JP Radar Kediri–Warga Dusun Genukwaru, Desa Sekoto memprotes bau sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto.
Memasang banner di sepanjang jalan menuju ke area TPA, warga meminta Pemkab Kediri memberikan kompensasi yang lebih layak.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, banner berisi protes berjajar di jalan akses menuju ke TPA Sekoto.
Tepatnya di Dusun Genukwaru. Di antaranya berbunyi, “Dipaksa sehat di lingkungan yang sakit”, “Nyawa dan kesehatan kami hanya dihargai beras, apakah sepadan?” dan beberapa banner lainnya.
Sulton Rosidin, 41, warga RT 3/RW 13 Dusun Genukwaru menyebut tuntutan utama warga ada tiga.
“Tuntutan utama warga itu perbaikan pengelolaan sampah, perbaikan jalan, dan pemberian kompensasi yang dinilai layak,” ungkapnya.
Abdul Rozak, 41, warga RT 3/RW 13 lainnya menyebut pemasangan banner protes di sana merupakan inisiatif warga.
Baca Juga: Pemkot Kediri Gelontor Rp 3,6 M Untuk Kompensasi TPA Klotok, Cair Serentak Lebih Cepat dari Rencana
Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA ingin menyampaikan unek-unek mereka terkait persoalan dampak TPA Sekoto.
”Ini (aksi protes) memang inisiatif dari warga, kemauan warga keseluruhan, terutama mayoritas warga Dusun Genukwaru,” ujarnya.
Yang menjadi keluhan utama warga, lanjut Rozak, adalah terkait polusi udara, limbah air, dan kompensasi yang mereka terima.
Selama ini warga hanya mendapat beras sebanyak 15 kilogram per tahun. Bantuan beras diterima selama dua tahun terakhir. Sebelumnya mereka hanya mendapat lima kilogram.
Keluhan juga disampaikan Irsyad Rosidi, 40, warga RT 3/ RW 13 warga Dusun Genukwaru lainnya.
Menurutnya, warga terdampak TPA meminta kompensasi tidak hanya beras. Melainkan juga ada perhatian terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA.
Total ada sekitar 200 kepala keluarga yang menyampaikan tuntutan. Mereka merupakan warga Dusun Genukwaru, Dusun Worodadi, dan Dusun Sukosari.
”Yang paling dekat jaraknya sekitar 100 sampai 140 meter dari TPA. Kami berharap suara kami didengar dan dirangkul. Kami butuh kejelasan kompensasi yang layak,” kata Sulton sembari menyebut warga mengusulkan nilai kompensasi Rp 5 juta per KK.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri Putut Agung Subekti mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti aspirasi warga. Juni lalu DLH juga sudah melakukan audiensi.
Sejumlah permintaan seperti peningkatan jalan menuju TPA dan penerangan jalan umum (PJU), telah ditindaklanjuti.
Baca Juga: Pemkot Kediri Bakal Ajukan Banding Kasus TPA Klotok, Ini Alasannya!
”Untuk jalan itu sudah dikerjakan. Kemudian PJU juga sudah dilakukan peningkatan. Jadi beberapa poin yang sifatnya fisik sudah ada tindak lanjutnya,” terang Putut.
Terkait permintaan kompensasi, menurutnya DLH sedang menyiapkan kajian dampak negatif TPA dengan melibatkan konsultan.
Kajian tersebut nantinya jadi dasar untuk menentukan bentuk, nilai, serta penerima kompensasi yang dinilai paling tepat.
Putut menegaskan, kompensasi tidak serta-merta diberikan dengan nilai sama kepada semua warga terdampak.
Melainkan akan mempertimbangkan radius dan tingkat dampak yang ditimbulkan TPA. Termasuk aspek kesehatan maupun dampak lainnya.
”Nanti kita lakukan kajian untuk menentukan kompensasi yang paling tepat dari semua aspek dampak. Bentuk kompensasinya bermacam-macam, nanti yang paling tepat kita tunggu hasil kajian,” jelasnya.
Jika kompensasi uang masih dikaji, Putut menyebut kompensasi berupa beras tetap diberikan.
Berdasar usulan kepala desa, penerimanya sekitar 1.330 kepala keluarga. Namun, pemerintah membuka kemungkinan dilakukan verifikasi dan pendataan ulang sesuai hasil kajian.
Kajian tersebut sekaligus jadi dasar penetapan kompensasi yang akan disiapkan pada 2027.
”Artinya ini (permintaan kompensasi) bukan tidak direspons. Aspirasi sudah kami pahami dan sudah ditindaklanjuti. Memang butuh proses dan waktu karena harus menyesuaikan dengan kajian serta anggaran,” tandasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita
Sumber : Radar Kediri