JP Radar Kediri – Setelah tusuk gigi yang dianggarkan Rp 100 juta oleh dinas di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumut, kini muncul sewa audio oleh DPRD Kabupaten Cirebon dengan sumber dana dari APBD tahun 2025 dengan jumlah yang dinilai tidak wajar.
Pasalnya, harga sewa untuk audio tersebut mencapai Rp 900 juta. Tetapi, tidak ada penjelasan secara rinci terkait pembagian dana tersebut, apakah berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, waktu penyelenggaraannya, dan lainnya. Hal tersebut pun menyita banyak perhatian masyarakat.
Dalam APBD juga tidak tercantum secara spesifik jenis audio seperti apa yang disewa, berapa lama waktu penyewaanya, merek dari alat yang disewa, dan penjelasan lainnya yang seharusnya ada di dalam APBD tersebut.
Tentu saja hal tersebut menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Dana sebesar itu yang bersumber dari rakyat seharusnya digunakan dengan bijak dan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.
Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas buka suara untuk menanggapi hal tersebut.
Ia menjelaskan, penggunaan dana yang bersumber dari APBD tersebut telah melalui pertimbangan yang matang. Sewa audio yang dianggarkan dalam APBD sendiri dimasukkan agar dapat mendukung tugas para dewan agar lebih optimal.
Asep menyebutkan, total ada 50 anggota dewan yang melakukan reses sebanayak 3 sampai 6 kali dalam setahun. Dimana setiap kali pertemuan reses, penyewaan audio atau sound system bisa mencapai Rp 1 juta.
Jika di hitung kasarannya, sewa sound system untuk reses para anggota dewan, 3 kali reses bisa mencapai Rp 150 juta sedangkan untuk 6 kali pertemuannya setiap anggota dewa bisa mencapai Rp 300 juta. Dimana jumlah pertemuan yang dilakukan oleh para dewan bahkan tidak sampai menyentuh atau bahkan mendekati angka Rp 900 juta seperti yang dianggarkan dalam APBD.
Asep mengungkapkan, bahwa sewa sound system pada saat reses digelar memang diperlukan dalam pertemuan agar masyarakat dapat mendengar dengan jelas informasi apa yang disampaikan.
Ia juga menyebut, pengadaan sewa untuk sound system sendiri menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang memang harus disedikana untuk melancarkan peretmuan anatara dewan dengan masyarakat yang hadir di lokasi.
Meski begitu, beberapa wakra Cirebon sendiri menyarankan dari pada melakukan penyewaan yang menelan anggaran sebesar Rp 900 juta tersebut, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk pembelian sound system sehingga tidak perlu menyewanya setiap tahun.
Masyarakat menilai, penyewaan yang dilakukan jika tetap berkelanjutan hingga beberapa tahun kedepan tidak efisien dan tidak sesuai dengan Inpres No.1 2025.
Penulis: Nabila Syifa'ul Fuada Lii Dzikrilla
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira