Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797, yang diadopsi pada 31 Oktober 2025 tanpa suara penentang, kembali menempatkan rencana otonomi Maroko sebagai dasar serius bagi negosiasi penyelesaian konflik Sahara Barat. Namun, langkah ini memunculkan perdebatan sengit antara Maroko dan Aljazair, serta menimbulkan pertanyaan baru tentang posisi Front Polisario dan masa depan proses perdamaian yang telah berlangsung hampir lima dekade.

Meski sebagian kelompok di Aljazair dan elemen pro-Polisario menyebut resolusi tersebut sebagai “pergeseran kerangka hukum”, pandangan lain menilai bahwa PBB sekadar menegaskan evolusi politik yang sudah lama berlangsung: konflik Sahara Barat tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai isu dekolonisasi, melainkan sebagai sengketa politik yang memerlukan kompromi.

Latar Belakang Sejarah: Dari Dekolonisasi Spanyol ke Sengketa Regional

Sahara Barat berada di bawah administrasi kolonial Spanyol hingga 1975. Melalui Perjanjian Madrid pada 14 November 1975—yang didaftarkan secara resmi ke Sekretaris Jenderal PBB—Spanyol menyatakan mengakhiri tanggung jawabnya sebagai kekuatan administrasi. Perjanjian ini memindahkan tanggung jawab administratif kepada Maroko dan Mauritania, meski interpretasinya diperdebatkan hingga kini.

Beberapa pihak, termasuk sebagian analis dan tokoh pro-Polisario, menganggap proses dekolonisasi belum selesai dan menyebut Maroko sebagai “kekuatan pendudukan”. Namun, pandangan tersebut tidak diterima secara universal. Maroko berkeras bahwa wilayah tersebut telah “kembali” ke kedaulatan nasional setelah protektorat Spanyol-Prancis berakhir pada 1956.

Pada saat yang sama, Front Polisario—kelompok bersenjata yang didirikan tahun 1973 dengan dukungan Libya dan Aljazair—memproklamasikan Republik Arab Sahrawi Demokratik (SADR) pada Februari 1976, dengan pusat administrasi di kamp Tindouf, Aljazair. SADR mendapat pengakuan sejumlah negara dan diterima sebagai anggota Organisasi Persatuan Afrika (OAU) pada 1982, memicu keluarnya Maroko dari organisasi tersebut hingga 2017.

Mandeknya Referendum dan Munculnya Gagasan Otonomi

Usulan referendum penentuan nasib sendiri pernah menjadi pilar utama penyelesaian konflik. Pada 1981, Raja Hassan II menyatakan kesediaannya menggelar referendum, bahkan menerima kemungkinan kemerdekaan sebagai hasilnya. Namun, perdebatan panjang soal daftar pemilih dan definisi “rakyat Sahrawi” membuat proses tidak pernah terwujud.

Pada awal 1990-an, PBB membentuk MINURSO untuk memantau penghentian tembak-menembak dan memfasilitasi referendum. Tapi sepanjang dekade berikutnya, mekanisme tersebut dinilai tidak lagi mampu menembus kebuntuan politik.

Di tengah stagnasi tersebut, mantan Sekjen PBB Kofi Annan dan utusan khusus James Baker mengusulkan “jalan ketiga”: otonomi sebagai bentuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri. Maroko menerjemahkan gagasan ini melalui Inisiatif Otonomi pada 2007, yang sejak itu konsisten dianggap “serius dan kredibel” oleh Dewan Keamanan.

Apa yang Ditegaskan Resolusi 2797?

Resolusi terbaru ini tidak menyebut referendum maupun status Sahara Barat sebagai wilayah non-swakelola—dua elemen yang selama beberapa dekade menjadi rujukan kelompok pro-Polisario.

Sebaliknya, Resolusi 2797:

• menyebut Inisiatif Otonomi Maroko sebagai “dasar yang serius, kredibel, dan realistis”,

• mendorong negosiasi intensif dan substantif antara para pihak,

• menegaskan kembali perlunya solusi politik yang “adil, lestari, dan saling dapat diterima”,

• mendukung penuh upaya utusan pribadi Sekjen PBB.

Maroko melihat formulasi ini sebagai konfirmasi bahwa rencana otonomi berada dalam kerangka kedaulatan nasional. Sementara itu, Aljazair dan Polisario memperingatkan bahwa penghilangan isu referendum melemahkan prinsip-prinsip dekolonisasi.

Legalitas, Identitas, dan Klaim Kewenangan

Salah satu perdebatan inti adalah soal siapa yang berhak mewakili “rakyat Sahrawi”. Polisario mengklaim sebagai perwakilan tunggal, merujuk pada perjuangan bersenjata sejak tahun 1970-an. Namun, para kritikus menilai legitimasi ini tidak dibangun melalui pemilihan bebas di wilayah sengketa maupun di kamp Tindouf.

Sementara itu, sejumlah analisis juga mempertanyakan dasar hukum SADR, yang sejak awal berdiri di luar wilayah Sahara Barat dan banyak bergantung pada dukungan Aljazair, termasuk dalam logistik dan anggaran. Kontroversi mengenai kewarganegaraan ganda Presiden SADR saat ini, Brahim Ghali, turut mewarnai perdebatan tentang legitimasi lembaga tersebut.

Di pihak lain, Maroko berargumen bahwa kriteria PBB tentang wilayah non-swakelola, seperti tercantum dalam Resolusi 1541, tidak lagi relevan karena Sahara Barat tidak memiliki perbedaan historis atau etno-linguistik yang signifikan dengan Maroko. Namun penghapusan resmi wilayah ini dari daftar PBB masih memerlukan keputusan Majelis Umum.

Pembangunan dan Perubahan di Lapangan

Selama puluhan tahun, Maroko melakukan investasi besar-besaran di wilayah yang disebutnya sebagai “provinsi selatan”:

• pembangunan pelabuhan dan infrastruktur,

• perluasan jaringan pendidikan dan kesehatan,

• pengembangan energi terbarukan,

• dan integrasi ekonomi dengan kota-kota besar Maroko.

Maroko juga membangun tembok pertahanan sepanjang hampir 3.000 km yang memisahkan wilayah yang dikuasai Rabat dari area yang dikontrol Polisario.

Di seberang perbatasan, puluhan ribu pengungsi Sahrawi masih menetap di Tindouf—kondisi yang menurut kelompok HAM dan lembaga internasional memerlukan transparansi lebih terkait status hukum dan jumlah penduduk.

Dinamika Geopolitik: Ambisi, Ketakutan, dan Aspirasi Regional

Konflik Sahara Barat tidak dapat dilepaskan dari rivalitas panjang antara Maroko dan Aljazair. Aljazair menegaskan bahwa dukungannya kepada Polisario bersifat “prinsipil”, terkait hak menentukan nasib sendiri. Namun, analis lain melihat dimensi strategis: akses ke Atlantik, pengaruh regional, dan penyeimbangan posisi Maroko di Afrika.

Sementara itu, Tunisia, Mauritania, dan Libya terus menjadi penonton yang cermat di tengah ketegangan kawasan.

Di tingkat global, dukungan negara-negara besar terhadap solusi berbasis otonomi semakin menguat, termasuk dari beberapa anggota tetap Dewan Keamanan.

Dari Konflik ke Rekonsiliasi? Harapan Baru Maghreb

Resolusi 2797 bukan sekadar langkah teknis. Di mata sejumlah pengamat, ia membuka kesempatan untuk membangun kembali cita-cita integrasi Maghreb—sebuah gagasan yang sempat menjadi visi para pemimpin kawasan pada pertengahan abad ke-20.

Jika Maroko dan Aljazair mampu meredakan ketegangan, dampaknya akan signifikan bagi:

• perdagangan regional,

• keamanan perbatasan,

• stabilitas energi,

• hingga dinamika politik Sahel yang semakin rapuh.

Namun, tantangan tetap besar. Kebuntuan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa tidak ada solusi cepat. Keberhasilan sangat bergantung pada perubahan kalkulasi politik di Rabat, Aljir, dan kamp Tindouf, serta komitmen komunitas internasional.

Arah ke Depan

Otonomi yang dinegosiasikan—dengan jaminan internasional dan ruang partisipasi politik bagi penduduk Sahara Barat—dianggap sejumlah pihak sebagai jalan tengah yang memungkinkan semua klaim utama dihormati tanpa pecahnya kedaulatan negara.

Namun bagi kelompok pro-kemerdekaan, otonomi tetap dipandang sebagai pengingkaran hak fundamental. Bagi Maroko, kemerdekaan bukan lagi opsi.

Dari kedua kutub pandangan inilah masa depan Sahara Barat akan ditentukan: antara tuntutan identitas, legitimasi sejarah, dan realisme geopolitik.

Yang jelas, Resolusi 2797 menandakan bahwa komunitas internasional semakin condong pada solusi kompromi—dan membuka lembaran baru dalam proses panjang menuju perdamaian di salah satu konflik paling kompleks di Afrika Utara.

Editor : Jauhar Yohanis