Proyek kebanggaan bernama Whoosh—Kereta Cepat Jakarta-Bandung—kembali menjadi sorotan. Bukan karena kecepatannya yang menembus 350 kilometer per jam, melainkan karena tumpukan utangnya yang kini mencapai Rp118 triliun. Di tengah bayang-bayang krisis fiskal, para ekonom menilai beban ini bukan sekadar angka, melainkan “bom waktu” bagi keuangan negara.
Tawaran “tolong” dari Danantara
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mencoba menawarkan dua skema penyelamatan. Pertama, pemerintah diminta menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium proyek. Kedua, infrastruktur kereta cepat diserahkan ke negara agar Danantara dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya menjadi operator tanpa kepemilikan aset.
Menteri Keuangan Purbaya punya alasan kuat menolak suntikan modal baru. Di satu kesempatan Purbaya menyampaikan bahwa Danantara mempunyai deviden. Dengan begitu dia menyarankan masalah keuangan KCIC tidak membebani APBN.
Purbaya menyebut Danantara menerima dividen sekitar Rp80 triliun dalam setahun—jumlah yang menurutnya cukup untuk menambal kewajiban proyek. Ia menegaskan bahwa proyek kereta cepat merupakan kerja sama business to business (B2B), bukan utang negara.
Dirjen Pengelola Pembiayaan dan Resiko Kemkeu, Suminto, menjelaskan bahwa tidak ada utang pemerintah di situ. Dengan kata lain, tanggung jawab utang Whoosh murni berada di tangan konsorsium BUMN dan mitra dari China.
Rugi triliunan, bunga kian menekan
Faktanya, proyek senilai USD 7,27 miliar ini tak berjalan semulus rel yang membentang dari Halim ke Tegalluar.
Sebagian besar dananya—sekitar 75 persen—berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Kini, bunga utangnya saja mencapai hampir Rp2 triliun per tahun.
Sementara itu, kinerja keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—konsorsium pemegang 60 persen saham KCIC—terus merosot. Tahun lalu PSBI rugi Rp4,2 triliun, dan pada semester pertama 2025 kerugian masih berlanjut senilai Rp1,63 triliun.
Pendapatan Whoosh juga belum sepadan. Selama 2024, hanya 6 juta tiket yang terjual dengan harga rata-rata Rp250 ribu per lembar. Total pendapatan kotor: Rp1,5 triliun—jauh dari cukup untuk menutup beban bunga.
Para ekonom bersuara: restrukturisasi atau default
Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut langkah Danantara meminta bantuan pemerintah menunjukkan bahwa mereka kehabisan opsi.
Menurutnya, uang Danantara kan dari dividen dan utang. Kalau semuanya habis untuk bayar bunga maka tidak bisa berinvestasi.
Menurut alumni Erasmus University Rotterdam, satu-satunya jalan realistis ialah mengajukan restrukturisasi pinjaman ke CDB. Selain waktu, bunga juga harus ditekan. Hal ini pernah dilakukan terhadap Jepang. Bunga bisa 0,1 persen per tahun.
Restrukturisasi ini harus berhasil. Bila gagal, menurut Anthony, Whoss sempenuhnya akan diambil alih China.
Purbaya dipuji: disiplin fiskal dijaga
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menilai langkah Purbaya menolak suntikan modal adalah keputusan fiskal yang tepat. Menurutnya kalau usulan ini diterima, bisa jadi setiap proyek BUMN yang gagal akan minta diselamatkan APBN.
Menurut Rizal, sikap Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga kredibilitas fiskal dan menghindari jebakan moral hazard di tubuh BUMN.
“Fokus APBN harus tetap pada fungsi publik—subsidi, layanan sosial, dan pembangunan prioritas, bukan menambal proyek gagal,” katanya.
Masalah utama Whoosh kini terletak pada keseimbangan antara beban dan pendapatan. Dengan bunga 2–3,4 persen per tahun dan jumlah penumpang yang masih terbatas, kereta cepat berisiko menjadi proyek dengan arus kas negatif jangka panjang.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, kerugian berantai bisa menekan kinerja keuangan KAI dan Danantara,” kata Rizal. (*)
Editor : Jauhar Yohanis