JP Radar Kediri – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu bagi para pekerja di Tanah Air pada tahun ini. Sebanyak 13,3 juta pekerja ditargetkan menjadi penerima manfaat dalam program ini.
Meski demikian, sejumlah pekerja kerap dibuat khawatir jika mendapati data diri pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) tidak sesuai. Padahal, ketidaksesuaian data tersebut tidak serta-merta membuat pekerja langsung kehilangan hak atas bantuan ini. Penyaluran tetap merujuk pada hasil verifikasi akhir dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Agar proses pencairan berjalan lancar, pekerja diimbau untuk aktif memantau pengumuman resmi melalui situs Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna mengetahui jadwal pasti pencairan.
Baca Juga: Kemnaker Beri Update BSU Rp900 Ribu Oktober-Desember 2026, Ini Link Resminya
Pastikan Data Valid, Pekerja Tidak Perlu Daftar Mandiri
Perlu dicatat, Kemnaker menggunakan database peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan utama. Artinya, pekerja tidak perlu mendaftarkan diri secara mandiri melalui tautan atau ormular tidak resmi.
Langkah paling aman yang bisa dilakukan pekerja saat ini adalah memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif serta berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan untuk memastikan pembaruan data internal telah dilaporkan dengan benar.
Panduan Mudah Memperbarui Data di Aplikasi JMO
Jika ditemukan perbedaan atau kesalahan data pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)—seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, hingga informasi kepesertaan—segera lakukan pengkinian data.
Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut adalah langkah-langkah praktis memperbarui data mandiri:
Buka aplikasi JMO di ponsel Anda dan masuk ke akun terdaftar.
Pilih menu Pengkinian Data.
Teliti kembali informasi kepesertaan Anda dan lakukan pembaruan pada bagian yang tidak sesuai.
Ikuti instruksi verifikasi lanjutan jika diminta oleh sistem.
Periksa kembali seluruh isian data agar benar-benar sinkron dengan dokumen resmi (KTP) sebelum mengonfirmasi perubahan.
Solusi Jika Kendala Belum Teratasi
Apabila kendala berkaitan langsung dengan status kepesertaan, pelaporan upah, atau data perusahaan, pekerja disarankan untuk segera mengambil angkah taktis berikut:
Koordinasi dengan HRD: Minta bagian HRD perusahaan untuk mengecek ulang laporan data upah dan kepesertaan yang dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Kunjungi Kantor Cabang: Datangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa KTP asli serta kartu peserta untuk mendapatkan penanganan langsung dari petugas.
Layanan Call Center 175: Hubungi layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175 untuk panduan teknis perbaikan data.
Cara Cek Status Penerima BSU 2026
Setelah proses perbaikan data selesai dilakukan, pekerja dapat secara berkala memantau status penerima melalui kanal komunikasi resmi Kemnaker.
Perlu diingat, pembaruan data di aplikasi JMO merupakan langkah awal agar administrasi valid, namun tidak otomatis menjamin seseorang langsung ditetapkan sebagai penerima BSU. Kepastian pencairan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat regulasi dan lolos tidaknya proses verifikasi akhir.
Syarat Penerima BSU 2026: Apakah Gaji di Bawah Rp3,5 Juta?
Hingga pertengahan Oktober 2026 ini, pemerintah belum merilis aturan teknis yang final mengenai kriteria penerima BSU tahun ini.
Meski demikian, gambaran mengenai batasan penghasilan sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurutnya, skema bantuan ini berkaca pada pengalaman penyaluran sebelumnya yang menyasar para pekerja dengan kisaran gaji tertentu.
“Sudah ada kita pernah melakukan kan itu untuk gaji di bawah Rp3 juta sekian. Itu aja kan. Ada yang di rekening, baru ada yang existing, kita lihat aja ya ke depan,” ujar Airlangga saat ditemui awak media di Jakarta.
Sambil menunggu regulasi resmi diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pekerja dapat melihat acuan dari aturan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun kriteria pada periode tersebut meliputi:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan.
Memiliki batas gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Tidak sedang menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan.
Namun, perlu dicatat bahwa poin-poin di atas merupakan syarat dari program tahun lalu. Pemerintah masih harus memastikan apakah kriteria tersebut akan kembali digunakan secara utuh atau mengalami penyesuaian untuk penyaluran 2026.
Baca Juga: Siapa Penerima BSU Rp900 Ribu 2026? Ini Cara Cek Lewat Aplikasi JMO
Cara Cek Status Bantuan Lewat HP
Secara tradisional, pengecekan status penerima BSU dilakukan secara daring. Karena situs resmi saat ini masih dalam tahap penyesuaian atau kerap mengalami kendala akses, berikut adalah tahapan standar yang biasa digunakan melalui ponsel:
Buka peramban (browser) di HP, seperti Google Chrome.
Akses situs resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
Cari menu pengecekan status atau menu khusus NIK jika sudah diperbarui oleh sistem.
Masukkan 16 digit NIK sesuai dengan KTP Anda.
Lengkapi kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar.
Klik tombol periksa atau cari untuk melihat status data Anda.
Perlu diingat kembali, tampilan maupun menu pada situs tersebut sangat bergantung pada pembaruan sistem dari kementerian.
Pantau Kanal Resmi Lainnya
Bagi pekerja yang mendapati situs Kemnaker belum menampilkan data terbaru atau mengalami kendala teknis (error), pengecekan pada periode-periode sebelumnya juga didukung oleh beberapa kanal alternatif resmi berikut:
Situs BPJS Ketenagakerjaan: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile): Untuk memantau keaktifan kepesertaan dan layanan BPJS Ketenagakerjaan langsung dari genggaman.
Kantor Pos / PosPay: Kanal yang dahulu pernah dilibatkan dalam proses pencairan tunai kepada penerima manfaat.
Langkah antisipasi terbaik saat ini adalah menunggu pengumuman resmi lanjutan dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan agar informasi yang Anda terima benar-benar valid dan akurat.
Editor : Shinta Nurma Ababil