KEDIRI, JP Radar Kediri-Setelah sempat ditutup selama dua hari, akses jalan ke TPA Klotok akhirnya dibuka kemarin siang (7/4). Pengangkutan sampah yang sempat terhambat pun bisa kembali normal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Indun Munawaroh pun mulai buka suara terkait polemik yang sempat berkembang di masyarakat. Dia menegaskan, Pemkot Kediri serta Wali Kota Vinanda Prameswati tidak pernah membuat janji politik terkait pencairan kompensasi TPA Klotok sebesar Rp 2 juta.
Meski demikian, menurut Indun kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas dan perhatian Pemkot Kediri. Termasuk Wali Kota Vinanda.
“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada niatan sedikitpun untuk tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Indun.
Hal tersebut dibuktikan dengan terus dicairkannya kompensasi untuk warga terdampak sejak 2009 sampai 2025. Dan jumlah kompensasi menurutnya juga selalu mengalami kenaikan.
Dengan aksi demo yang berujung penutupan jalan akses ke TPA, diakui Indun pelayanan sampah di Kota Kediri sangat terganggu selama enam hari terakhir. Termasuk penumpukan sampah yang banyak terjadi di tempat penampungan sementara (TPS).
Bagaimana dengan tuntutan kompensasi? Indun menyebut, pihaknya merujuk pada UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, pemberian kompensasi perlu didasarkan pada hasil kajian dari tim ahli.
Sejak 2009, pemkot telah beberapa kali melaksanakan kajian untuk menyempurnakan kebijakan penyaluran kompensasi itu.
Yang terbaru, pemkot menggunakan hasil kajian dari UNESA di tahun 2025 lalu untuk menyalurkan kompensasi bagi 3.292 kepala keluarga (KK). Mereka terbagi dalam 4 zona dengan rentang nilai kompensasi Rp 275 ribu hingga Rp 1.250.000 per KK.
Baca Juga: Segera Butuh TPA Baru, Pemkot Kediri Targetkan Tender Proyek TPA Dimulai April
“Berkaitan dengan kompensasi yang akan dicairkan di tahun 2026, kami sudah melakukan proses kajian tersebut dan sedang running. Sesuai dengan kesepakatan dengan ITS, kajian itu akan selesai pada 25 April,” beber Indun meminta masyarakat menunggu.
Terkait pelayanan sampah yang sempat tersendat, Indun menyebut pihaknya akan mengoptimalkan 9 titik TPS3R yang ada. Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi tumpukan sampah di TPS-TPS.
Sementara itu, hingga kemarin siang DLHKP terus melakukan pembicaraan dengan sejumlah warga Kelurahan Pojok, Mojoroto yang melakukan demo. Hasilnya, sekitar pukul 13.00 kemarin akses jalan kembali dibuka.
“Akses TPA sudah dibuka,” jelas Indun saat kembali dihubungi Jawa Pos Radar Kediri.
Seperti diberitakan, sebagian warga Kelurahan Pojok, Mojoroto, menutup akses menuju TPA Klotok sejak Minggu (5/4). Layanan pengangkutan sampah yang terhambat membuat sampah tertahan di depo atau TPS hingga beberapa hari. Bahkan, ada pula yang masih menumpuk di tepi jalan. Beberapa TPS bahkan memberi pengumuman ‘tutup total’ karena TPS juga sudah overload.
Pembukaan kembali akses TPA Klotok itu disambut baik warga. Salah satunya Reyhan, warga Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren.
Dia mengaku sempat khawatir dengan sampah-sampah yang tak kunjung diangkut oleh petugas. Apalagi, ada banyak sampah yang tidak bisa dia olah sendiri.
“Bingungnya itu sampah popok sekali pakai, itu gimana daur ulangnya. Apalagi saya tinggal di perumahan, nggak punya lahan sendiri untuk mengolah sampah,” keluhnya, yang bersyukur dengan informasi dibukanya kembali TPA Klotok. (ais/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita