KEDIRI, JP Radar Kediri– Jumlah pengangguran di Kota Kediri terbilang masih banyak. Dari 300-an ribu jiwa penduduk, jumlah penganggurannya mencapai 6.316 orang. Angka itu turun jika dibanding 2024 lalu, dengan angka pengangguran sebanyak 6.492 orang.
Jika dikalkulasi, penurunan jumlah penganggurannya sebesar 176 orang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri Emil Wahyudiono menerangkan, terjadinya penurunan jumlah itu disebabkan karena ada kenaikan pada pekerja informal.
Tahun lalu, pihaknya mencatat pekerja informal di Kota Kediri sebesar 43,84 persen. Sementara 56,13 persennya bekerja di sektor formal. Selanjutnya, pada 2025, proporsi pekerja informal naik menjadi 45,93 persen. Sementara pekerja formal turun menjadi 54,07 persen.
“Ada pergeseran proporsi pekerja formal dan informal mulai 2023 sampai dengan tahun 2025,” katanya.
Menurutnya, kenaikan pekerja informal ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar. Di samping itu, BPS Kota Kediri juga mencatat adanya penurunan jumlah orang yang bekerja sebagai buruh atau karyawan sebesar 2.868 orang selama 2024-2025.
Atas hal ini, pengamat ekonomi Subagyo menilai bahwa penurunan pengangguran sejatinya merupakan capaian yang positif. Namun demikian, data mendetail lainnya juga tak bisa dikesampingkan. Termasuk data mengenai jumlah pekerja formal dan informal.
Menurutnya, peningkatan pada pekerja sektor informal menandakan ada permasalahan ketenagakerjaan. Pasalnya, masalah ketenagakerjaan tidak hanya menyoal bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Melainkan juga bagaimana meningkatkan kualitas pekerjaan.
Ketika pekerja informal meningkat, itu menandakan semakin banyak masyarakat yang harus bekerja dengan pendapatan yang tidak stabil. Lebih dari itu, tidak ada perlindungan kerja. Sehingga, pekerja informal rentan terdampak krisis ekonomi.
“Apabila tidak dikelola dengan baik, peningkatan pekerja informal itu risiko bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya ketidakpastian pendapatan, rendahnya produktivitas, nah itu kan rentan terhadap ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membuat para pekerja informal bisa naik kelas. Misalnya dengan melakukan inkubasi bisnis terhadap pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil. Lalu dari pelaku usaha kecil menjadi menengah.
Baca Juga: Kurangi Pengangguran, Disnaker Kabupaten Kediri Buka Program Magang ke Jepang
“Misalnya mempermudah legalitas usaha, memberikan pendampingan, kemudian fasilitasi kredit yang murah. Dan yang tak kalah penting adalah kemudahan perizinan dan memberi insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga sektor formal itu bisa kembali,” terang pria yang juga dosen di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri ini.
Di sisi lain, dia melihat adanya peningkatan pekerja informal menandakan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kediri melakukan pengurangan karyawan. Selain itu, dimungkinkan pula ada perusahaan yang memilih pindah ke daerah lain. Sehingga, hal tersebut membuat lapangan kerja sektor formal mengalami penurunan.
Walau begitu, masih ada beberapa hal yang masih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Diantaranya dengan menggelar pelatihan kerja. Tentunya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan di industri kerja serta karakter generasi sekarang.
“Kesimpulannya ya penurunan pengangguran harus diikuti dengan kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas pekerjaan. Tidak sekadar menambah orang yang bekerja tetapi harus mendapatkan pekerjaan yang layak,” tandasnya. (em/rq)
Editor : rekian