JP Radar Kediri – DPRD Kabupaten Kediri mengusulkan pemda segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di kantor-kantor kecamatan. Usulan itu mencuat setelah komisi yang membidangi pemerintahan tersebut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kecamatan.
Sidak dilakukan untuk memantau kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya, dewan menemukan sejumlah fasilitas pelayanan yang dinilai masih belum memadai.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi toilet di kantor kecamatan yang belum representatif. Padahal, saat ini sebagian besar kecamatan juga melayani administrasi kependudukan (dukcapil).
Sehingga jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan semakin meningkat. Wakil Ketua Komisi I Masykur Lukman mengatakan mayoritas kecamatan yang dikunjungi memiliki keterbatasan fasilitas toilet.
Menurutnya, masih ada kecamatan yang hanya memiliki satu toilet yang digunakan bersama oleh laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas. “Kami menemukan masih banyak toilet yang belum representatif,” ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kediri itu.
Harapannya kalau ada anggaran, setiap kecamatan bisa memiliki toilet terpisah. Seperti untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas yang dipisah. Dia mengatakan, hal itu perlu dilakukan. Tujuannya agar masyarakat yang melakukan pelayanan bisa lebih nyaman.
“Sekarang kan ada layanan dukcapil. Sehingga masyarakat yang datang juga semakin banyak dan harus dibuat nyaman,” ucapnya. Selain persoalan sarana, Komisi I juga menemukan masih banyak jabatan struktural di tingkat kecamatan yang belum terisi.
Sejumlah posisi kepala seksi (kasi) kosong. Sehingga beban kerja pegawai meningkat dan dikhawatirkan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sidak dilakukan di Kecamatan Grogol, Banyakan, Tarokan, Papar, dan Plemahan.
Menurutnya, persoalan kekosongan jabatan hampir ditemukan di seluruh kecamatan yang dikunjungi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi. Termasuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pelayanan publik berjalan lebih optimal.
“Yang kami lihat bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga sumber daya manusianya. Banyak posisi kasi yang kosong. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Lukman.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri