JP Radar Kediri- Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI meninjau pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Kediri. Dari sana diketahui jika realisasi pendataan KKMP Kota Kediri di sistem microsite Kementerian Koperasi masih rendah.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso membeber realisasi akun microsite kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Saat itu diketahui Kota Kediri berada di urutan kedua terbawah.
Dari 46 badan hukum koperasi merah putih, baru tujuh akun microsite yang terbentuk. Selain untuk pemantauan, integrasi akun itu juga diperlukan untuk pengajuan pembiayaan dengan bank himbara.
“Kami di sini di dalam sintesis kebijakan. Harus ada interaksi antara satgas. Satgas Pusat, provinsi, kota/kabupaten. Kalau di kota, satgas harus melakukan intermediasi kepada pengurus dan pengawas koperasi,” ujar Sugeng.
Untuk mempercepat prosesnya, Sugeng menyarankan pengurus KKMP bisa memulai dengan gerai-gerai yang mudah. Sehingga pengisian akun microsite bisa segera dipenuhi.
“Artinya dengan memahami itu dan menjalankan gerai-gerai yang mudah, maka otomatis data tadi jadi 46, jadi semuanya. Karena tadi disyaratkan adalah satu gerai saja sudah dihitung untuk tahapan Agustus sampai awal September ini,” sambungnya berharap realisasi integrasi akun microsite KKMP Kota Kediri bisa tuntas di etape kedua pada Agustus-September ini.
Di depan Sugeng, kemarin beberapa pengurus KKMP aktif membeber alasan lambatnya pengisian microsite. Di awal pelaksanaan, mereka mengaku kebingungan. Seperti dikatakan Bambang dari KKMP Banaran, yang menanyakan tentang langkah yang harus mereka lakukan saat ini.
“Kami sebenarnya sudah menunggu. Cuma langkah percepatannya ini apa untuk kami yang di bawah ini persiapkan?” tanyanya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Bambang Priyambodo berdalih, seluruh KKMP di seluruh kelurahan sudah terbentuk. Namun, dia tak menampik status beberapa waktu terakhir yang masih menunggu. Terkait itu, Bambang mengatakan salah satu kendala utama dari pemda adalah menyangkut skema pembiayaan.
“Hari ini (10/9) saya minta diperjelas tentang progres pembiayaan. Bagaimana teman-teman dari semua koperasi kelurahan ini nanti mendapatkan support, kesempatan, dan peluang untuk progres pembiayaan,” kata Bambang sembari menyebut pihaknya memilih menunggu regulasi pembiayaan yang jelas mengatur mekanismenya dari Pusat. (*)
Editor : Mahfud