JP Radar Kediri-Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantor Pos terus bergulir. Puluhan ribu orang bergiliran mengantre sejak Jumat (4/7) lalu. Namun, hingga kemarin, pencairan baru bisa menyentuh angka 50-an persen dari total penerima keseluruhan.
Berdasarkan data yang ada, penerima manfaat BSU di Kota dan Kabupaten Kediri mencapai 31 orang. Sedangkan sampai kemarin sudah tersalurkan 52 persen.
Penyaluran untuk para penerima tak hanya di satu tempat. Salah satunya di Kantor Pos Besar, di Jalan Mayor Jenderal Sungkono, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota.
“Kemudian juga ada di 26 kecamatan di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri,” ujar Supervisor Operasi Pelayanan Suwaskito.
Penyaluran BSU menggunakan sistem open payment. Karena itulah, menurut Suwaskito, pencairan bisa dilakukan di kantor pos mana saja. Sehingga, yang mencairkan BSU di Kantor Pos Kediri tidak hanya warga Kota dan Kabupaten Kediri.
“Ada yang aslinya warga luar Jawa seperti dari Kalimantan. Tapi kebetulan lokasi kerjanya di sini dan sedang tinggal di Kediri. Cuma beliau itu terdaftar di BPJS TK-nya (BPJS Ketenagakerjaan, Red) di luar Jawa,” urainya.
Untuk mencairkan BSU, penerima manfaat juga hanya perlu membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun demikian, tidak sedikit penerima manfaat yang terkendala. Khususnya karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP yang tidak sinkron.
“Jika seandainya KTP itu NIK-nya tidak sesuai, kami butuh data pembanding. Data pembanding itu kartu dari BPJS TK,” terangnya.
Hingga kemarin, menurutnya, cukup banyak temuan masyarakat yang terkendala hal itu. Dia menengarai, hal itu disebabkan data BPJS Ketenagakerjaan yang tidak diperbarui saat pemilik mengganti KTP.
“Akhirnya ada ketidakcocokan antara data di BPJS Tk dengan yang di KTP,” tandasnya.
Meski demikian, kendala itu tetap bisa diakomodasi. Selain membawa data pembanding berupa kartu BPJS Ketenagakerjaan, penerima manfaat juga bisa membawa surat keterangan dari perusahaan.
“Seperti kemarin di salah satu perusahaan di Kediri, ada banyak yang harus minta surat keterangan. Ya kebetulan si penerima itu belum update di data kependudukannya atau di BPJS TK-nya,” urainya saat ditemui di Kantor Pos Kediri kemarin. Dia mencontohkan, dari 500 orang penerima manfaat dari perusahaan tersebut, 100 di antaranya harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan.
Terkait penyaluran BSU melalui kantor pos, Suwaskito mengatakan pihaknya juga terus menginformasikan kepada masyarakat. “Jadwal penyalurannya masih dibuka hingga akhir Juli,” imbuhnya.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri sekitar pukul 10.00 kemarin, antrean relatif pendek di kantor utama itu. Namun demikian, penerima manfaat masih terus berdatangan untuk mencairkan BSU dengan nominal Rp 600 ribu. Suwaskito mengatakan, rata-rata antrean panjang terjadi di jam istirahat siang. Atau, di sore hari saat jam pulang kerja.(*)
Editor : Mahfud