KOTA, JP Radar Kediri-Pertemuan pedagang Pasar Bandar bersama Perumda Pasar Jayabaya kemarin tak berbuah solusi. Pedagang menolak membuat kesepakatan karena pertemuan tidak dihadiri perwakilan Pemkot Kediri dan DPRD Kota Kediri.
Pedagang pasar yang melakukan mogok jualan pada Senin (1/9) lalu meminta agar pertemuan dihadiri empat pihak. Selain pedagang dan Perumda Pasar Jayabaya, DPRD Kota Kediri juga diminta hadir. Tujuannya agar mereka segera mendapat solusi konkret dari para pembuat kebijakan.
Karena eksekutif dan legislatif tidak datang, pedagang pun langsung meninggalkan lantai 2 pasar setelah mendapat penjelasan dari pihak Perumda Pasar Jayabaya.
“Wis gak usah bayar ae (jasa layanan pasar),” gerutu Warto, salah satu pedagang, sambil meninggalkan area pertemuan.
Baca Juga: Pedagang Pasar Bandar Kediri Urung Dapat Kepastian Soal Keluhan Biaya Retribusi dan Layanan
Pemilik warung di Pasar Bandar itu mengaku kecewa karena pertemuan kemarin belum menghasilkan keputusan apapun. Seperti pedagang lain, Warto mengeluhkan kebijakan Perumda Pasar Jayabaya yang tetap menarik biaya jasa layanan harian meski pedagang tidak berjualan.
“Lha iya ini nggak ada hasilnya bagaimana?” lanjutnya dengan nada tanya.
Yunus, 50, pedagang lainnya mengatakan, para pedagang belum bisa menerima kesepakatan apapun selama pertemuan belum dihadiri Pemkot Kediri. Termasuk kemarin saat pertemuan hanya dihadiri para pedagang dan Perumda Pasar Jayabaya saja.
“Kebetulan hari ini ternyata pejabat yang seharusnya menghadiri ini termasuk di gerbong mutasi. Sehingga ada pergantian dan beliaunya belum bisa hadir. Kami juga menghormati karena memang di luar kemampuan kami dan pihak PD pasar,” tandasnya memilih menunda pengambilan keputusan di pertemuan berikutnya.
Baca Juga: Ratusan Pedagang Pasar Bandar Mogok Jualan, Ini Yang Menjadi Tuntutannya!
Yunus mengatakan, sikap pedagang masih tetap sama. Yakni, menolak sejumlah regulasi yang diterapkan Perumda Pasar Jayabaya.
Mulai dari penerapan sistem parkir di setiap pintu pasar, penagihan meski toko tutup dalam periode Januari – Agustus 2026, hingga penerapan biaya sewa per tahun tanpa penjelasan yang transparan.
“Kami juga mendapat informasi per September dipasang portal digital. Lha wong kemarin dijaga manual saja menurunnya sudah seperti itu, apalagi kalau dijaga ketat bisa dibayangkan betapa lebih susahnya lagi (mendapat pembeli, Red),” keluhnya.
Dampak penerapan sistem parkir itu menurut Yunus sudah dirasakan pedagang sejak dua tahun terakhir. Menurutnya, pengunjung menurun drastis dari yang sebelumnya 100 persen menjadi 30–35 persen.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Pedagang Pakaian di Pasar Bandar Kediri Mengeluh Sepi Pembeli, Kenapa?
Informasi yang dia dapatkan, di awal penerapan sistem parkir di setiap pintu pasar mampu mendongkrak setoran ke PAD hingga Rp 10 juta di hari pertama karena banyak orang yang belum tahu kebijakan baru itu.
“Tapi nggak usah lama, satu minggu grafiknya terus menurun. ‘Wah, pasarnya kok bayar?’ Dan satu minggu kemudian, setor sudah stagnan di Rp 3 jutaan. Turun seperempat. Jadi kan bisa dilihat di situ pengunjung menurun drastis,” bebernya.
Tak hanya mogok jualan, untuk menyuarakan penolakan mereka berencana memasang banner penolakan di pasar. Namun dia memastikan, banner tidak akan memuat hasutan atau provokasi.
Di sisi lain, mayoritas pedagang sudah mulai berjualan kemarin. Namun, masih ada sebagian yang memilih tutup sebagai cara untuk menyuarakan keluhan tersebut.
Baca Juga: Pasar Bandar Incar Gen-Z , Ini Konsep Yang Akan Diterapkan Pemkot Kediri
“Ada beberapa pedagang yang dari awal sudah nazar mau demonya tiga hari. Ya kami menghormati teman-teman pedagang yang menutup tokonya untuk tiga hari ke depan. Tidak ada pemaksaan karena kami sifatnya aksi solidaritas,” tandas Yunus.
Terpisah, Direktur Umum Perumda Pasar Jayabaya Djauhari Luthfi mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan para pedagang. Namun, di luar perkiraannya, sehari sebelum rencana pertemuan itu, Pemkot Kediri melaksanakan mutasi terhadap sejumlah pejabat pemkot.
“Sehingga beberapa pejabat yang membidangi BUMD (badan usaha milik daerah) juga termasuk di gerbong mutasi. Akhirnya hari ini (2/9) tertunda. Tapi sudah kami sampaikan dan tetap kami koordinasikan dengan Pemkot Kediri,” terang Luthfi.
Baca Juga: Pemkot Urung Hadir, Pedagang Pasar Bandar Kediri Keluhkan Biaya Retribusi dan Layanan
Karenanya, menurut Luthfi pertemuan dengan Pemkot Kediri pun ditunda. Selanjutnya, pertemuan yang melibatkan pedagang dan Pemkot Kediri akan dijadwalkan kembali dalam beberapa hari ke depan.
Terkait keluhan pedagang, menurutnya penerapan kebijakan jasa pelayanan sewa kios dan los sudah berdasarkan SK No. 5/ 2023. Isinya, mengatur biaya sewa harian hingga tahunan.
“Yang kami lakukan ini sudah sesuai regulasi. Terkait keinginan pedagang yang jika tutup itu tidak bayar, itu nanti kami mintakan persetujuan KPM (kuasa pemilik modal, Red),” tandas Luthfi. Dalam hal ini Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.
Sebelumnya diberitakan, aktivitas jual beli di Pasar Bandar Senin lalu (1/9) mandek. Ratusan kios dan los di sana tutup. Pelataran lantai dua yang biasanya dipenuhi pedagang sayur-mayur juga lengang.
Mereka memutuskan mogok jualan untuk memprotes sistem pengelolaan pasar yang semakin memberatkan. Salah satunya, penarikan biaya jasa layanan yang dianggap kurang transparan. (ais/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita
Sumber : Radar Kediri