KOTA, JP Radar Kediri-Kabar Pemerintah Pusat yang akan mengangkat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa tes jadi angin segar bagi para pendidik.
Namun, pelaksanaannya tidak bisa serta merta. Sebab, Dinas Pendidikan Kota Kediri masih menunggu instruksi resmi dari Pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum mendapat kabar lebih lanjut dari Pusat. “Kalau memang itu benar, nanti kami masih menunggu info resmi dari Kementerian Dikdasmen. Sampai hari ini (20/8) masih belum ada,” ujar Mandung.
Terpisah, Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Guru dan Teknis Kota Kediri Aris Sulistiyono mengatakan, kabar itu sudah banyak didengar para guru maupun tenaga kependidikan (tendik) PPPK paruh waktu.
Meski baru sekadar statement, diakui Aris hal itu disambut suka cita para guru.
“Pengurus inti juga sudah membahas itu. Tapi tentunya kami juga masih menunggu dari Pusat resminya seperti apa. Kalau sejauh ini kan baru sebatas statement dan video di media sosial,” ujarnya.
Mekanisme peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, menurut Aris memang sudah diatur melalui PermenPANRB No. 9/2026. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dengan adanya pernyataan baru dari Pemerintah Pusat ini, seharusnya bisa semakin menjamin nasib para guru paruh waktu tersebut.
“Harapan kami tentu formasi nanti sebanyak-banyaknya. Dan kami sangat berharap semua bisa diakomodasi. Tidak hanya guru saja, tetapi teknis juga,” sambung Aris.
Baca Juga: Pemkot Kediri Usul CPNS Guru Mapel Tahun 2026, PPPK Paruh Waktu Berpeluang!
Selain guru, menurut ArisPPPK paruh waktu juga mencakup tenaga teknis atau tendik. Termasuk di antaranya petugas kebersihan, satpam sekolah, hingga petugas administrasi di sekolah.
Di Kota Kediri sendiri, jumlah PPPK paruh waktu tendik lebih banyak dibanding guru. “Ketika nanti yang diangkat hanya guru saja, (tenaga) teknisnya gimana? Karena kami selama ini bergerak juga bersama-sama. Paling tidak kalau memang ada formasi, ya diratakan sesuai urgensinya,” harapnya.
Dia mencontohkan, kebutuhan guru lebih mendesak karena banyak di antara mereka yang pensiun. Namun, Aris tetap meminta pemerintah memberi kesempatan kepada tenaga teknis agar bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Untuk diketahui, total PPPK paruh waktu di bawah Dinas Pendidikan Kota Kediri mencapai 550 orang. Terdiri dari 250 guru dan 300 non-guru atau tenaga teknis.
“Jadi peribahasanya, seumpama memang sedikit, tapi tetap dikasih (formasi tenaga teknis). Jadi supaya ada keadilan, kalau menurut saya,” pintanya.
Baca Juga: Indisipliner, Kontrak Langsung Diputus! Pemkot Kediri Kaji Nasib Dua Ribu PPPK Paruh Waktu
Dia juga menyoroti PPPK paruh waktu dengan usia di atas 35 tahun. Peralihan status menjadi PPPK penuh waktu menjadi peluang mereka satu-satunya.
Sebab dengan usia melebihi 35 tahun, otomatis mereka tidak punya kesempatan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Selain ijazahnya harus linier, CPNS itu kan cuma jadi peluang bagi yang muda-muda saja. Karena maksimal umurnya 35 tahun,” ungkap Aris.
Untuk diketahui, pada 18 Agustus lalu sempat ramai tentang sikap Pemerintah Pusat dan DPR yang sepakat menuntaskan persoalan guru PPPK. Di antaranya, mengangkat guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kabar itu kembali ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Dia menyebut proses transisi status itu dilakukan tanpa tes.
Baca Juga: Bagaimana Cara Guru PPPK Jadi PNS 2027? Ini Bocoran Menkeu hingga Mendikdasmen
Selanjutnya, guru berstatus PPPK penuh waktu juga dapat kesempatan dengan rencana dibukanya seleksi PNS di awal 2027 nanti. Dari pernyataan itu, pemerintah juga menyebut bahwa status guru akan dipindahkan menjadi pegawai Pemerintah Pusat. (ais/ut)
Editor : MahfudSumber : Radar Kediri