JP Radar Kediri – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait masih digunakannya anggaran pendidikan untuk mendanai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Baca Juga: Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp240,2 Triliun, Sasaran Penerima Ikut Menyusut
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggaran Program MBG wajib dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam APBN, paling lambat pada tahun ajaran 2028.
Purbaya menjelaskan, penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG pada RAPBN 2027 dilakukan karena pos belanja tersebut sejatinya sudah lebih dulu dibahas dan disusun sebelum keputusan MK dikeluarkan. "Karena udah dibahas kan 2027. Kalau diubah berantakan semua (postur APBN). Itu yang kita cegah," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Baru Direalokasi Mulai 2028, Sektor Spesifik Belum Diungkap
Purbaya menegaskan bahwa pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan baru akan direalisasikan mulai tahun anggaran 2028, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan MK. Pada tahun tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan realokasi anggaran dari sejumlah sektor belanja lain di luar pos pendidikan. Meski begitu, ia belum bersedia membeberkan secara rinci sektor mana saja yang akan direlokasi untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. "Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini," ujarnya.
Genjot Efisiensi Pajak dan Bea Cukai demi Tutup Kebutuhan Anggaran
Guna mendukung kebutuhan anggaran ke depan, pemerintah berencana mendorong peningkatan efisiensi penerimaan dari sektor pajak dan bea cukai. Kementerian Keuangan turut memperkuat pengawasan guna mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.
Purbaya mencontohkan salah satu upaya peningkatan pendapatan negara yang sedang ditempuh, yakni penagihan pajak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia namun tidak membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. "Yang beroperasi enggak benar, perusahaan asing, ya, yang dari China-China itu bisa Rp5 triliun lebih. Nanti ada juga bahan bangunan yang sama cara kerjanya, Rp5 triliun lebih. Nanti yang penyelundupan-penyelundupan kita beresin juga," ucapnya.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Kaji Desil untuk Penerima MBG, Siswa Desil 9-10 Berpotensi Tidak Dapat
Editor : Shinta Nurma Ababil