Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Tegas! Gubernur Jawa Timur Khofifah Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK di Tengah Dampak Perang Dagang

Ilmidza Amalia Nadzira • Rabu, 16 April 2025 | 18:38 WIB
Pemprov Jatim Gandeng Apindo dan Perusahaan Besar, Antisipasi Dampak Perang Tarif AS–China.
Pemprov Jatim Gandeng Apindo dan Perusahaan Besar, Antisipasi Dampak Perang Tarif AS–China.

JP Radar Kediri – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para pengusaha di wilayahnya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan di tengah dampak perang tarif atau trade war antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dirasakan secara global.

Hal tersebut disampaikan Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/4). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak dari ketegangan ekonomi antarnegara adidaya tersebut.

“Bagaimana sebetulnya dampak ekonomi 'trade war' atau perang tarif antara Amerika dan China, di antaranya itu terjadi di seluruh dunia,” ujarnya kepada awak media usai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Khofifah, pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan para pemilik perusahaan besar di Jawa Timur, terutama yang memiliki jumlah tenaga kerja di atas 4.000 orang. Tak hanya itu, Pemprov juga telah mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) guna membahas langkah konkret menghadapi gejolak ekonomi global.

“Kami secara personal sudah menjalin komunikasi dengan para owner perusahaan-perusahaan besar. Kami juga mengundang Apindo, terutama perusahaan yang karyawannya di atas empat ribu orang,” ungkapnya.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ini, Khofifah menekankan pentingnya menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Ia meminta agar para pelaku usaha tidak mengambil jalan pintas dengan melakukan PHK massal. Sebagai gantinya, ia menyarankan pengurangan produksi, pengurangan jam kerja, atau bahkan pengurangan hari kerja sebagai alternatif kebijakan internal perusahaan.

“Prinsip utama yang kami dorong adalah tidak ada PHK. Kalau memang perusahaan harus menyesuaikan kondisi, silakan lakukan pengurangan produksi, pengurangan jam kerja, atau maksimal pengurangan hari kerja. Tapi jangan sampai memberhentikan pekerja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga psikologis dan stabilitas sosial masyarakat. Menurutnya, keputusan yang diambil perusahaan hendaknya tidak menimbulkan kegusaran atau keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi para buruh dan keluarganya.

“Langkah-langkah ini bukan hanya untuk menyelamatkan ekonomi, tapi juga untuk menjaga suasana kondusif. Kita bangun kebersamaan. Alhamdulillah, Pemprov Jatim bersama Forkopimda berjalan seiring. Ini jadi modal sosial penting untuk menjaga sinergi semua elemen masyarakat,” tuturnya.

Khofifah menyebut, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut juga telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut. Ia mengaku mendapatkan sejumlah masukan dari Presiden, meski enggan membeberkan secara rinci isi percakapan tersebut.

“Banyak masukan dari beliau (Presiden),” ujarnya singkat.

Dalam kunjungan ke Solo itu, Khofifah tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin. Kehadiran dua pucuk pimpinan keamanan di Jawa Timur itu dinilai sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran  WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.

Editor : Ilmidza Amalia Nadzira
#radar kediri #Khofifah antisipasi krisis #pemprov jatim #Khofifah - Emil Dardak #Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa