JP Radar Kediri - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah dicairkan untuk kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum (ABH), hingga warga prasejahtera yang belum pernah tersentuh bantuan.
Dana tersebut langsung disalurkan secara nontunai melalui virtual account masing-masing penerima.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri, Imam Muttakin, mengungkapkan bahwa total anggaran senilai Rp 4,5 miliar ini disalurkan kepada lima kelompok masyarakat prioritas. Selain lansia, disabilitas, dan ABH, bantuan ini juga menyasar anak yatim piatu serta warga miskin.
"Nilainya memang tidak sama," ujar Imam saat memantau proses penyaluran di Kecamatan Pesantren, pada Senin (22/7).
Baca Juga: Cara Cek Desil DTSEN untuk Lihat Penerima Bansos BPNT, PKH, dan BLT Kesra 2026
Besaran bantuan yang diterima masing-masing kelompok bervariasi sesuai tingkat kebutuhan. Untuk kategori warga miskin dan lansia, masing-masing mendapatkan Rp 1 juta, sedangkan anak yatim piatu menerima Rp 600 ribu. Adapun alokasi untuk ABH ditetapkan sebesar Rp 3,5 juta dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 6 juta.
Dari sisi jumlah penerima, sebarannya juga disesuaikan dengan data di lapangan. Tercatat sebanyak 1.405 anak yatim piatu dan 533 lansia masuk dalam daftar penerima. Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan ABH masing-masing berjumlah 60 dan 10 orang.
“Yang fakir miskin masih dalam proses verifikasi. Jumlahnya kurang lebih sekitar dua ribuan,” jelas Imam.
Kriteria Penerima Berdasarkan DTSEN
Bagi masyarakat yang ingin memahami pengelompokan tingkat kesejahteraan, acuan data merujuk pada klasifikasi DTSEN sebagai berikut:
Desil 1 (Sangat Miskin): Masyarakat tanpa penghasilan tetap, kondisi hunian tidak layak, dan sangat bergantung pada bansos.
Desil 2 (Miskin): Keluarga dengan penghasilan sangat rendah yang belum mencukupi kebutuhan pokok bulanan.
Desil 3 (Rentan Miskin): Masyarakat berpenghasilan yang rentan jatuh miskin apabila menghadapi gejolak ekonomi mendadak.
Desil 4 (Hampir Miskin): Keluarga dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan yang mampu hidup sederhana namun tetap rentan.
Baca Juga: Cara Cek Desil 1-10 di dtsen-form.bps.go.id Online Tanpa Login untuk Lihat Penerima Bansos Agustus
Seleksi Ketat Berbasis Desil DTSEN
Penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini melalui proses verifikasi yang ketat. Total ada sekitar 4.000 penerima yang disaring untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Untuk kategori warga miskin, penerima harus masuk dalam desil 1 hingga 3 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sementara itu, bagi lansia, syarat yang dipenuhi adalah masuk dalam desil 1 sampai 5 DTSEN dengan atasan usia minimal 65 tahun.
“Untuk ABH tidak pakai desil, tetapi kalau yang lain persyaratannya hampir sama,” tambah Imam. Ia menegaskan bahwa program ini melibatkan pemerintah kelurahan setempat guna menjamin akurasi data di lapangan.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat secara mandiri memeriksa status kepesertaan bansos melalui dua cara resmi berikut:
Melalui Laman Resmi Cek Bansos Kemensos
Akses laman resmi penelusuran bansos Kementerian Sosial.
Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP.
Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
Klik tombol 'Cari Data' untuk melihat status jenis bansos serta kategori desil DTSEN Anda.
Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos melalui Google Play Store atau Apple App Store.
Masuk ke menu utama pencarian data.
Masukkan NIK Anda pada kolom yang tersedia, lalu tekan 'Cari Data'.
Sistem akan menampilkan informasi nama, desil DTSEN, serta status penerimaan berbagai program bantuan sosial.
Catatan Redaksi: Pastikan selalu menggunakan saluran informasi resmi dan berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang mengatasnamakan program bantuan sosial pemerintah.
Klarifikasi Terkait Isu BLT Kesra
Pemerintah menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di internet mengenai kepastian jadwal pencairan bansos. Sejumlah kabar yang menyebutkan penghentian program secara sepihak sering kali tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi instansi berwenang, seperti Kementerian Sosial, guna mendapatkan kepastian data yang valid. Penyaluran bantuan dari pemerintah lazimnya dilakukan secara bertahap atau berbasis termin sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran
Editor : Shinta Nurma Ababil