Jokowi Effect

Anwar Bahar Basalamah • Dipublikasikan Rabu, 8 November 2023 | 16:03 WIB
By Kurniawan Muhammad, Marketing Practitioner
By Kurniawan Muhammad, Marketing Practitioner

Ini lah salah satu faktor penting yang bisa membuat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apakah bakal menang atau kalah dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024: “Jokowi Effect”. Yakni, pengaruh dari figur Presiden Joko Widodo. 

Dalam marketing, menyoal tentang “Jokowi Effect”, adalah berbicara tentang personal branding. Sejauh yang saya amati, sejak era reformasi bergulir, personal branding seorang tokoh, bisa mendongkrak perolehan suara partai politik secara signifikan. 

Pada Pemilu 1999 (Pemilu pertama kali sejak era reformasi), PDIP memperoleh suara terbesar pada saat itu, yakni 35.689.073, atau ekivalen dengan 33,12 persen. Perolehan suara sebesar ini yang diraih oleh PDIP, dalam sejarah Pemilu di era reformasi, belum ada yang menandingi hingga Pemilu 2019. PDIP menang besar pada Pemilu 1999, saat itu karena “Megawati Effect”. Saat itu, sosok Megawati dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi orde baru. Di masa orde baru, PDIP adalah satu-satunya partai politik yang begitu kentara didholimi oleh rezim orde baru. Dan saat itu, sosok Megawati tampil sebagai figur yang berani melawan kesewenang-wenangan dari rezim orde baru. 

“Megawati Effect” ternyata tak lagi mampu membuat PDIP menjadi pemenang Pemilu 2004. Pada saat itu, Partai Golkar yang menjadi pemenangnya. 

Pada pilpres 2004, ketika pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) tampil sebagai pemenang. Pasangan ini berhasil meraup suara signifikan di putaran kedua (60,62 persen). Saat itu, SBY menjadi simbol tentang sosok ideal seorang pemimpin. Baik ideal dari sisi fisik, performa, intelektualitasnya, cara bicara yang santun dan tertata, serta mengayomi.

Berkat “SBY Effect”, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat, yang tak lain adalah partai yang didirikan oleh SBY, menjadi pemenang Pemilu dengan memperoleh suara 26,43 persen.

“SBY Effect” rupanya tak mampu menjadikan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu berikutnya. Pada Pemilu 2014, PDIP kembali menjadi pemenang, dengan perolehan suara 23,67 juta (18,96 persen). Saat itu, Partai Demokrat didera kasus korupsi bertubi-tubi. Satu per satu kader partai Demokrat ditangkap KPK. Dan ini sedikit-banyak yang merusak personal branding dari SBY. 

Pada pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil menang dengan perolehan suara 53,15 persen. Sosok Jokowi disukai, karena kesederhanaannya. Penampilannya bisa dikatakan antitesa dari sosok SBY. Penampilan Jokowi yang “ndeso”. Gaya bicaranya yang medog. Serta gayanya yang spontan dan terkesan alamiah. Rupanya figur seperti ini yang disukai. Karena dianggap identik dengan kebanyakan masyarakat Indonesia.  

Popularitas Jokowi selama satu periode memimpin, ditambah dengan berbagai capaian yang telah dilakukan, melahirkan “Jokowi Effect”. Peningkatan suara PDIP pada Pemilu 2019, dan membuat PDIP kembali memenangi Pemilu, sedikit-banyak adalah karena “Jokowi Effect”. Sebab, Jokowi adalah kadernya PDIP. Anak Jokowi, Gibran memenangi Pilkada di Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution memenangi Pilkada di Kota Medan, juga karena “Jokowi Effect”. 

Saya yakin, Prabowo lebih suka memilih Gibran menjadi calon wakil presidennya, juga karena “Jokowi Effect”. Pertanyaannya, apakah “Jokowi Effect” masih kuat pada pilpres 2024? 

