Sudah sekian kali PPKM diterapkan. Sejak versi darurat hingga level 4 saat ini. Penerapan ini sudah tentu memberikan banyak dampak pada masyarakat. Tak hanya satu sisi kehidupan saja, melainkan multisektor. Mulai ekonomi, sosial, budaya, hingga keagamaan. Banyak kebijakan yang akhirnya bertolak belakang dengan harapan dan keinginan masyarakat. Karena kebutuhan untuk mengurangi penularan virus Covid-19 varian delta, hal itu mau tidak mau harus terjadi.
Dampak paling besar yang dirasakan masyarakat adalah dari sisi ekonomi. Simak saja, dari 160 toko di Jalan Dhoho-yang merupakan pusat bisnisnya Kota Kediri-hanya 100 toko yang buka. Sisanya berpikir lebih baik menutup usaha karena toh pendapatannya tak mencukupi untuk biaya operasional.
Kondisi pertokoan di Jalan Dhoho memang paling terdampak dari sisi ekonomi. Omzet pusat pertokoan ini tak sekadar jatuh tapi ibaratnya sudah terjun besar. Dari omzet per bulan mencapai Rp 20 miliar, kini menjadi hanya Rp 3 miliar.
Itu dari perputaran uang di bisnis formalnya, dari pertokoan-pertokoan yang buka mulai pagi hingga malam. Belum lagi dari pedagang-pedagang informal, pedagang kaki lima. Mulai pedagang pakaian di trotoar, pedagang pecel, nasi goreng, serta makanan-makanan lain. Sejak PPKM darurat mereka justru terpaksa tak bisa berjualan. Padahal, ada puluhan pedagang pecel yang beroperasi setiap malam.
Itu dari sektor perdagangan. Dari sektor wisata, kondisinya tak kalah mengenaskan. Puluhan tempat wisata memang sudah tak bisa beroperasi sejak lama. Dampaknya, tak hanya pengelola dan karyawannya saja yang kelabakan tapi juga hewan yang jadi penghuni tempat wisata itupun terdampak. Mereka jadi sulit mendapatkan asupan makanan. Karena pengelola sudah kesulitan untuk membiayai operasional termasuk memberi makan mereka.
Salah satunya adalah Pagora Kediri. Tempat rekreasi keluarga ini punya beberapa koleksi binatang. Beberapa di antaranya binatang buas yang perlu makanan dalam jumlah besar. Seperti buaya dan beruang. Dalam satu hari, pengelola harus mengeluarkan uang senilai Rp 500 ribu untuk memberi makan mereka.
Dalam kondisi seperti ini, uang sebanyak itu tentu menjadi masalah. Sebab, mereka sama sekali tidak beroperasi. Tak ada lagi pemasukan. Untuk membayar pekerja saja sudah tidak bisa. Apalagi memberi makan hewan-hewan tersebut.
Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan bersama. Bagaimana agar teraih solusi yang paling ideal. Bagaimana agar penularan korona terbatasi namun kehidupan sosial ekonomi juga bisa berjalan. Aturan-aturan di tingkat pemerintah daerah yang akan memegang peran penting. Penerapan PPKM harus melihat situasi dan kondisi daerah. Itu yang paling penting dilakukan saat ini. Tentu, pertimbangan penerapan protokol kesehatan masih menjadi yang paling utama. Namun, dengan tak menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Agar tidak terjadi kebangkrutan massal.(*)
Editor : adi nugroho