JP Radar Kediri - Hati Ahmad Fauzan selalu diliputi rasa waswas setiap kali memasuki akhir bulan Ramadan. Petani asal Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan rekan sejawatnya ini harus menghadapi situasi sulit akibat rendahnya harga gabah di pasaran.
Di desanya, musim panen padi memang jatuh setiap akhir Ramadan sampai H+7 Lebaran. Menurut Fauzan, kondisi pengairan yang kurang memadai membuat petani di sana hanya bisa menanam padi sekali dalam satu tahun musim tanam.
Kondisi tersebut membuat Fauzan dan kawan-kawannya tidak punya pilihan lain. Setiap menanam padi, waktu panen selalu bertepatan dengan momen Lebaran.
"Karena hari raya, semua libur. Tidak ada yang beli gabah. Harga turun," kata Fauzan saat ditemui di area sawah Desa Mekikis, Selasa (12/5/2026).
Fauzan mengungkapkan, harga gabah mulai turun pada H-7 Lebaran. Saat itu, harganya di kisaran Rp 6.200 hingga Rp 6.300 per kilogram (kg). "Menurut kami, itu harga yang rendah," ungkap pria 56 tahun ini.
Beruntung, sejak Lebaran tahun lalu, kekhawatiran itu tidak dialami lagi. Sejak Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan di angka Rp 6.500 per kilogram pada Januari 2025, hasil panen padi di Desa Mekikis kini bisa diserap oleh Perum Bulog Cabang Kediri.
"Sudah dua kali diserap Bulog. Tahun lalu dan tahun ini," kata Fauzan.
Di tahun ini, kata dia, Bulog Kediri membeli gabah petani Desa Mekikis pada awal April lalu. Total ada 10 petani dengan luas lahan panen sekitar 4 hektare (ha).
Untuk lahan miliknya, menurut pria yang ditunjuk sebagai koordinator penyerapan gabah oleh Bulog ini, ada sekitar 2 ha yang dipanen.
Dari kalkulasinya, Fauzan menerima pendapatan kotor sekitar Rp 42 juta. Setelah dikurangi biaya produksi, Fauzan mengaku, pendapatan bersih dari panen padi tahun ini sekitar Rp 14 juta.
Fauzan mengakui manfaat langsung penyerapan gabah dari Bulog. Dengan kebijakan tersebut, petani di desanya mendapatkan kepastian harga setiap musim panen tiba di Hari Raya Idulfitri.
Samsul Ma'arif, petani lain Desa Mekikis, mengatakan, hasil panen padinya yang diserap Bulog di tahun ini sekitar 3 ton GKP. "Alhamdulillah, bisa dibeli dengan harga yang pantas," kata pria 47 tahun ini.
Petani di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri mengungkapkan manfaat serupa dengan kebijakan harga beli Rp 6.500 tersebut. Arif Budi Setiawan mengaku, sebelum ada kebijakan ini, hasil panen padi di lahannya hanya dihargai Rp 4.800 per kg.
"Pokoknya harga bisa dimainkan," kata pria yang akrab disapa Wawan ini.
Baca Juga: Sinergi Kawal Distribusi, DPR RI Endro Hermono Pastikan Gudang Bulog Paron Beroperasi Optimal
Saat ini, menurut pria 42 tahun ini, tidak ada lagi pihak yang bisa memainkan harga menjadi rendah. Setiap panen awal, harga GKP di pasaran bisa di kisaran Rp 6.700 hingga Rp 6.800 per kg.
Wawan, yang merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, mengatakan semakin mantap memilih petani sebagai profesinya. Dulu, dia sempat merasa terombang-ambing dengan keputusannya menjadi petani karena harga panen padi yang tidak stabil.
"Setelah ada HPP, harga semakin terkontrol," ujarnya.
Tetap Jaga Mutu
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Purwoasri Muhammad Ridwan memastikan standar kualitas gabah yang dikirim ke gudang Bulog tetap terjaga. Selama melakukan pendampingan di Desa Mekikis, para petani menggunakan jenis padi Inpari 32.
"Sebenarnya kualitas gabah tidak hanya diukur dari jenis padi yang digunakan," kata Ridwan.
Dia menambahkan, kadar air dan kadar hampa gabah juga harus memenuhi persyaratan. Selain itu, tidak ada tanaman padi yang ambruk saat dipanen. "Ketika kami dampingi, semua tanaman padi berdiri tegak dan layak untuk dibeli," tambah dia.
Tahun lalu, BPP Purwoasri pernah menerima pengembalian gabah dari Bulog Kediri karena belum memenuhi standar kualitas. Menurut Ridwan, kadar air GKP dari hasil panen padi petani di Desa Mekikis waktu itu melebihi 25 persen.
"Jadi kami keringkan lagi sampai memenuhi standar. Akhirnya bisa diserap," ungkap pria asal Desa Muneng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ini.
Menurut Kepala Perum Bulog Cabang Kediri Harisun, Bulog memang diwajibkan untuk membeli gabah petani secara any quality (beragam kualitas). Namun, upaya untuk memenuhi standar kualitas sesuai regulasi tetap dilakukan. Yakni, GKP dari petani harus memiliki kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Angka itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Harisun mengungkapkan, koordinasi berlapis tetap dilakukan di tingkat lapangan. Bersama para petani, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Babinsa hingga mitra penggilingan swasta, Bulog menyusun strategi agar gabah yang diserap tetap menghasilkan beras bermutu.
"Kami selalu berkoordinasi agar gabah yang diserap tetap layak," ungkapnya.
Baca Juga: Bulog Kediri Pastikan Stok Mencukupi hingga 2-3 Bulan ke Depan, Ini Alasannya!
Dalam sejumlah kasus, Harisun mengakui di beberapa wilayah Kediri dan Nganjuk masih sering ditemui hasil panen petani yang kualitasnya di bawah standar. Menghadapi masalah tersebut, Bulog Kediri gencar melakukan edukasi langsung kepada Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Kami berikan pemahaman mengenai kriteria GKP yang layak dibeli Bulog. Salah satunya adalah memastikan padi telah mencapai usia panen yang optimal," terang pria asal Banyuwangi ini.
Stok Beras Terjaga
Di tahun ini, Bulog Kediri menargetkan penyerapan 73.489 ton setara beras. Hingga pertengahan Mei 2026, Harisun mengatakan, realisasi penyerapannya sudah sebanyak 54.300 ton. Itu artinya, progres penyerapan wilayah kerja Bulog Kediri yang meliputi Kota dan Kabupaten Kediri serta Kabupaten Nganjuk telah mencapai 73,89 persen.
Dengan langkah-langkah yang sudah dikerjakan, Harisun mengaku optimistis penyerapan gabah dari petani bisa memenuhi target di tahun ini. "Sehingga stok beras kita tetap terjaga sampai akhir tahun," tandas Harisun.
Tingginya volume penyerapan gabah dan beras tentu membawa tantangan tersendiri pada kapasitas ruang penyimpanan. Untuk mengantisipasi keterbatasan di gudang utama, kata Harisun, Bulog Kediri telah menyewa 12 unit gudang swasta yang tersebar di Kediri dan Nganjuk. Total kapasitas gudang tambahan tersebut mencapai 23.000 ton.
Fasilitas sewa tersebut melengkapi empat kompleks gudang induk milik Bulog Kediri. Yakni Gudang Paron, Gudang Banyakan, Gudang Candirejo dan Gudang Kedondong. Total kapasitas gudang yang dikelola kini sebanyak 115.000 ton.
Harisun memastikan kualitas beras yang disimpan tetap bagus dan aman untuk penyaluran bantuan pangan. Bulog Kediri menerapkan standar perawatan yang ketat. Perawatan rutin dilakukan setiap bulan melalui proses spraying (penyemprotan) dan tindakan fumigasi setiap tiga bulan sekali.
"Kebersihan area gudang menjadi prioritas utama demi memastikan stok pangan masyarakat terjaga secara higienis," jelas Harisun.
Evaluasi Berkala
Di lapangan, Bulog Kediri mengakui harga gabah di tingkat petani sering kali melonjak di atas HPP. Menyikapi dinamika harga tersebut, Harisun mengungkapkan, Bulog tetap bergerak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Sesuai ketentuan, Bulog wajib membeli gabah sesuai HPP atau berada di bawahnya dengan harga patokan Rp 6.500 per kg.
“Apabila harga di atas HPP, Bulog tidak berhak membeli,” kata pria yang sebelumnya berdinas di Perum Bulog Cabang Madiun ini.
Selama ini, Bulog Kediri terus berkoordinasi intensif dengan Dinas Pertanian di Kota dan Kabupaten Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Sinergi itu mencakup evaluasi berkala mengenai pola pembelian di lapangan, mekanisme penjemputan gabah, hingga sistem pembayaran yang cepat kepada petani.
“Langkah serap gabah juga diperkuat oleh peran aktif 23 mitra penggilingan padi lokal yang resmi bekerja sama dengan Bulog,” terang Harisun.
Tekan Gejolak Inflasi
Pengamat Ekonomi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Dr Subagyo berpandangan, persaingan antara harga tengkulak dan HPP saat ini tidak hanya ditentukan nominal harga, tetapi juga kecepatan layanan dan kemudahan transaksi.
“Tengkulak sering lebih unggul karena pembayaran tunai dan fleksibel, sementara HPP masih terkendala birokrasi dan standar teknis,” kata Subagyo.
Ke depan, menurutnya, HPP perlu lebih adaptif mengikuti dinamika pasar agar tetap kompetitif di tingkat petani. Sebab, banyak petani tetap memilih menjual ke tengkulak karena mereka membutuhkan uang cepat, akses modal dan kemudahan distribusi, bukan semata-mata karena faktor harga.
Subagyo menilai, ketahanan pangan Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu karena produksi dan cadangan beras pemerintah (CBP) meningkat. Namun, tantangan besar seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, regenerasi petani, dan distribusi pangan yang belum efisien masih harus dihadapi.
“Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari produksi, tetapi juga kemampuan negara menjaga stok, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani,” jelas Subagyo.
Keberhasilan Perum Bulog menjaga stok beras nasional di atas 5 juta ton, menurut dia, sangat penting secara makroekonomi karena mampu menekan gejolak inflasi pangan, memperkuat stabilitas sosial, mengurangi ketergantungan impor jangka pendek, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Editor : Shinta Nurma Ababil