KEDIRI, JP Radar Kediri - Demo Indonesia Gelap terus meluas di Kediri Raya.
Setelah Kota Kediri, kemarin ganti DPRD Kabupaten Kediri menjadi sasaran. Ratusan massa memadati memadati Jalan Soekarno Hatta, Ngasem.
Tak hanya menyampaikan orasi. Para pendemo juga menggelar aksi bakar ban.
Sedikitnya 110 massa terlibat dalam aksi tersebut. Terdiri dari elemen mahasiswa dan pemuda Kediri.
Mereka mendatangi gedung DPRD Kabupaten Kediri dengan mengendarai sepeda motor.
Massa tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB.
Mereka membentangkan banner dan poster terkait penolakan program efisiensi.
Karena program ini dinilai menuai banyak polemik. Terutama bidang pendidikan dan kesehatan.
Koordinator Aksi Kediri Menguggat Selvin Bima mengatakan, demo ini untuk menyambung api perjuangan.
Mereka menuntut dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Terkait efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis sangat tidak relevan. Sebab memotong anggaran pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh rakyat,” jelas Bima.
Menurutnya, dengan pengurangan anggaran dapat menyebabkan masyarakat di pelosok Kediri lebih sengsara.
Sebab sebelum efisiensi saja mereka sudah mengalami keterbatasan akses.
Tak hanya membentangkan spanduk dan poster yang berisikan kata-kata penolakan.
Massa juga melakukan orasi, pembacaan puisi yang diiringi dengan drama, dan aksi pembakaran ban bekas.
Massa akhirnya ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Dia bersama sekretaris DPRD.
“Tadi sudah disampaikan melalui video call dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Bahwasannya jika mereka belum puas. Hari senin akan diadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa,” papar Yuli.
Demo ini sempat diwarnai dengan aksi dorong-dorongan dengan pihak kepolisian.
Hingga demo berakhir tidak ada hasil berupa penandatanganan surat tuntutan. Bima menegaskan akan kembali menggelar aksi Senin (24/2) mendatang.
Ada empat tuntutan massa. Pertama, berkenaan dengan pembatalan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Serta mencabut aturan tentang efisiensi anggaran.
Kedua, DPRD Kabupaten Kediri harus tetap memprioritaskan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, kaji kembali investasi danatara. Sebab akan menjadi ladang korupsi jika BPK tidak bisa mengaudit.
Keempat, kaji ulang program MBG.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah