Setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi tersendiri. Termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian di daerah. Di tengah tantangan lemahnya pertumbuhan ekonomi, mencari solusi terbaik menjadi tugas bersama.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono menilai, segala kebijakan pasti memiliki dampak negatif dan positif.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri itu menilai kebijakan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal. Yang pada akhirnya tetap bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saat ini kita memang belum tahu. tahunya nanti akhir tahun, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan memberikan penilaian berupa LHP (Laporan Hasil Penilaian) setiap akhir tahun,” ujarnya.
Dengan dijalankannya kebijakan efisiensi anggaran, dia memilih melihatnya dari sisi positif. Salah satunya dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, maka pertemuan dalam format telekonferensi bisa menjadi salah satu solusi.
Sehingga, pelaksanaan rapat maupun pertemuan juga bisa lebih efisien.
“Karena dipangkas untuk ke yang lainnya yang lebih bermanfaat. Contohnya untuk belanja modal, belanja kepentingan publik seperti pembangunan irigasi, bendungan, sekolah. Itu belanja-belanja modal yang sifatnya umum untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri Raya Agung Kartiko mengatakan, harus segera ada solusi untuk menyikapi efek berganda dari kebijakan tersebut.
Utamanya bagi sektor usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) yang ikut terdampak kebijakan tersebut.
“Artinya solusi di Kediri bagaimana diciptakan kegiatan-kegiatan. Ganti kita balik, kita jangan go luar kota. Tapi bagaimana orang luar kota bisa masuk ke Kediri,” kata Agung.
Baca Juga: Jawa Pos Radar Kediri Gelar Diskusi Efisiensi Anggaran Daerah
Dalam hal ini, menurutnya perlu ada sinergi antarpemerintah daerah. Khususnya dari Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri agar semakin banyak tamu dari luar kota yang berkunjung ke Kediri.
Tidak hanya sekadar bermalam, melainkan juga turut mendongkrak permintaan jasa MICE hingga sektor kuliner dan pariwisata di Kediri.
“Artinya ada sesuatu yang bisa (menarik orang luar daerah, Red) secara regular. Mungkin festival, kegiatan-kegiatan olahraga, dan lainnya. Kalau bisa Kediri juga punya satu momentum berskala nasional yang bisa dibranding supaya rutin minimal satu tahun sekali bisa menjadi ikon,” harapnya.
Dengan secara regular memancing pengunjung dari luar daerah, menurutnya itu bisa menjadi pemantik perekonomian lokal. Termasuk menjadi penambah pemasukan bagi sektor akomodasi dan pariwisata seperti perhotelan dan resto.
Sebelumnya diberitakan, Jawa Pos Radar Kediri menggelar diskusi dengan tema ‘Dampak Efisiensi Anggaran Daerah: Untung atau Buntung?’ pada Kamis (19/6). Diskusi yang digelar di teras Jawa Pos Radar Kediri itu dihadiri Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana serta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono.
Diskusi juga dihadiri Dosen Ekonomi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Edi Susanto, dan Ketua PHRI Kediri Raya Sri Rahayu Titik Nuryati. Serta, beberapa pelaku usaha perhotelan dan resto di Kediri Raya. (*)
Editor : Mahfud