JP Radar Kediri - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan maupun mengusulkan pembaruan apabila menemukan ketidaksesuaian data atau dugaan kesalahan dalam penetapan desil.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ditemukan sejumlah data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi Masyarakat berdasarkan Tingkat kesejahteraan.
Ketidaktepatan dalam penetapan desil dapat memengaruhi proses validasi sasaran berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Saifullah menjelaskan bahwa penentuan seseorang sebagai penerima bantuan sosial (bansos) tidak semata-mata berdasarkan Tingkat pengeluaran. Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah indicator lain yang proses pengukurannya disusun Bersama Badan Pusat Statistika (BPS).
Baca Juga: Cara Menurunkan Desil 6-10 Lewat HP Cukup dengan NIK KTP
Menurutnya, pemerintah membuka akses terhadap data tersebut agar Masyarakat dapat ikut berperan dalam proses pengecekan. Tidak hanya Masyarakat, pengurus RT/RW serta operator data di tingkat desa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi dan masukkan apabila menemukan data yang tidak sesuai.
Cara Mengubah Desil Secara Offline (Datang Langsung)
Datanglah langsung ke kantor desa atau kelurahan sesuai domisili KTP.
Bawa dokumen pendukung yang diperlukan, yakni KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Sampaikan permohonan perbaikan atau pemutakhiran data sosial ekonomi kepada petugas.
Petugas desa/kelurahan akan membantu memproses usulan verifikasi dan validasi lapangan (survei) yang nantinya diteruskan ke sistem DTSEN apabila memenuhi syarat.
Cara Mengajukan Lewat Fitur Sanggah di Aplikasi HP
Buka aplikasi Cek Bansos yang sudah terinstal di HP Anda.
Pilih menu Usul Sanggah atau fitur pembaruan data yang tersedia di dalam aplikasi.
Pilih opsi untuk pengajuan pembaruan data keluarga.
Lengkapi formulir informasi kondisi ekonomi terbaru serta unggah dokumen atau foto pendukung yang valid.
Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi lanjutan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
Kementerian Sosial (kemensos) juga terus melakukan pembaruan terhadap data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut disertai dengan pemberian ruang bagi Masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi dan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan kriteria.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah turut mengungkapkan adanya sejumlah persoalan dalam proses pendataan penerima bansos. Salah satunya adalah ditemukannya penerima bantuan yang masuk dalam desil tinggi, tetapi ternyata menjadi korban penyalahgunaan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh pihak lain.
Baca Juga: Desil 1-4 Terima Bansos Beras 30 Kg dari Pemerintah untuk Periode Oktober hingga Desember 2026
Ia mengatakan, data identitas Masyarakat dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk berbagai keperluan. Beberapa di antaranya digunakan untuk membeli asset, mendaftarkan Perusahaan, hingga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan judi online.
Kemensos mencatat sekitar 1,4 juta penerima bansos terindikasi memiliki keterikatan dengan aktivitas judi online. Namun, lebih dari satu juta kasus tersebut diketahui menggunakan identitas yang berkaitan dengan anak, cucu, maupun anggota keluarga penerima bantuan.
Saifullah juga menyoroti kasus Masyarakat lanjut usia yang hidup seorang diri tetapi tidak tercatat sebagai penerima bansos. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa identitas atau KTP mereka diduga telah digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos Beras 30 Kg September 2026, Kategori Desil dan Syarat Penerimanya
Terhadap kasus tersebut, kemensos berupaya tetap memastikan bantuan dapat diberikan kepada Masyarakat yang memang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembenahan terhadap status kependudukan pihak yang menjadi korban penyalahgunaan identitas.
Sementara itu, terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdeteksi terlibat dalam aktivitas judi online, Kemensos masih melakukan pendalaman mengenai mekanisme sanksi. Sanksi tersebut dapat diberikan secara bertahap, termasuk penutupan rekening hingga pemberhentian apabila terbukti menggunakan dana kedinasan atau mengalami kecanduan judi online.
Penulis: Afif Muthoharoh
Kampus: UIN Syekh Wasil
Editor : Shinta Nurma Ababil