KEDIRI, JP Radar Kediri - Bandara Dhoho mengubah lanskap Kediri, terutama di bagian barat Sungai Brantas. Beberapa kampung baru pun terbentuk, lengkap geliat kehidupannya yang berbeda. Bagaimana kondisinya saat ini?
Orang menyebut kampung ini dengan nama Kampung Tanjungbaru. Berada di Dusun Bedrekselatan. Salah satu dusun yang dimiliki oleh Desa Grogol, di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
Nama itu dipilih bukan sembarangan. Seluruh penghuninya awalnya adalah warga Dusun Tanjung. Mereka terpaksa meninggalkan tempat itu karena wilayah mereka menjadi salah satu yang harus dibebaskan untuk pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri.
“Dulu ceritanya, namanya Dusun Tanjung. Terus kena landasan bandara. Akhirnya beli tanah di sini buat rumah mereka,” terang Kepala Desa Grogol Suparyono.
Kampung ini baru terbentuk 2018. Dihuni oleh delapan dari 12 kepala keluarga di Dusun Tanjung yang terdampak bandara.
Semula lahan yang jadi kampung ini milik sang kepala desa (kades). Luasnya sekitar satu hektare.
“Dulu ini semua tanah saya. Mereka minta saya yang mengatur,” jelas Suparyono, yang juga tinggal di kampung ini.
Sebagian besar lahan kemudian dijual kepada warga terdampak. Sisanya, sekitar 40 ru (1 ru sekitar 14 meter persegi) di bagian belakang disiapkan untuk dia tempati sendiri.
Keinginan warga tetap berkumpul karena tak ingin hubungan sosial yang terjalin puluhan tahun hilang. Mereka tetap ingin berdampingan. Termasuk, memboyong bangunan musala yang ada di dusun lama.
Salah satu warga yang pindah adalah Damulan. Keputusannya beli di lahan milik Suparyono bukan semata cocok harga. Melainkan juga ingin berada di lingkungan yang sudah dia kenal sejak lama.
"Karena sudah kenal sama warganya," aku pria 56 tahun ini.
Di kampung yang lama Damulan punya tanah seluas 20 ru. Sebagian ditempati rumah tinggal. Oleh Pemerintah tanah itu dibeli dengan harga Rp 15 juta per ru. Namun, total ganti rugi yang dia dapatkan relatif besar. Mencapai Rp 1,25 miliar. Hal itu karena banyak poin yang masuk dalam nilai ganti rugi. Appraisal tak hanya dari nilai tanah. Juga bangunan, uang tunggu, serta beberapa kompensasi lain.
Uang ganti rugi itu sebagian dia gunakan membeli lahan seluas 30 ru di Kampung Tanjungbaru. Harga per ru-nya saat itu Rp 10,5 juta. Sisanya untuk mendirikan rumah dan modal usaha mebel. Juga, masih ada untuk membeli mobil.
" Alhamdulillah jadi lebih jelas rezekinya," aku pria yang dulunya bekerja sebagai kuli bangunan ini.
Kini, Damulan menjalankan usaha mebel skala kecil. Bisnis itulah yang menjadi sumber penghasilan keluarga.
Peningkatan kondisi sosial ekonomi seperti Damulan itu juga dirasakan warga lain. Meskipun banyak juga yang tetap bertahan dengan pekerjaan lama seperti petani maupun sopir. Bedanya, kemampuan ekonomi mereka meningkat setelah menerima ganti rugi.
“Yang sopir kini sudah punya truk sendiri. Kalau yang tani sawahnya lebih luas,” terang Suparyono.
Permukiman baru imbas dari pembangunan Bandara Dhoho tak hanya Kampung Tanjungbaru. Ada di Desa Kalirong Kecamatan Tarokan yang diisi tujuh kepala keluarga asal Grogol. Juga di kawasan Cerme yang dihuni warga Bulusari, Kecamatan Tarokan.
Hanya, problematika di kawasan itu berbeda. Warga di Dusun Ngolakan, Desa Cerme, Kecamatan Grogol misalnya. Mereka mengeluh karena belum mendapatkan sertifikat hak milik.
