JP Radar Kediri - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan skema baru bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp5,4 juta pada 2027.
Program tersebut dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai Upaya mengubah pola pemberian subsidi barang menjadi bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan. Skema ini diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa angka Rp5,4 juta merupakan perkiraan akumulasi dari sejumlah program perlindungan sosial yang nantinya dapat digabungkan dalam bentuk transfer tunai kepada penerima manfaat.
Baca Juga: Kabar BLT Rp900 Ribu Ramai Beredar, Cair Akhir Tahun 2026?
Jadwal Uji Coba BLT Rp5,4 Juta 2027
Bantuan tunai tersebut belum direncanakan untuk disalurkan pada akhir 2026. Pada periode hingga Desember 2026, pemerintah masih berfokus pada integrasi data kependudukan serta penyempurnaan system digital yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan.
Tahap uji coba program direncanakan berlangsung pada kuartal pertama hingga kuartal kedua 2027, atau sekitar Januari sampai Juni 2027.
Kriteria Calon Penerima BLT Rp5,4 Juta
Program BLT tersebut tidak diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah memprioritaskan sekitar 50 juta masyarakat yang masuk kelompok miskin dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Beberapa kriteria yang disebutkan dalam skema tersebut antara lain:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang masih valid.
- Terdaftar dalam basis data kemiskinan pemerintah dan berada pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun perangkat desa.
- Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dan dapat diverifikasi melaui system yang disiapkan pemerintah.
P Penyaluran Menggunakan Teknologi Digital
Pemerintah juga menyiapkan system dgital untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan.
Pengelompokkan calon penerima nantinya dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu pemerintah mengolah dan mencocokkan data masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Selain itu, system verifikasi menggunakan pengenalan wajah juga direncanakan. Teknologi tersebut ditujukan untuk memastikan identitas penerima Ketika bantuan dicairkan sehingga dapat mengurangi kemungkinan penggunaan identitas pihak lain.
Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan kupon digital dalam mekanisme bantuan. Dengan system tersebut, bantuan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pembelian telur ayam. Mekanisme ini sekaligus dimaksudkan untuk mencegah penggunaan bantuan untuk kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan program.
Cara Mengecek Status Kepesertaan
Sampai saat ini, pemerintah belum membuka pendaftaran mandiri secara daring untuk program BLT Rp5,4 juta. Masyarakat juga belum diminta mengisi formular melalui tautan tertentu untuk menjadi penerima bantuan tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi maupun tautan yang mengatasnamakan program BLT Rp5,4 juta dan beredar melalui media sosial.
Masyarakat yang ingin mengetahui status data kependudukannya dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial untuk memastikan apakah datanya telah tercatat dalam basis data penerima bantuan sosial.
Mekanisme Verifikasi dan Sanggah
Skema baru ini dirancang bukan melalui pola pendaftaran mandiri dari awal. Pemerintah akan melakukan penyaringan berdasarkan data yang telah tersedia dan terintegrasi dalam system kependudukan serta data sosial ekonomi.
Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah verifikasi identitas secara digital menggunakan teknologi pengenalan wajah. Sistem tersebut akan mencocokkan data kependudukan dengan identitas penerima untuk membantu mengurangi kesalahan dalam penyaluran.
Pemerintah juga berencana menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima tetapi belum tercatat dalam data. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan keberatan sekaligus memperbarui data sosial ekonominya.
Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan
Pemerintah juga berencana menyediakan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah Tengah mengkaji perubahan pola subsidi dari bantuan terhadap barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Menurut Luhut, sejumlah program bantuan sosial dapat dihimpun dan dikonversikan menjadi transfer tunai dengan nilai akumulasi yang diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per penerima. Penentuan penerima bantuan tersebut nantinya akan dibantu dengan system berbasis kecerdasan buatan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan.
Luhut juga menyampaikanbahwa pemerintah sedang menguji model tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas. Apabila tahap pengujian berjalan sesuai dengan rencana, sitem tersebut akan dikembangkan untuk diterapkan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah menargetkan penerapan Digital Single ID yang mengintegrasikan data masyarakat. Sistem identitas digital tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengarahkan penyaluran bansos dan transfer tunai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran secara lebih terukur.
Penerapan system digital dan integrasi data tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus mengurangi risiko bantuan tidak tepat sasaran
Penulis: Afif Muthoharoh
Kampus: UIN Syekh Wasil
Editor : Shinta Nurma Ababil