KEDIRI, JP Radar Kediri - "Dengan ILP (integrasi layanan primer, Red) semua akan terhubung dengan pelayanan yang disediakan. Sehingga menjadi posyandu keluarga," terang Pj Kepala Desa Jongbiru Mugiono. Sang Pj Kades ini menerangkan, sekali pelaksanaan sudah mencangkup posyandu balita, lansia, dan remaja.
Desa Jongbiru sudah memiliki peraturan desa (perdes) lembaga permasalahan tentang desa sejak 2023. Dan, posyandu adalah lembaga tersendiri. Sehingga tidak diperkenankan satu orang menjadi kader dua lembaga. Contohnya jika seorang sudah menjadi kader stunting, tidak dipebolehkan merangkap kader kesehatan jiwa.
Karena itu, saat posyandu ILP diterapkan menjadi program unggulan, mereka harus menambah jumlah kader. Nantinya, pada 2024, yang semula ada 35 kader akan menjadi 71 orang. Sekaligus untuk menyongsong bulan program posyandu ILP.
Peraturan itu juga untuk memperketat kelembagaan. “Sehingga tidak terjadi dobel anggaran dan dobel kegiatan dalam satu personil,” ucapnya.
Status posyandu keluarga mengharuskan ada perubahan. Mulai penambahan sarana dan prasarana hingga memasukkan komponen hasil masyarakat sekitar di program makanan tambahan (PMT). Untuk yang terakhir ini pemdes sudah membagi ayam petelor siap produksi dan juga lele ke warga. Nanti, telornya dan panenan lele dibeli kader posyandu untuk kepentingan PMT.
“Kami juga bekerja sama dengan ahli gizi untuk membuat menu PMT,” ungkap Mugiono.
Selain terdapat posyandu ILP, di desa tersebut juga terdapat posyandu kesehatan jiwa. Setiap bulan membagikan obat untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta peralatan untuk pelatihan.
Songsong Jembatan Baru, Siapkan Destinasi Wisata Desa
Akses Desa Jongbiru dengan wilayah barat Sungai Brantas sempat terputus akibat patahnya Jembatan Meritjan. Kini, jembatan baru siap dibangun menggantikan jembatan yang telah hanyut terbawa banjir itu. Bila sudah selesai, pengaruhnya pada ekonomi warga Desa Jongbiru pun sangat besar.
Terlebih, jalan yang melintas juga menjadi akses ke Bandara Dhoho dan stadion. Pemdes pun bertekad akan memanfaatkan lalu-lalang itu untuk menggaet wisatawan.
“Kami siapkan bisa menjadi destinasi wisata dengan menyiapkan lokasi penjualan suvenir,” terang Pj Kades Mugiono.
Mugiono menjelaskan, mereka menyiapkan merchandise untuk program itu. Yaitu berupa kaos yang diproduksi pemuda desa. “Kemarin mereka kami kursuskan atau pelatihan ibu-ibu untuk menjahit kaosnya,” urainya.
Selain kaos, merchandise lain adalah sapu dan keset. Khusus pembuatan sapu dan keset juga melibatkan warga ODGJ yang dalam proses penyembuhan.
Nantinya, penjualan merchandise tersebut dikelola badan usaha milik desa (Bumdes). Yang pembentukannya nanti ditujukan mewadahi semuapotensi warga.
Lokasi penjualan merchandise tersebut rencananya di halaman masjid. "Pemdes sudah berkoordinasi dengan takmir dan pihak terkait. Nanti akan dibuat semacam rest-area," terang lelaki 56 tahun ini.
Alasan menggunakan halaman masjid ada beberapa sebab. Pertama, dekat dengan lokasi jembatan. Yang kedua, halaman tersebut juga luas. Sehingga cukup untuk menampung lapak penjual makanan dan suvenir.
"Bila sudah jalan kami akan siapkan papan reklame yang bisa disewa," sambungnya.
Papan reklame itu akan disiapkan di di dua titik. Pengelolanyajuga bumdes. Hasil sewanyananti akan menjadi pendapatan asli desa (PAD).
Pj Kades Mugiono Membudayakan Musyawarah
Ada satu hal yang selalu ditanamkan oleh Pj Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo Mugiono. Pria asal Paron selalu mengajak warganya bermusyawarah. Terutama bila hendak menyelesaikan satu masalah.
“Setidaknya dalam satu bulan satu kali musyawarah,” terang Mugiono, ketika berbincang dengan Jawa Pos Radar Kediri.
Hasil musyawarah itu, salah satunya, adalah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) reduce-reuse-recycle (3R). Saat itu TPS 3R hanya berupa bangunan dan diserahkan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola.
“Tidak ada sarana dan prasarananya,” ingatnya.
Melalui musyawarah itu kemudian dilakukan beberapa rencana pengadaan. Mulai tempat sampah, peralatan, dan juga perekrutan tenaga kerja. Termasuk juga iuran yang diperlukan agar fasilitas itu bisa berjalan.
“Kemudian menyandingkan dengan DLH Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan,” terang Mugiono.
Sampah yang tidak bisa dimanfaatkan di TPS 3R dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Yang memerlukan kendaraan roda tiga untuk pengangkut. Karena tidak ada bantuan, pemdes akhirnya yang melakukan pengadaan. Dan itu hasil dari musyawarah desa.
Setelah memiliki kendaraan roda tiga, kini yang dimaksimalkan adalah tempat sampah dan karyawannya. Khusus bak sampah disepakati sebagai bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah