Perdebatan tentang layak tidaknya seseorang mendapat bansos masih saja muncul di masyarakat. Pun ketika pembaruan data sudah dilakukan. Masih banyak yang merasa miskin tapi tak mendapatkan.
------------------------------
Juli salah satu orang yang sangat menantikan kehadiran bantuan sosial (bansos). Warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini sehari-hari hidup dalam kekurangan.
“Saya kerja kuli bangunan. Kadang kerja, kadang tidak. Kalau tidak ada kerjaan ya menganggur. Sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga,” aku bapak yang memiliki dua anak ini.
Sayang, keinginannya mendapatkan bansos tak pernah terwujud selama tujuh tahun. Meskipun dia telah berkali-kali mengajukan ke kelurahan. Hasilnya selalu nihil.
“Motor (saya) tidak punya. Sepeda ontel tidak punya. Rumah menumpang bahkan masak saja masih pakai kayu bakar. Kurang miskin apa saya?” sebutnya.
Dengan kondisi seperti itu, ternyata, dia selama ini tak pernah mendapatkan bantuan apapun. Termasuk saat Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Dia juga tak mendapat Kartu Sahabat yang diprakarsai wali kota saat itu untuk membantu warga yang terdampak Covid-19.
“Keluarga saya sangat sangat layak dapat bansos. Tetapi kenapa sulit memperolehnya? Lapor RT sudah, datang ke keluruhan bolak-balik sampai rai gedhek (tidak punya malu, Red) tidak ada respon,” gerutunya.
Untungnya, Juli tak pantang menyerah. April lalu dia kembali berusaha mengurus bansos. Berusaha mendapatkan kartu program keluarga harapan (PKH). Namun, lagi-lagi, harapan tersebut gagal.
“Saya mengurus PKH ditolak juga. Aneh,” sebutnya, penuh dengan tanya.
Padahal, tak hanya miskin harta, Juli juga memiliki anak disabilitas. Hingga usia sang anak 7 tahun juga tak pernah merasakan bantuan.
Untungnya, setelah melalui berbagai upaya keras, dia mulai mendapat titik terang. Setelah Juli melapor ke call center Pemkot Kediri. Setelah itu dia segera dihubungi dinas sosial (dinsos).
“Akhirnya saya mendapat bantuan berupa uang tunai. Sudah tanda tangan dan akan segera cair bulan ini (Juli, Red),” ungkapnya kepada wartawan Jawa Pos Radar Kediri.
Tapi, Juli tak sepenuhnya puas. Dia masih mempertanyakan kriteria penerima bansos. Seharusnya tanpa ada aduan atau keluhan masyarakat bantuan tersebut sudah disalurkan tepat sasaran.
Beda lagi dengan yang menimpa GH, 42. Warga salah satu kelurahan di Mojoroto ini sebenarnya masih menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) pada triwulan pertama. Setelah itu namanya tidak tercantum lagi.
“Saat ada berita ramai-ramai terkait bansos cair saya cek di aplikasi. Nama saya sudah tidak terdaftar,” jelasnya.
Menurutnya, perubahan status penerima itu karena ada perubahan data yang digunakan. Jika sebelumnya menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan 11 kriteria kini beralih ke data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang mengacu pada 39 kriteria. Dia menduga jika perubahan jenis pekerjaan juga menjadi faktor utama status penerimaannya berubah.
“Saya dulu bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap hari Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu. Sekarang bekerja di pabrik denga gaji yang diberikan setiap satu bulan sekali,” terangnya, sambil masih mempertanyakan alasan perubahan statusnya itu.
Toh, pria yang memiliki tiga anak ini masih berharap ada perubahan status. Dia meyakini ada kemungkinan sistem error. Sehingga namanya menjadi tidak terdaftar.
“Harapannya nanti ada evaluasi dari pemerintah. Sekiranya ada yang berubah bisa dipastikan apakah memang dia sudah tidak memenuhi kriteria atau memang karena korban sistem error,” harapnya. (*)
Editor : Mahfud