BERI SERUAN: Dari kiri, Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang Kiai Abdullah Ubab Maimoen Zubair, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kiai Anwar Mansyur, Wakil Presiden Ke-13 RI Kiai Ma'ruf Amin, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus, Pengasuh Ponpes Roudhoh At-Thohiriyah Pati Kiai Ahmad Mu’adz Thohir, dan Pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan Kiai Muhibbul Aman Aly berdiskusi membahas muktamar NU di Ponpes Lirboyo kemarin siang. (Wahyu Adji/JPRK)
KEDIRI, JP Radar Kediri—Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang hari ini (27/8), sejumlah kiai sepuh berkumpul di Ponpes Lirboyo kemarin. Menyikapi perkembangan terbaru, mereka mengeluarkan beberapa pernyataan sikap. Salah satunya meminta agar pemerintah bersikap netral dalam hajatan organisasi Islam terbesar tersebut.
Untuk diketahui, pertemuan dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh. Di antaranya Dewan Penasihat PBNU Kiai Ma’ruf Amin, Pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum Besuk, Pasuruan Kiai Muhibbul Aman Aly. Kemudian, Pengasuh Ponpes Roudhoh At-Thohiriyah Pati Kiai Ahmad Mu'adz Thohir.
Dari Ponpes Lirboyo ada Kiai Anwar Mansyur dan Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus. Hingga Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang, Rembang Kiai Abdullah Ubab Maimoen Zubair. “Kami para sesepuh, sore hari ini (26/8) bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo untuk mencermati keadaan situasi terakhir menjelang dimulainya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama,” ujar Wakil Presiden ke-13 Indonesia Kiai Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Pengawasan Diperketat, Muktamar NU ke-35 Pasang Lebih dari 100 Kamera
Pertemuan kemarin, lanjut Kiai Ma’ruf Amin, merupakan tindak lanjut pertemuan PBNU terkait seruan moral. Melihat perkembangan terkini, para kiai merasa masih perlu memberikan tausiah atau pesan. Terutama kepada muktamirin yang punya hak suara di muktamar.
Mereka diminta untuk menggunakan haknya dengan baik. “Memilih yang terbaik. Baik AHWA maupun pengurus NU pendatang. Jangan terintimidasi dan jangan terkena provokasi,” pintai Kiai Ma’ruf Amin.
Pesan yang diberikan kemarin, lanjut Kiai Ma’ruf Amin, juga sesuai dengan ajaran Islam agar memilih orang yang terbaik. “Siapa yang mengangkat orang untuk melaksanakan tugas-tugas bagi orang Islam, dia memilih orang yang tidak afdal, dan dia tahu ada orang lain yang lebih afdal, yang utama, yang terbaik, dia berkhianat pada Allah dan Rasulullah,” terangnya.
Baca Juga: Gladi Kotor Muktamar ke-35 NU, Begini yang Dilakukan Jelang Muktamar
Apalagi, jika pilihan tersebut didasari oleh sesuatu. Seperti pamrih atau politik uang, menurut Kiai Ma’ruf Amin pelakunya menanggung dosa berlipat ganda (dosa murakkab). “Praktik curang ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk atau tradisi menyimpang (sunnah sayyi'ah), di mana dosa dari kerusakan yang ditimbulkannya akan terus mengalir hingga hari kiamat,” pesan pengasuh Ponpes An-Nawawi Tanara, Serang, Banten itu.
Karenanya, dia meminta agar para pelaksana dan panitia menjaga agar muktamar berjalan kondusif. “Kepada pemerintah, jangan melakukan intervensi. Bersikaplah netral agar NU itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan mekanisme,” tandasnya.
Kiai Muhibbul Aman Aly menambahkan, sedikitnya ada tujuh poin yang perlu digarisbawahi dari hasil pertemuan kemarin. Mulai menjaga muruah jam'iyah yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dan khittah Nahdliyyah. Yakni, dengan menjauhkan arena muktamar dari segala tindakan tercela.
Yang kedua, melaksanakan musyawarah yang sehat. Ketiga, melindungi kehormatan ahlul halli wal Aqdi (AHWA). “Kehormatan Ahlul Halli wal Aqdi harus dijaga dari segala bentuk transaksi, tekanan, atau rekayasa yang mencederai kemuliaan ulama,” tuturnya.
Selebihnya, para kiai juga meminta agar kedaulatan pemilih dihormati. Tidak boleh ada pengondisian, manipulasi, maupun rekayasa yang merampas hak suara mereka.
Yang kelima, para kiai menolak intervensi eksternal. Karenanya mereka meminta pemerintah dan kekuatan politik luar untuk menghormati kemandirian ulama.
Keenam, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden untuk menjaga netralitas pemerintah. Bahkan, para kiai menyatakan siap menghadap Presiden secara langsung jika terindikasi ada pejabat atau menteri yang melakukan tindakan tidak patut atau mengintervensi proses muktamar. “Menyerukan kepada pihak-pihak yang masih mencoba merusak proses muktamar untuk segera menghentikan tindakannya,” tegasnya.
Editor : Mahfud
Sumber : Radar Kediri