Belakangan ini, nama Jokowi menjadi bulan-bulanan di media sosial (medsos). Ini setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan umur calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap sarat dengan “rekayasa”. Keputusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman (adik ipar Jokowi) itu dianggap sebagai upaya untuk memuluskan Gibran (anak Jokowi) sebagai cawapresnya Prabowo. Apakah isu ini bisa melemahkan “Jokowi Effect”? Dengan kata lain, apakah isu ini bisa merusak personal branding-nya Jokowi? 

Ada tiga hal mendasar yang membentuk personal branding, seperti yang pernah ditulis oleh David McNally dan Karl D. Speak dalam buku mereka: Be Your Own Brand. Yakni: kekhasan, relevansi, dan konsistensi. 

Kekhasan. Personal branding dibentuk dengan sesuatu yang sangat khas atau khusus, sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Kekhasan ini ditunjukkan dengan kualitas pribadi, tampilan fisik, atau keahlian. Yang membedakan kepemimpinan Jokowi dengan yang lain adalah kebiasaannya terjun langsung untuk berinteraksi dengan rakyat, atau blusukan. Kebiasaan ini membuat dia disukai oleh rakyat. Selain itu, model kepemimpinan Jokowi ingin membangun kesan yang jauh dari formal, ingin apa adanya, dan tak terlalu suka dengan ketatnya aturan protokoler. Jika dilihat dari sisi ini, saya rasa, relatif tidak ada yang berubah pada sosok Jokowi. 

Relevansi. Personal branding yang kuat, biasanya menjelaskan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat, dan memiliki relevansi dengan karakter orangnya. Akan sulit menguatkan mind masyarakat terhadap personal branding seseorang, jika tidak ada relevansi dengan karakter personalnya. Misalnya, dengan kebiasaannya yang suka blusukan itu, Jokowi dikesankan sebagai figur pemimpin yang merakyat. Apakah sebagai pemimpin, keputusan-keputusannya relevan dengan keinginan masyarakat? Apakah berbagai kebijakannya lebih banyak menguntungkan atau menyengsarakan masyarakat? Ini yang disebut dengan relevansi. 

Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Agustus 2023 menyebutkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 74,3 persen. Survei periodik ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,65 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Sebetulnya ada banyak survei yang menyebutkan masih tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Tapi saya lebih suka mengutip hasil survei dari lembaga berbasis media yang sejauh ini masih cukup kredibel.

Nah, dari aspek relevansi, mengacu dari hasil survei tersebut, nilai personal branding Jokowi, atau “Jokowi Effect”, masih cukup kuat. Hanya saja, menurut saya perlu ada survey lagi, pasca keputusan MK yang kontroversial itu. Apakah keputusan MK yang dianggap sarat dengan rekayasa tersebut akan berpengaruh melemahkan “Jokowi Effect”? 

Konsistensi. Personal branding yang kuat, biasanya didapatkan dari upaya-upaya branding yang konsisten melalui berbagai cara. Sehingga membentuk brand equity (keunggulan merek). Saya melihat, selama dua periode memimpin, Jokowi cukup konsisten membuat berbagai kebijakan dan terobosan yang linier dengan kekhasan yang ada pada dirinya. Sehingga di tataran akar rumput, Jokowi masih relatif disukai. Pertanyaannya, apakah masyarakat di tataran akar rumput masih menyukai Jokowi pasca keputusan MK yang dianggap kontroversial itu? 

Sebatas yang saya amati, dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya, akar rumput akan sangat antipati terhadap pemimpin yang dholim serta arogan, dan kelihatan sekali kedholiman dan arogansinya. Akar rumput juga akan sangat antipati terhadap pemimpin yang koruptif, dan kelihatan sekali tindakan koruptifnya. Pertanyaannya, apakah selama dua periode memimpin, ditambah lagi dengan adanya kasus keputusan MK, kelihatan sekali kedholiman, arogansi dan tindakan koruptif Jokowi? Silakan, Anda menilai sendiri. Penilaian Anda nantinya bisa dijadikan sebagai tolok ukur, apakah “Jokowi Effect” masih kuat atau tidak. Dan apakah “Jokowi Effect”, bisa berdampak signifikan terhadap kemenangan Prabowo-Gibran? Monggo disruput kopinya. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

Editor : Anwar Bahar Basalamah