JP Radar Kediri - Kabar baik datang bagi para guru dan honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, resmi mengumumkan akan memberikan bantuan langsung senilai Rp3 juta kepada guru honorer yang belum bersertifikasi.
Program ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat dan meringankan beban ekonomi para tenaga pendidik non-ASN yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan.
Bantuan insentif ini akan disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing guru penerima, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga.
Tujuannya adalah agar proses pencairan bantuan bisa lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Selain itu, langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem tata kelola keuangan bantuan pendidikan agar lebih efisien dan akuntabel.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek menjelaskan bahwa program ini menyasar sekitar 785 ribu guru honorer di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri.
Setiap guru yang terdaftar sebagai penerima bantuan akan memperoleh total Rp3 juta, yang pencairannya direncanakan dilakukan secara bertahap, mengikuti proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Verifikasi data guru dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat, yakni guru honorer yang aktif mengajar, belum tersertifikasi, serta tercatat dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Proses ini dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Februari 2025, dan ditargetkan selesai dalam waktu singkat agar pencairan bantuan tidak molor dari jadwal.
Selain insentif tunai, pemerintah juga tengah menyusun skema baru untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), baik untuk guru ASN maupun non-ASN.
Skema tersebut nantinya akan memungkinkan tunjangan disalurkan secara langsung ke rekening guru, tanpa harus melalui pemda atau dinas pendidikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam pencairan tunjangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan apresiasi terhadap peran penting guru honorer di dunia pendidikan nasional.
Khususnya di daerah seperti Kediri, yang masih memiliki jumlah guru honorer cukup tinggi, program ini diyakini akan menjadi angin segar dan dorongan semangat bagi para pendidik untuk terus berkontribusi maksimal dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira