JP Radar Kediri - Dalam sambutannya di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Senin (10/2) di Surabaya, Presiden Prabowo sempat menyinggung 'raja kecil'.
Ia menjelas bahwa raja kecil itu kerap melawan kebijakan efisiensi belanja anggaran.
Tak hanya itu, rasanya, raja kecil itu juga merasa kebal hukum.
Karenanya, Prabowo tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil.
Dia pun menegaskan tidak akan membiarkan rakyat Indonesia dibohongi lagi.
Lantas siapa Raja kecil yang dimaksud presiden Prabowo?
Menurut Direktur Segara Institut Piter Abdullah, raja kecil yang dimaksud Presiden bisa ditujukan kepada kepala daerah seperti Kabupaten atau kota, bisa pula seorang menteri.
Menurutnya, banyak kepala daerah yang sudah bersikap bak raja kecil.
Karena ketentuan otonomi daerah, mereka memiliki wewenang, sehingga bisa berbuat sedemikian rupa dengan anggaran yang ada.
Menteri juga memungkinkan sebagaimana yang disebut sebagai raja kecil.
Pasalnya, menteri kini dapat dengan mudahnya melakukan pemangkasan anggaran.
Sehingga, alasan presiden menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, tak lain untuk menghentikan dan membersihkan adanya oknum raja kecil yang disebut membohongi rakyat.
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong Saya ingin dihentikan dibersihkan. Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” tegas Prabowo dalam sambutannya tersebut.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah