JP Radar Kediri – Kemarin (1/5), Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan penutupan Pendidikan Karakter para siswa SMP di Resimen Armed 1/ Sthira Yudha Purwakarta.
Sebelumnya, para siswa yang dibawa ke Baraka militer untuk menerima pendidikan dari anggota TNI terlibat dalam aksi tawuran dan melakukan kenakalan remaja lainnya. Mereka mulai mendapatkan pembinaan di barak militer sejak tanggal 1 Mei yang lalu.
Saat hadir, Dedi Mulyadi juga memberikan motivasi kepada 39 siswa setelah 2 pekan lamanya menjalani pembinaan di barak militer resimen.
Selain itu, Dedi juga turut memberikan tanggapan terkait kritik serta temuan yang ditemukan oleh KPAI selama Pendidikan Karakter berlangsung baik di Purwakarta maupun di Dodik Rindam III/ Siliwangi.
Dalam temuan KPAI, Jasra Putra selaku Wakil Ketua KPAI mengungkap bahwa adanya tindakan intimidatif yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut. Jasra mengatatakan, bahwa anak-anak yang menolak untuk menerima pembinaan di barak militer menerima ancaman tidak akan naik kelas.
"Program ini tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, melainkan hanya rekomendasi dari guru Bimbingan Konseling (BK),” kata Jasra pada Jumat (16/5) yang lalu.
“Bahkan dari hasil wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta maupun Lembang, ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," ujarnya
Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan para siswa, KPAI juga menemukan adanya beberapa hal yang dinilai masih belum diperhatikan sebelum program ini dilaksanakan. Seperti, belum adanya SOP Jaminan Kesehatana serta pembinaan di barak militer yang juga dinilai masih belum memahami prinsip dasar perlindungan anak.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi meminta KPAI untuk memberikan solusi yang memang dinilai sesuai dengan standart KPAI dalam membina para siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja.
Dedi Mulyadi menilai, kritik tanpa adanya solusi lain tidak akan menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang masih marak terjadi di wilayah Jawa Barat.
"Saya ke KPAI, kan melindungi anak-anak tugas KPAI, karena melindungi tugas KPAI maka KPAI ambil peran, kalau hanya berkomentar dan memberikan rekomendasi apa maknanya, sok (silakan) ambil peran sok ambil berapa ratus anak-anak di Jabar yang bermasalah kemudian bina," ujar Dedi pada Minggu (18/5) kemarin.
Dedi juga menjelaskan, selain kenakalan remaja, kasus pelecehan seksual serta tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak perlu mendapatkan tindak lanjut sebelum mereka melangkah lebih jauh di jalan yang salah.
Pembinaan yang dilakukan tujuannya demi bisa mengembalikan anak-anak yang salah jalur kembali ke jalan yang benar serta membentuk karakter mereka untuk lebih baik kedepannya.
Jika anak-anak tetap dibiarkan tanpa adanya arahan untuk menuju jalan yang benar maka dampak yang terjadi tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, melainkan juga pada keluarga dan masa depan bangsa.
Penulis: Nabila Syifa'ul Fuada Lii Dzikrilla
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira