JP Radar Kediri – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebut pemerintah perlu mendorong sejumlah strategi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Ia menilai optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penguatan investasi menjadi dua kunci utama yang harus digenjot.
Baca Juga: Bos Danantara Curhat Frustasi Benahi BUMN Karya, Aset Tersisa Rp7 T Tertekan Utang Rp24 T
APBN, Investasi Asing, hingga Konsolidasi Danantara
Menurut Kamrussamad, langkah yang bisa ditempuh pemerintah antara lain memaksimalkan APBN, mendorong penanaman modal asing (PMA), memperkuat investasi dalam negeri, serta memanfaatkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan Danantara sebagai badan pengelola perusahaan milik negara atau State-Owned Enterprise (SOE).
Ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8/2026), Kamrussamad mengatakan, "konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE," turut menjadi salah satu faktor pendukung dalam strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut.
DPR Masih Tunggu Perhitungan Kontribusi Danantara
Kamrussamad mengungkapkan, hingga saat ini DPR masih menunggu perhitungan konkret dari pemerintah mengenai seberapa besar kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, angka tersebut penting untuk mengukur sejauh mana peran lembaga pengelola investasi negara itu dalam membantu pemerintah mengejar target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Ia menegaskan, DPR meminta Danantara Investment Management (DIM) segera mengajukan perhitungan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari perusahaan milik negara, karena hal itulah yang saat ini masih dinantikan oleh parlemen.
Koordinasi Lintas Sektor Dinilai Perlu Diperkuat
Selain soal APBN dan Danantara, Kamrussamad menekankan pentingnya perbaikan koordinasi lintas sektor demi mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia menilai sinergi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis perlu diperkuat agar pelaksanaan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Ia menyebut implementasi program masih perlu terus diperbaiki, agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Komunikasi Kebijakan Turut Jadi Sorotan
Di luar aspek koordinasi, Kamrussamad juga menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi kebijakan pemerintah guna menekan ketidakpastian di tengah pasar maupun masyarakat. Menurutnya, komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian yang lebih baik, baik bagi pelaku usaha maupun investor, dalam mendukung upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Editor : Mahfud