Gaji ke 13? Begini Penjelasan Resmi Menkeu Sri Mulyani
Tak hanya soal belanja dan pendapatan, Menkeu juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan di berbagai sektor pemerintahan agar efisiensi anggaran benar-benar berdampak nyata.
Ia menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus mulai melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output dan outcome yang jelas bagi masyarakat.
Efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi transformasi cara kerja pemerintahan agar lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Di sisi lain, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian dari strategi efisiensi ini.
Sri Mulyani menyebut bahwa sinergi fiskal antara kedua level pemerintahan harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program serta pemborosan anggaran.
Dalam beberapa tahun ke depan, kementerian keuangan akan terus mendorong implementasi kebijakan berbasis data dan hasil, sehingga setiap program kerja memiliki indikator kinerja yang terukur dan transparan.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira