JP Radar Kediri - Perihal rencana keberangkatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2025, Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM (DPKM UGM) menyelenggarakan sosialisasi KKN yang wajib dihadiri oleh para peserta didik calon peserta KKN.
Namun sosialisasi yang dilakukan secara Zoom itu diwarnai aksi protes salah satu mahasiswa yang jadi peserta sosialisasi KKN.
Dilansir dari salah satu tweet milik akun X @urneuvillate (22/3), mahasiswa bernama Rafi Kusuma Daniswara memberi pendapat di kolom komentar zoom.
Rafi menyampaikan kekecewaannya terhadap pemateri yang menyudutkan salah satu korban kekerasan seksual dan mengungkit kejadian terdahulu.
Menurut Rafi, ketika korban kekerasan seksual dijadikan sebagai contoh buruk dalam sebuah permisalan, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis. Ditambah, pemateri adalah seorang dosen dari Fakultas Kehutanan UGM.
Reaction ditunjukkan melalui komentar Rafi. Banyak yang mendukung pendapat Rafi mengenai kekerasan seksual. Tidak seharusnya korban disalahkan dan disudutkan.
Aksi heroik Rafi tersebut tidak dapat berlanjut karena fitur komentar dimatikan oleh pihak pusat. Mahasiswa UGM yang akan diberangkatkan KKN lantas mengamuk karena merasa dibungkam.
Selain permasalahan menyudutkan korban kekerasan seksual secara sepihak, DPKM UGM dinilai tidak kompeten karena mengabaikan mahasiswa yang akan berangkat KKN.
Seperti cuitan dari @UGM_FESS pada hari Senin (24/3) memberikan tangkapan layar Instagram akun @ehpaang berkomentar dalam satu postingan. @ehpaang menyampaikan ketidakadilan yang diterima oleh saudaranya oleh pihak DPKM karena adiknya yang disabilitas tetap wajib berangkat KKN.
“...masih nggak paham esensinya apa? Disabilitas kan udah susah tiap hari tapi tetep harus KKN di lokasi yang gatau kondisinya gimana,” ujar @ehpaang.
Beberapa akun juga ikut menanggapi, mengenai pengalihan KKN yang merupakan mata kuliah wajib harusnya bisa menjadi mata kuliah pilihan. Ketika KKN nanti juga pasti akan memakan banyak dana. Sementara, DPKM belum bisa menjamin akan membantu atau tidak perihal dana yang mahasiswa keluarkan nantinya.
Hal ini menjadi PR besar bagi UGM untuk membantu kesejahteraan mahasiswanya. Mengingat program KKN tidak lama lagi akan diselenggarakan. Pihak DPKM UGM diminta agar segera merilis keberlanjuan informasi mengenai KKN dan tidak menyinggung personal korban kekerasan seksual.
Selain itu, para mahasiswa maupun alumni melalui akun X menyampaikan harapan agar DPKM lebih memperhatikan hak dari para calon peserta KKN dan mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan wajib KKN bagi peserta didik disabilitas.
Penulis: Laila Karima
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira