KEDIRI, JP Radar Kediri-Baru-baru ini, Bank Indonesia mengumumkan penurunan BI-rate. Dari 6% kini menjadi 5,75%. Idealnya, kebijakan tersebut bisa menjadi sinyal positif untuk pertumbuhan kredit.
Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat penurunan suku bunga itu tidak berbanding lurus dengan peningkatan penyaluran kredit.
Hal itu diungkapkan Subagyo, pengamat ekonomi Kediri. Dosen Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri itu menengarai, masyarakat ataupun pelaku usaha saat ini masih memiliki banyak pertimbangan untuk mengambil pinjaman. Salah satu karena kondisi ekonomi.
"Penurunan BI rate 0,25 poin kemungkinan tidak akan langsung mendorong lonjakan permintaan kredit baru," tegasnya.
Dia menilai masyarakat tidak akan mudah tergiur dengan penurunan bunga tersebut. Sebab, orang akan lebih mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.
"Saat memutuskan mengambil kredit, masyarakat tetap akan mempertimbangkan tingkat penghasilan, kestabilan pendapatan, dan kemampuan membayar cicilan," jelasnya.
Apalagi saat ini harga sembako mulai mengalami kenaikan. Secara otomatis ini akan memengaruhi kondisi keuangan masyarakat.
Kenaikan harga nenjadikan ekonomi semakin rumit. Ditambah lagi dengan turunnya daya beli masyarakat dan jumlah kelas menengah yang semakin tergerus.
Alasan itulah yang membuat penurunan suku bunga tidak berbanding lurus dengan peningkatan penyaluran kredit. Adapun Direktur Utama BPR Artha Samudra Indonesia (Arsindo) Arif Widyatmoko menilai turunnya BI-rate pasti berdampak pada turunnya suka bunga kredit. Seharusnya bisa menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mengambil pinjaman.
"Di sisi bank, likuiditas perbankan meningkat dan penawaran kredit ke masyarakat juga lebih murah," terang pria yang akrab disapa Arif itu.
Namun demikian, besar penyaluran kredit di BPR tidak hanya melihat dari faktor suku bunga saja. Melainkan ada tantangan lain yang dihadapi pada tahun ini. Arif menyebut BPR saat ini lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.
"Ada perubahan sistem akuntansi dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan, Red) ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Red) ke SAK EP (Entitas Privat, Red). Salah satunya adanya penerapan CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai, Red) yang implikasinya ke kredit cukup signifikan," terangnya.
Arif menjelaskan sistem akuntansi yang baru itu membuat modal inti BPR berkurang. Selain berhati-hati dalam penyaluran kredit, BPR juga harus mengoptimalkan monitoring dan collection. Oleh karena itu, target pertumbuhan kredit tidak bisa bombastis.
"Rata-rata 10-15%. Kalau BPR Arsindo di angka 11%," jelasnya melalui pesan WhatsApp. Meski begitu, Arif menilai BPR saat ini optimistis kondisi pasar masih bagus. Ditambah lagi adanya kebijakan terkait penghapusan kredit macet untuk UMKM.
"Memungkinkan UMKM bisa tumbuh lagi," tandasnya. Jika melihat laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, data terbaru terkait penyaluran kredit masih untuk Oktober 2024 lalu.
Secara year on year (yoy), penyaluran kredit di Kediri Raya tumbuh sebesar 7,68 persen atau Rp 85.563 miliar. Lebih rendah dari Oktober 2023 yang sebesar 8,86 persen atau Rp 79.460 miliar.
Atas pertumbuhan yang melambat itu, OJK Kediri menjelaskan ada faktor yang membuat pengusaha melakukan ekspansi bisnisnya. Pemicunya tidak lain adalah adanya kontestasi pemilu atau pilkada serentak 2024 lalu.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : rekian