JP Radar Kediri-Ratusan penerima bantuan sosial (bansos) yang rekeningnya diblokir oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mayoritas mengaku tidak bermain judi online (judol). Hanya saja, mereka tidak menyadari datanya disalahgunakan untuk berjudi oleh orang lain. Bahkan ada yang rela menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan ditukar minyak goreng.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya mengungkapkan, berdasar temuannya, tidak semua penerima manfaat bansos itu merupakan pemain judol. Melainkan yang melakukan adalah anak dan cucu mereka di satu kartu keluarga (KK) yang berjudi.
“Rata-rata yang kita ketahui itu (yang bermain judol) orang terdekat. Biasanya kalau nggak cucunya, anaknya. Ada yang (saat ditanyai) ternyata KTP atau KK-nya ditaruh sembarangan. Artinya semua bisa akses,” kata Paulus.
Banyaknya penerima bansos yang terblokir karena judol, lanjut Paulus, karena banyak masyarakat yang belum memahami arti kerahasiaan data pribadi seperti KTP dan KK. Sehingga, mereka bisa dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain.
Termasuk kepada orang yang baru dikenalnya. Paulus mencontohkan praktik bagi-bagi sembako yang terindikasi penipuan.
“Ada kasus baru, ternyata ada yang bagi-bagi minyak goreng. KTP dan KK-nya ditukar dengan minyak goreng 2 liter. Kemungkinan dipakai untuk itu (judol),” lanjut Paulus tentang beberapa laporan yang masuk ke dinsos.
Dengan berbagai temuan itu, Paulus mengimbau masyarakat agar menjaga data pribadinya. Jika harus menyerahkan KTP dan KK, mereka harus mengetahui dasar peruntukan yang jelas.
Meski para penerima bansos tidak tidak terlibat langsung dalam aktivitas judol, menurut Paulus ratusan penerima itu tetap berada di lingkaran judol. Karenanya, agar hal serupa tidak terulang, para penerima bansos juga diminta memastikan agar anggota keluarganya tidak terlibat judol lagi.
“Itu akan diklarifikasi oleh pendamping keluarga harapan (PKH) saat penerima manfaat mengajukan reaktivasi rekening,” jelasnya sembari menyebut kemarin (19/9) ada tambahan enam orang yang mengajukan reaktivasi.
Seperti diberitakan, di Kota Kediri ada 467 rekening penerima bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kediri diblokir oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Penyebabnya, ratusan akun penerima bansos itu disinyalir terlibat aktivitas judi online. Konsekuensinya, mereka tidak bisa mencairkan bansos di triwulan 3 ini.
Diblokirnya ratusan akun itu menyusul hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan langsung ditindaklanjuti dan penerima bantuan dinyatakan exclude atau dicoret.
Paulus memastikan pencoretan itu belum final. Masyarakat masih bisa melakukan sanggahan dan mengajukan reaktivasi. Jika pengajuan diterima, mereka masih bisa menerima bansos untuk periode berikutnya.
“Dengan catatan mereka harus mengisi beberapa formulir. Pertama melaporkan kepada pendamping PKH, kemudian mengisi formulir dan bersama pendamping PKH (mengklarifikasi), selanjutnya nanti saya menandatangi. Dari situ baru kami sampaikan ke Kemensos untuk dibuka lagi blokir rekeningnya,”
Sementara itu, meski ada 118 penerima bansos di Kabupaten Kediri yang rekeningnya diblokir karena terindikasi terlibat judol, hingga kemarin belum ada satupun yang melakukan sanggahan. Dinas Sosial Kabupaten Kediri memperkirakan mereka baru akan menyanggah saat pencairan bantuan di triwulan keempat nanti.
Plt Kepala Dinsos Kabupaten Kediri Ariyanto mengatakan, biasanya mereka baru akan bertanya ke dinas saat tidak lagi mendapat bantuan dari Pusat. “Kalau sekarang belum ada sanggahan. Mungkin nanti (menyanggah) saat tidak lagi menerima bantuan,” kata Ariyanto
Untuk diketahui, total ada 133.652 penerima bansos di Kabupaten Kediri. Rinciannya, 87.486 orang penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan 46.166 orang penerima program keluarga harapan (PKH). Dari puluhan ribu penerima itu, ada 118 orang yang rekeningnya diblokir.
Seperti sebelumnya, Ariyanto menyebut, ratusan orang tersebut belum tentu menggunakan sendiri rekeningnya untuk judol. Melainkan bisa saja dicatut oleh orang lain untuk judol.
Mayoritas penerima bantuan, menurut Ariyanto juga pasif. Artinya mereka jarang memeriksa rekeningnya secara berkala. Karena itu pula, mereka tidak tahu jika rekeningnya diblokir.
Namun, saat ratusan orang tersebut tidak lagi menerima bansos di triwulan keempat, hampir dipastikan mereka akan bertanya.
“Kalau saat pencairan, dari yang semula menerima berikutnya tidak, itu mereka kan akan menanyakan,” papar Ariyanto.
Saat itu petugas baru akan mencocokkan. Yakni, apakah bansosnya non-aktif karena rekening diblokir atau karena alasan lain.
“Bisa jadi juga karena ada anggota keluarganya yang satu KK itu diterima jadi ASN, Polri atau TNI. Jadi perlu dilakukan pencocokan dulu,” tegasnya. (*)