KEDIRI, JP Radar Kediri- Dua proyek jalan tol yang akan menjadi penopang bandara menunjukkan perkembangan yang kontras. Proyek tol Kediri – Tulungagung (Ki-Ageng) sudah hampir dimulai. Sementara proyek tol lainnya, Kediri-Kertosono, hingga saat ini masih terganjal penolakan sebagian warga yang tanahnya terdampak.
Khusus tol Ki-Ageng, informasi terbaru akan memulai pengerjaannya bulan depan, Desember. Namun, tanggal persisnya belum bisa dipastikan.
“Menurut informasi terakhir, pembangunan (tol Ki-Ageng) akan dimulai bulan depan,” terang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Sukadi.
Merujuk pada keterangan Sukadi, titik awal pembangunan tol Ki-Ageng akan berlokasi di ruas Perempatan Bolawen menuju ke Bandara Internasional Dhoho Kediri. Titik ini berada di Dusun Bolawen, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan.
Ada beberapa alasan yang menjadikan pembangunan tol berlangsung lebih dulu di wilayah Kabupaten Kediri. Salah satunya adalah karena progres pembebasan lahannya sangat baik. Hingga kemarin sudah 98 persen yang tuntas, dari total 484 bidang yang terdampak. Sebagai syarat memulai pengerjaan adalah pembebasan lahannya minimal sudah 80 persen.
“Jadi untuk minimal pembangunan sudah memadai. Kalaupun ada yang belum dibebaskan itu tidak akan berpengaruh pada keseluruhan pembangunan,” jelasnya.
Nantinya, setelah ruas Simpang Empat Bolawen ke arah bandara selesai, akan dilanjutkan ke ruas yang lain. Yaitu Simpang Bolawen – Simpang Kota Kediri – Simpang Susun Mojo – Tulungagung.
Berbeda dengan tol Ki-Ageng yang segera memulai pengerjaan, untuk proyek tol Kediri-Kertosono belum bisa dikerjakan tahun ini. Proyek tol sepanjang 20,7 kilometer ini masih terkendala proses pembebasan lahan yang berjalan alot.
General Manager Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK) Eko Budi Siswandi pesimistis proyek tol Kediri-Kertosono bisa dimulai tahun ini. Hal itu bila melihat proses pembebasan tanah yang masih sedikit. Sedangkan tahun ini tinggal menyisakan kurang dua bulan saja.
“Dengan waktu semepet ini, sepertinya pembangunan Tol Kediri-Kertosono tidak dapat dilakukan di tahun ini,” aku Eko.
Eko membeberkan, tanah yang dibutuhkan mencapai 2.210.774 meter persegi. Tersebar di 21 desa di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Khusus untuk wilayah Kediri, proyek tol menyasar ke Kecamatan Banyakan dan Grogol. Di Kecamatan Banyakan menerjang Desa Ngablak, Maron, Banyakan, dan Sendang. Sedangkan di Grogol hanya satu desa, yaitu Desa Bakalan.
Berbeda dengan wilayah Kabupaten Kediri yang pembebasan tanahnya relatif lancar, di wilayah Kabupaten Nganjuk masih tersendat. Padahal, ada belasan desa di tiga kecamatan di wilayah ini yang harus dituntaskan pembebasannya. Yaitu di Kecamatan Sukomoro, Tanjunganom, dan Prambon.
Di Nganjuk hampir semua tanah yang terdampak belum dibebaskan. Prosesnya terhambat akibat penolakan warga pemilik tanah. “Penolakan warga di Nganjuk ini yang menjadi masalah. Karena sekitar 80 persen tol berada di Nganjuk,” terangnya.
Kondisi itulah yang menurut Eko membuat persentase pembebasan lahan tol Kediri-Kertosono jalan di tempat. Hingga pertengahan November ini masih kurang dari 10 persen dari total tanah yang dibutuhkan.
Melihat progres pembebasan tanah, otomatis PT JNKK tidak berani memulai pekerjaan fisik. Meskipun secara teknis mereka sudah siap memulai pembangunan mereka harus menunggu syarat minimal 80 persen pembebasan tanah.
“Kalau seperti sekarang belum bisa,” dalih Eko.
Editor : Anwar Bahar Basalamah