JP Radar Kediri - Kepolisian Republik Indonesia resmi melarang seluruh pegawai negeri di lingkungan Polri menggunakan rokok elektrik atau vape.
Kebijakan ini diterbitkan menyusul temuan serius mengenai maraknya penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran gelap narkotika jenis baru.
Surat Edaran (SE) Nomor SE/9/X/2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Jakarta pada 30 Oktober 2026. Aturan ini berlaku mutlak bagi seluruh jajaran, mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) hingga Kepolisian Sektor (Polsek).
"Melarang penggunaan perangkat rokok elektrik (vape) bagi Pegawai Negeri pada Polri baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja Polri," tegas Kapolri dalam surat edaran tersebut, dikutip Minggu (1/11) dikutip dari Jawapos.com.
Baca Juga: Penyalahgunaan Narkoba Lewat Vape Kian Marak, Asosiasi Ritel Vape Dukung Pengawasan Ketat
Langkah ini ditempuh untuk menjaga integritas aparat sekaligus membentengi institusi dari ancaman zat adiktif berbahaya.
Dalam surat edaran itu, diungkapkan bahwa vape kini kerap dimanfaatkan sindikat narkoba sebagai media baru untuk mengedarkan zat terlarang berbentuk cair, salah satunya Etomidate.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat penenang tersebut telah resmi diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II.
Masalahnya, cairan dalam cartridge rokok elektrik secara kasat mata sangat sulit dibedakan. Petugas kerap kesulitan mengenali apakah cairan tersebut murni nikotin biasa atau telah terkontaminasi zat terlarang seperti sabu cair, ganja cair, hingga ketamina.
Temuan uji dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memperkuat keputusan ini. Hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 92 persen sampel pengguna vape mengalami gangguan paru-paru serta risiko diabetes akibat penurunan insulin.
Sanksi Tegas Menanti Pelanggar
Larangan ini diberlakukan secara menyeluruh tanpa kompromi. Anggota Polri yang kedapatan melanggar dipastikan bakal menghadapi sanksi berat sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.
“Pegawai Negeri pada Polri yang melanggar sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Aturan ketat ini tidak hanya berlaku bagi internal korps Bhayangkara, tetapi juga mengikat para tamu dan pengunjung yang datang ke fasilitas kepolisian. Siapa pun yang kedapatan menggunakan vape di area kerja Polri akan langsung diberi teguran persuasive untuk mematikan dan menyimpan perangkat tersebut.
Baca Juga: Viral Vape Dihukumi Haram, Gus Kholili Beri Penjelasan soal Fatwa MUI Jatim
Menjaga Etika dan Wibawa Institusi
Selain aspek kesehatan dan keamanan, penerbitan surat edaran ini juga didasari pertimbangan etika serta estetika institusi.
Penggunaan rokok elektrik di lingkungan kerja dinilai dapat merusak citra profesionalisme, mencederai norma kesopanan, serta mengganggu kenyamanan rekan kerja maupun masyarakat luas yang tengah mengakses layanan publik.
Langkah penertiban ini merujuk pada regulasi disiplin yang sudah ada, di antaranya Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang secara tegas melarang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Editor : Shinta Nurma Ababil