JP Radar Kediri-Jika tahun ini pemerintah daerah harus melakukan refocusing beberapa programnya, pengetatan serupa agaknya akan terus berlanjut tahun depan. Pasalnya, keuangan daerah akan semakin seret dengan berkurangnya dana transfer dari Pusat sekitar 25 persen.
Rencana pemangkasan pagu dana transfer itu juga dibenarkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri Moch. Izma Nur Choironi. Menurutnya, pagu dana transfer Pusat ke daerah tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp 600 triliun. Kembali turun dari transfer tahun ini yang sebesar 900 triliun atau sekitar 24,7 persen.
“(Dengan penurunan dana transfer ke daerah, Red) tantangan tahun depan akan lebih berat,” ujar pria yang akrab disapa Izma itu.
Jika tidak ada perubahan rencana transfer pusat ke daerah, berarti tahun depan Kota Kediri diperkirakan hanya mendapat transfer sekitar Rp 860 miliar. Kemudian, Kabupaten Kediri diperkirakan hanya mendapat transfer sekitar Rp 1,5 triliun saja.
Terkait hal tersebut, diakui Izma jika pemerintah daerah memang harus melakukan hal yang mendasar. Yaitu menata ulang kebijakan penganggarannya.
“Sekarang tantangannya bagaimana pemda itu melakukan tata ulang atau perubahan mindset. Mindset efisiensi dan efektivitas,” tandasnya.
Terpisah, pemerintah daerah juga terus mengebut realisasi penyerapan dana transfer hingga akhir triwulan ketiga tahun ini. Termasuk dari Pemerintah Kota Kediri yang terus melakukan upaya percepatan.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana mengatakan, saat ini cenderung tidak ada kendala dalam merealisasikan anggaran APBN. Beberapa pos anggaran dicairkan dengan mengacu time schedule dari Pusat.
“Memang ada beberapa mungkin yang kami baru meminta. Contohnya DAK yang menunggu kontrak selesai, baru setelah itu kami mengirim laporan ke sana, baru nanti ditransfer,” ungkap Sugeng.
Terkait itu, pihaknya sudah menyelesaikan seluruh laporan DAK hingga akhir Agustus ini. Sehingga tinggal menunggu realisasi pengadaan. Karena hanya berupa pengadaan barang, dia memastikan realisasinya tidak akan molor.
“Karena hanya pengadaan. Biasanya kontrak, kirim beberapa, kemudian mungkin satu atau dua minggu barangnya datang, lalu dibayar. Jadi lebih cepat,” tandasnya.
Hal serupa juga diungkapkan Plt Kepala BPKAD Kabupaten Kediri M. Erfin Fatoni. Sebelumnya dia memastikan penyerapan anggaran di Kabupaten Kediri tidak ada masalah. Dia pun optimistis Desember nanti penyerapan bisa maksimal. “Tidak ada kendala. Semua berproses lancar,” akunya.
Sebelumnya diberitakan, pemda di Kediri Raya agaknya harus memacu penyerapan anggaran mereka. Sebab hingga akhir Agustus ini, realisasi dana transfer dari Pusat ke daerah baru sekitar 60 persen. Program senilai ratusan miliar belum bisa terserap alias ngendon di kas daerah.
Kepala KPPN Kediri Moch. Izma Nur Choironi mengungkapkan, penyerapan anggaran transfer pusat di wilayah satuan kerja (satker) KPPN Kediri rata-rata mencapai 63,83 persen per 25 Agustus lalu. Meski demikian Izma menyebut penyerapan tersebut masuk dalam kateogir yang relatif masih baik.
Untuk Kota Kediri, realisasi penyaluran anggaran transfer hingga awal pekan ini mencapai 60,99 persen. Yakni, dari anggaran Rp 1,01 triliun, baru tersalurkan Rp 616 miliar. Sedangkan di Kabupaten Kediri, realisasi penyaluran dana transfer sedikit lebih tinggi. Dari pagu transfer keuangan ke daerah senilai Rp 2,31 triliun, tersalurkan Rp 1,54 triliun. Persentasenya sebesar 66,67 persen. (*)
Editor : Mahfud