Baca Juga: Bandara Dhoho Jadi Embarkasi Haji, Pemkab Kediri Siapkan Lahan Khusus untuk Tujuan Ini
“Sudah tujuh tahun berlalu kami tetap belum bisa mendapatkan sertifikat hak milik tanah,” keluh Rini warga Dusun Ngolakan.
Rini mengaku, tujuh tahun lalu mereka pindah ke tempat ini. Mereka dijanjikan kemudahan bila mau berpindah tempat.
“Ya perkara mengurus sertifikat tanah itu yang masih kami tunggu prosesnya. Karena informasinya lahan yang kami tempat masuk lahan hijau sehingga sulit dikeluarkan kepemilikan hak tanahnya,” beber ibu dari dua anak itu.
Perjuangan hidup di tempat baru juga tidak mudah. Aliran listrik misalnya, baru didapat setelah dua tahun pindah.
Selain itu dia juga terpaksa kehilangan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Yaitu sebagai pengusaha kerupuk.
“Dulu saya punya usaha itu (pembuatan kerupuk, Red). Setiap hari ada pemasukan entah Rp 200 ribu sampai dengan Rp 300 ribu. Semenjak berpindah ke sini saya jadi harus beradaptasi dengan pekerjaan yang baru,” keluhnya.
Perempuan 45 tahun ini sekarang jadi petani kacang. Pendapatan pun tak setiap hari. Hanya tiga bulan sekali ketika panen. Akibatnya dia terpaksa mencari kerja sampingan dengan membuka warung makan. Tapi, pendapatannya hanya puluhan ribu saja.
“Kan warung kecil, yang jual kopi sama gorengan saja. Jadi pendapatannya juga cuma puluhan ribu. Paling kalau ramai ya menyentuh angka Rp 100 ribu. Tapi itupun jarang,” akunya.
Hal serupa dirasakan Dwi. Perempuan 36 tahun ini juga meresahkan belum adanya SHM bagi lahan yang dia tinggali saat ini.
“Ketakutan pasti ada ya. Bisa saja nanti kami dipindah lagi karena lokasinya masuk lahan hijau. Ya masih dibayang-bayangi rasa takut kalau harus pindah satu tempat ke tempat lain,” cemasnya.
Ibu dari satu anak itu juga kehilangan pekerjaan sebagai pengusaha kerupuk lamuk. Di tempat tinggalnya saat ini pelanggan lamanya enggan datang. Memilih membeli di lokasi yang menjadi sentra. Kalau tetap bertahan jadi pengusaha kerupuk jelas akan merugi.
“Sekarang saya buka toko. Ya penghasilan setiap hari ada tetapi tidak sebanyak waktu jualan kerupuk. Cukuplah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” sebutnya.
Persoalan SHM yang belum terbit itu diakui oleh Kades Cerma Saiful Anam. Persoalan utamanya memang status tanah yang masih lahan hijau. Pengajuan memang sudah dilakukan namun statusnya saat ini masih dalam tahap proses.
“Harapannya bisa segera dibantu diterbitkan sertifikat tanahnya. Karena dulu informasinya akan dipermudah mengurus semuanya,” harapnya.
Sang kades menjelaskan, ada 19 KK yang berpindah ke Dusun Ngolakan ini. Sebelumnya, mereka sulit diminta pindah.
“Dulu awalnya 16 KK. Terus kami mengadakan sosialisasi kepada warga agar mau dipindah. Karena jika tidak nanti akan kesulitan administrasinya. Akhirnya mau dan kini ada sekitar 19 KK,” tandasnya.
Saiful membenarkan soal pergeseran pekerjaan warga yang pindah. Dari pembuat kerupuk menjadi petani maupun pedagang. Untungnya, pemasaran hasil pertanian relative mudah.
Baca Juga: Bandara Dhoho Jadi Magnet Sineas, Film Zona Merah Mengangkat Pesona dan Potensi Kediri
“Kalau mereka (warga, Red) mau bekerja keras dipastikan ada jalannya. Karena perekonomian di sini saling berkaitan satu dengan lainnya,” tandasnya sembari menyebut sarana dan prasarana dusun sudah memadai.
Editor : Andhika Attar Anindita