JP Radar Kediri-Tim Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri turun ke Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka memeriksa pengolahan limbah dapur yang setiap hari mengolah minimal tiga ribu paket menu itu. Hasilnya, meski mayoritas sudah memiliki IPAL tapi belum sesuai standar.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, kemarin ada tiga tim dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri yang disebar ke dapur-dapur SPPG. Sebagai anggota Satgas MBG Kota Kediri, mereka turun untuk mengecek pengelolaan limbah lewat IPAL.
Setibanya di dapur SPPG, petugas memeriksa pengelolaan sampah dan limbah di masing-masing dapur. Begitu ada yang kurang sesuai, tim memberi arahan terkait pembenahan. Terutama untuk mencegah dampak aktivitas dapur bagi lingkungan.
“Kalau IPAL itu kan harus menyeluruh mengeceknya. Mulai dari sampahnya harus dipisahkan. Misalnya sampah organik itu ditempatkan di tempat sampah warna hitam. Kemudian yang kuning khusus untuk anorganik, terutama plastik. Dan nanti yang merah untuk sampah kertas,” kata Staf Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup DLHKP Kota Kediri Hari Saryono ditemui di SPPG Ngampel kemarin.
Lebih jauh Hari menyebut kebanyakan dapur baru memiliki IPAL sederhana. Karenanya, pengelolaan limbah masih perlu diperbaiki. Dia mencontohkan, ada beberapa yang sudah memiliki IPAL. Namun tetap diresapkan ke tanah.
“Seharusnya itu tidak boleh. Saat akan dibuang ke sungai, kondisi air sudah harus memenuhi baku mutu. Dan ini saya lihat masih belum memenuhi baku mutu,” lanjutnya.
Merespons hal tersebut, DLHKP akan memberikan desain agar SPPG punya IPAL sesuai standar. Sehingga, air yang masuk ke sungai juga sudah memenuhi baku mutu. Hari menegaskan, hasil pengecekan kemarin akan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Untuk diketahui, dalam pembinaan kemarin tim DLHKP memberi beberapa catatan kepada pengelola dapur. Terutama terkait aspek kebersihan. Sebab, masih banyak sampah-sampah sisa makanan maupun sampah anorganik yang ditemukan di bak kontrol IPAL.
Karenanya, setiap SPPG diminta memasang penyaring untuk memisahkan residu sampah makanan dari limbah cair. “Supaya air (hasil pengolahan di IPAL) yang keluar ini benar-benar air saja. Jangan sampai masih banyak sampahnya,” tandasnya.
Termasuk dalam pengelolaan limbah sisa minyak goreng. Pada umumnya, sisa minyak goreng dari dapur MBG diambil pihak luar untuk berbagai kepentingan. Menyikapi itu, pengelola SPPG juga harus bisa memastikan peruntukan pengolahan limbah minyak goreng tersebut.
“Kami minta mereka berkontrak dengan yang mengambil itu harus jelas. Siapa yang mengambil, berapa banyak, dan digunakan untuk apa. Karena kami khawatir ada penyalahgunaan dan pihak SPPG yang nanti disalahkan,” tandasnya.
Rata-rata dapur SPPG Ngampel memproduksi 3.300 porsi MBG. Terkait potensi sampah makanan yang dihasilkan setiap dapur, Hari meminta agar sisa-sisa makanan dipisahkan terlebih dahulu sebelum wadah dibersihkan di tempat pencucian.
“Food waste (sampah makanan) itu harus dipisahkan dulu sebelum dia masuk ke proses cuci (perlengkapan makan dan alat memasak, Red). Jadi harus dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Termasuk sisa-sisa minyak itu harus dilap dulu. Sehingga ketika masuk ke cucian itu sudah setengah bersih,” tandasnya sembari menyebut, sisa minyak yang larut ke dalam IPAL bisa menyebabkan pengolahan di dalamnya tidak maksimal. (*)
Editor : Mahfud