JP Radar Kediri- Pedagang Pasar Bandar yang sebelumnya melakukan aksi mogok jualan tak kunjung mendapat solusi. Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai dua Pasar Bandar, Rabu pagi (2/9), pedagang belum mendapat kepastian jawaban atas keluhan mereka soal biaya retribusi dan layanan yang dianggap memberatkan.
Hal itu karena pertemuan itu urung dihadiri pihak Pemerintah Kota Kediri maupun DPRD Kota Kediri. Sebab, Pemkot Kediri baru saja melakukan mutasi yang mengubah komposisi pejabat yang mengurusi persoalan ini.
Seperti disampaikan Yunus, salah satu pedagang, puluhan pedagang di sana ingin pertemuan itu dihadiri oleh empat pihak. Yakni pedagang, Pemkot Kediri, Perumda Pasar Jayabaya, serta DPRD Kota Kediri.
Tujuannya agar segera ada solusi konkret dari pembuat kebijakan. Agar persoalan yang membelit mereka teratasi.
“Kami berharap dari keluhan yang kami sampaikan langsung ke pemkot dan PD Pasar bisa segera mendapat tanggapan lanjut. Kalau hanya dua sisi dengan PD Pasar saja, kami belum bisa menerima untuk membuat kesepakatan apapun,” ujar Yunus.
Karena itu, pertemuan tersebut belum bisa menghasilkan keputusan apapun. Dalam penjelasan Perumda Pasar Jayabaya kepada para pedagang, pihak Pemkot Kediri batal hadir karena baru ada perubahan struktur kepemimpinan di luar prediksi mereka.
“Kebetulan hari ini ternyata pejabat yang seharusnya menghadiri ini termasuk di gerbong mutasi. Sehingga ada pergantian dan beliaunya belum bisa hadir. Kami juga menghormati,” tandasnya, yang memilih menunda pengambilan keputusan di pertemuan berikutnya.
Sementara itu, Direktur Umum Perumda Pasar Jayabaya Djauhari Luthfi mengatakan, komunikasi terus dibangun dengan para pedagang. Namun di luar perkiraannya, sehari sebelum rencana pertemuan itu, Pemkot Kediri melaksanakan mutasi terhadap sejumlah pejabat pemkot.
“Sehingga beberapa pejabat yang membidangi BUMD (badan usaha milik desa) juga termasuk di garbong mutasi. Akhirnya hari ini tertunda. Tapi sudah kami sampaikan dan tetap kami koordinasikan dengan Pemkot Kediri,” terang Luthfi.
Karena itu, pertemuan dengan Pemkot Kediri pun ditunda. Selanjutnya, pertemuan yang melibatkan pedagang dan Pemkot Kediri akan dijadwalkan kembali dalam beberapa hari ke depan.
Sebelumnya, aktivitas jual beli di Pasar Bandar mandek sejak Selasa pagi (1/9). Ratusan kios dan los di sana tutup. Pelataran lantai dua yang biasanya dipenuhi pedagang sayur-mayur juga lengang. Pemandangan tak biasa ini merupakan dampak aksi mogok jualan yang dilakukan para pedagang di sana.
Menurut Yunus, aksi mogok kemarin dilakukan untuk memprotes sistem pengelolaan pasar yang semakin memberatkan. “Sejak kewenangannya dialihkan dari Pemerintah Kota Kediri ke Perumda Pasar Joyoboyo dalam tiga tahun terakhir, kebijakannya semakin memberatkan pedagang,” aku Yunus.
Pengelolaan di bawah Pemkot Kediri, dinilai Yunus jauh lebih manusiawi dan berpihak pada perekonomian mikro. Namun, regulasi yang diterapkan oleh Perumda Pasar Joyoboyo saat ini dianggap bertolak belakang dengan harapan pedagang yang ingin roda ekonomi terus berjalan.
Apa saja kebijakan yang dikeluhkan pedagang? Yunus mencontohkan perubahan sistem parkir dalam dua tahun terakhir. Pintu masuk pasar yang sebelumnya dua arah kini diubah menjadi satu pintu utara-selatan dan menggunakan sistem petugas penarik retribusi meski belum memakai portal.
“Akibat perubahan ini, pengunjung pasar menurun drastis. Para pedagang mengaku sudah lama mengajukan keberatan atas aturan tersebut namun tidak pernah membuahkan hasil, sehingga mereka terpaksa harus mengikuti peraturan yang ada,” bebernya.
Tekanan bagi pedagang kian bertambah dengan munculnya aturan-aturan baru. Di antaranya terkait sewa-menyewa lapak. Padahal, sejak awal menempati pasar—bermula dari BPR Kota Kediri hingga koperasi pasar—para pedagang masuk dengan sistem pembayaran awal dan selanjutnya hanya membayar retribusi.
Dalam sosialisasi tersebut, pedagang diberitahu bahwa biaya sewa hanya sebesar Rp 200 ribu per tahun untuk satu kios. Tanpa penjelasan rinci mengenai syarat dan ketentuan.
“Namun, buku perjanjian baru diberikan seminggu setelah ditandatangani. Para pedagang mendapati banyak pasal di dalamnya yang sangat memberatkan dan seolah-olah merampas hak mereka atas kios yang ditempati,” tuturnya.
Tak berhenti disitu, baru-baru ini para pedagang kembali dikejutkan dengan aturan denda bagi pedagang yang tidak membuka kiosnya dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2026.
“Petugas pengelola mendatangi para pedagang satu per satu untuk menyosialisasikan aturan tersebut dengan besaran denda bervariasi mulai dari Rp 160 ribu hingga Rp 1,2 juta,” terangnya.
Penarikan denda harian semacam ini baru diterapkan. Tidak pernah ada pada masa pengelolaan sebelumnya. Pedagang yang terpaksa tutup karena hari raya atau kendala lain dulu tidak pernah dikenakan retribusi atau denda tambahan.
Meski ratusan pedagang di sana kompak mogok jualan kemarin, Yunus memastikan hari ini mereka sudah kembali berjualan. “Besok (hari ini, Red) kami sudah kembali berjualan. Sesuai jadwal juga akan dilakukan pertemuan dengan pihak perumda. Semoga ditemukan solusi,” harapnya.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, tidak hanya los dan kios saja yang tutup. Pedagang buah hingga pedagang makanan dan minuman di sekitar pasar juga ikut tutup. Tidak ada aktivitas jual beli sama sekali. Hanya ada lalu lalang pengendara yang penasaran dengan kondisi pasar.
Terpisah, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri Djauhari Luthfi berdalih pedagang tidak mogok berjualan. Melainkan meliburkan diri. “Aktivitas perdagangan di pasar tetap berjalan normal dan tidak ada penutupan total. Meskipun ada sejumlah pedagang yang memilih untuk tidak membuka kiosnya, hasil pemantauan di lokasi menunjukkan masih ada pedagang yang tetap melayani pembeli seperti biasa,” ungkap Luthfi.
Terkait berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pedagang, Luthfi menyebut penggunaan barrier gate dan digitalisasi parkir yang akan diterapkan merupakan arahan dari dewan dan Pemkot Kediri. Tujuannya agar pengelolaan parkir bisa transparan dan mencegah potensi kebocoran retribusi.
“Pengunjung yang masuk dan telah membayar parkir pada hari yang sama hanya perlu menunjukkan bukti karcis untuk kunjungan berikutnya sehingga tidak perlu membayar lagi, berapapun frekuensi keluar masuknya. Sistem ini diberlakukan demi kebaikan bersama, bukan untuk merugikan pengunjung maupun pedagang,” imbuhnya.
Mengenai aturan sewa kios, pengelola menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas dalam buku perjanjian tahunan atau bulanan yang disepakati. “Komunikasi dengan para pedagang selalu dibuka dan dijalin secara berkesinambungan. Segala keluhan dan aspirasi dari pedagang selalu ditampung untuk kemudian dicari jalan tengah bersama secara kekeluargaan,” bebernya.
Terkait rencana pertemuan hari ini (1/9), Luthfi mengaku siap merumuskan solusi terbaik yang dapat memuaskan semua pihak. “Kami carikan solusi bersama-sama. Diupayakan untuk menemukan jalan tengah,” tandasnya.(*)
Editor : Mahfud