JP Radar Kediri – Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas guna memastikan bantuan dari negara benar-benar tepat sasaran. Sebanyak 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako resmi ditangguhkan sementara penyaluran bantuan sosialnya. Penahanan ini dilakukan setelah jutaan data tersebut terindikasi kuat terlibat dalam transaksi judi online.
Hal ini juga harus diperhatikan oleh KPM wilayah Kediri. Pasalnya, kegiatan yang terindikasi menyeleweng akan terdeteksi.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, dari total jutaan penerima yang ditangguhkan, sebanyak 794.475 orang di antaranya merupakan KPM yang terdaftar aktif dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ada 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK. Hari-hari ini sedang kami telusuri dan dalami,” ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (5/8).
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tahap 3 Agustus 2026 Kapan Cair? Status SPM, Begini Cara Ceknya
Lonjakan Kasus Signifikan Dibandingkan Tahun Sebelumnya
Temuan aliran dana bantuan untuk taruhan digital di kalangan penerima manfaat ini menunjukkan lonjakan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil pemadanan data pada 2025 lalu, jumlah KPM yang terindikasi tercatat hampir menyentuh angka 600 ribu orang. Namun, pada periode ini, angka tersebut membengkak hingga lebih dari dua kali lipat.
Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tidak langsung melakukan pencabutan kepesertaan secara sepihak. Kemensos memilih menempuh jalur penelusuran secara cermat dan mendalam. Pemetaan serta analisis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
"Kita sekarang sedang telusuri, mungkin minggu depan paling tidak kita sudah punya gambaran lebih jauh tentang hasil penelusuran. Nanti akan kita lihat dan akan kita sampaikan hasilnya," imbuh mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.
Baca Juga: 6 Jenis Bansos Pemerintah yang Cair Agustus 2026, Cek NIK KTP Kamu Sekarang dengan Cara Ini
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Ancaman Sanksi Permanen
Guna memastikan akurasi data yang valid, Kemensos tidak bekerja sendiri. Instansi pemerintah ini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Seluruh proses pembuktian juga diselaraskan langsung dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Mungkin mereka sudah tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Buktinya bantuan sosial digunakan untuk judi online. Maka itu kita dalami terus, sekaligus sebagai bagian dari pemutakhiran data," tegas Gus Ipul.
Apabila nantinya dari hasil investigasi mendalam terbukti secara sah menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk taruhan digital, para penerima manfaat tersebut terancam dicoret dan kehilangan haknya secara permanen.
Perketat Peran Pendamping Sosial di Lapangan
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Kemensos turut menginstruksikan kepada seluruh pendamping PKH serta pendamping sosial di daerah untuk memperketat edukasi literasi keuangan dan digital kepada masyarakat.
KPM diimbau agar lebih waspada dan tidak sembarangan menyerahkan atau meminjamkan buku tabungan maupun rekening penerimaan bansos kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kerap memanfaatkan celah tersebut untuk aktivitas ilegal.
"Jangan sembarangan, misalnya diajak atau dimanfaatkan orang lain rekeningnya. Ini terus kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada KPM lewat pendamping-pendamping sosial. Ini kita lakukan terus-menerus," pungkasnya.
Editor : Shinta Nurma Ababil