JP Radar Kediri- Muncul wacana mengenai wajib militer yang akan diterapkan di Indonesia sebagai salah satu bentuk bela negara.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyampaikan bahwa penerapan wajib militer di Indonesia sebenarnya memungkinkan, namun memerlukan dukungan anggaran yang sangat besar.
“Jika ke depannya kita memiliki dana yang lebih memadai, tidak menutup kemungkinan kebijakan seperti wajib militer dapat dilaksanakan. Tetapi tentunya biayanya tidak sedikit,” ujarnya dalam sebuah webinar yang dikutip dari Jakarta, Kamis (17/4).
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan seputar kemungkinan dilibatkannya warga sipil jika terjadi konflik atau perang.
Frega menegaskan, apabila wajib militer nantinya diadakan, hal itu tidak perlu dilihat sebagai upaya militerisasi.
Sebaliknya, ini merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga.
Untuk saat ini, lanjutnya, konsep wajib militer masih bersifat sukarela melalui program Komponen Cadangan (Komcad) dan Bela Negara.
“Dengan anggaran terbatas, kami baru bisa melatih beberapa ribu orang, itu pun melalui proses seleksi. Namun mereka siap dimobilisasi kapan saja jika ada kondisi darurat,” terangnya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi krisis atau konflik, pihak yang pertama akan diterjunkan adalah komponen utama sishankamrata, yaitu TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan nasional.
Penulis: Yulita Dyah Kusumasari
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira