KEDIRI, JP Radar Kediri – Ada pesan menarik dari Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota (Kapolresta) AKBP Anggi Saputra Ibrahim.
Dia meminta agar kepala sekolah melapor langsung ke petugas bila menemukan kekurangan dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG).
“Saya lihat berita sampai dengan kemarin masih banyak guru-guru yang membanggakan kekurangan pemberian MBG. Ini perlu saya sampaikan, tidak ada gading yang tak retak. Kadang ada luput dan kesalahan dari manusia. Tolong untuk bisa dikomunikasikan dengan baik,” pinta perwira dengan simbol pangkat dua melati di pundak itu.
Orang nomor satu di Polres Kediri Kota ini menilai, apabila keluhandisampaikan di media sosial justru akan ke mana-mana.
Ujungnya yang rugia dalah anak didik. Sebab, operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)akan diberhentikan. Kemudian, penerima manfaat tak lagi dapat menikmatinya.
Baca Juga: Ada Apa? Satgas MBG Kota Kediri Panggil 7 Pengelola SPPG
Di sisi lain, dia juga berharap agar SPPG memberi pelayanan yang maksimal. Apalagi mereka mendapat pengawasan secara langsung dan evaluasi rutin.
“Saya titip pesan kepada kepala SPPG dan petugas bahwa pelayanan harusdijalankan sesuai koridornya. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan tolong dilaksanakan dengan baik. Utamanya penggunaananggaran dan makanan yang didistribusikan,” ingat bapak dari tiga anak itu.
Permintaan Kapolresta Anggi tersebut disampaikan ketika meresmikan SPPG Semampir 2 kemarin (19/1). Dapur MBG ini dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari.
Baca Juga: Kapolresta Kediri Kota Wanti-Wanti Menu MBG Harus Aman, Ini Yang Akan Dilakukan
“Tadi kami meresmikan SPPG Semampir 2 Yayasan Kemala BhayangkariPolres Kediri Kota. Itu meng-cover 17 sekolah dengan penerima manfaat sekitar2.462,” urai perwira yang akrab disapa Anggi itu.
Masih terkait bila ada keluhan terhadap pelayanan SPPG, Anggi menegaskan akan memberikan kontak Kepala SPPG Semampir 2 kepada para kepalasekolah.
Nomor pengaduan SPPG ini diharapkan mampu mengakomodasikanberbagai permasalahan atau keluhan yang ada di lapangan. Sehingga bisa segeraditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
Sebaliknya, apabila nomor pengaduan itu macet maka orang tua maupun kepalasekolah bisa langsung mendatangi dapur SPPG. Jika diperlukan bisa meluapkanemosinya secara langsung.
“Seandainya saluran ini macet dan tidak bisa komunikasi, ibu-ibu bisa langsungdatang ke sini (SPPG Semampir 2, Red). Agar keluhannya di dengar secaralangsung dan segera diperbaiki,” tegas Anggi.
Untuk diketahui, 17 sekolah yang menjadi penerima manfaat dapur MBG ini datang dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Rinciannya, penerima perempuan berjumlah 1.037. Sedangkan siswa laki-laki penerima manfaat berjumlah 1.181 anak.
Selain itu, masih ada penerima manfaat dari kelompok rentan. Jumlahnya sebanyak 20 orang yang semuanya dari Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota. Terdiri dari sembilan orang ibu hamil dan sisanya ibu menyusui.
Baca Juga: Libur Sekolah, Penyaluran MBG di Kota Kediri Tetap Berjalan
“Ini (SPPG Semampir 2, Red) sudah beroperasional dari tanggal 12 Januari minggu lalu. Sudah jalan satu minggu. Nah hari ini baru diresmikan dengantotal penerima manfaat sudah ribuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Kediri Armeityansyah mengungkapkan, total ada 73 SPPG yang akan berdiri di Kota Kediri. “Ditambah tiga SPPG yang bekerja sama denganpemerintah kota,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Kediri, SPPG yang ada di Kota Kediri ada 46. Dengan rincian Kecamatan Kota terdapat 13 SPPG, Kecamatan Pesantren memiliki 8 SPPG, dan Kecamatan Mojoroto berdiri 25SPPG.
Baca Juga: Kebutuhan Telur dan Ayam untuk MBG Ikut Mengerek Harga
“Sudah aktif ada 38 SPPG, sedangkan yang akan beroperasi ada 8. Sisanyamasih dalam tahap pembangunan. Kami berharap pembangunan bisadiselesaikan secepat mungkin,” tandasnya.
Ditanya terkait total penerima manfaat keseluruhan, dia menyebut masih dalamproses penghimpunan data dari masing-masing koordinator kecamatan.
“Masih kami himpun datanya. Karena yang pegang data untuk PM (penerima manfaat, Red) masing-masing koordinator kecamatan,” pungkasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita