KEDIRI, JP Radar Kediri - Fenomena kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dalam dua pekan terakhir menjadi sorotan. Pemerintah diminta agar lebih transparan terkait penyebab hal itu.
Pengamat sosial Dr Taufik Alamin, MSi menilai, situasi ini telah memicu kepanikan di tengah masyarakat. Antrean panjang menciptakan asumsi di benak orang. Bahwa dia harus segera beli BBM saat itu juga. Membuat antrean semakin panjang.
"Yang pertama pasti terjadi panic buying, jadi pembelian yang dilandasi rasa panik. Karena di masyarakat tercipta satu kecemasan, kalau saya tidak beli sekarang, besok saya tidak bisa kerja, saya tidak kebagian BBM," ujar Taufik.
Baca Juga: Polres Kediri Intensifkan Pengawasan Distribusi BBM, Antrean SPBU Masih Terkendali
Jika terus berlarut ini akan memberikan dampak serius. Selain panic buying, pasokan BBM subsidi yang berkurang akan sangat memukul kondisi masyarakat menengah ke bawah. Mengingat Pertalite merupakan segmen yang banyak digunakan masyarakat.
"Bayangkan kalau ini terjadi terus, orang seharusnya sudah mulai buka toko, mulai bekerja jam 8, dia harus mengantre bisa sampai berjam-jam. Produktivitasnya sudah turun karena sudah lelah di antrean, kinerjanya menurun, penghasilannya menurun," jelasnya.
Belum lagi menimbulkan keretakan emosi di tengah kerumunan. Antrean yang panjang rawan memicu aksi saling serobot dan konflik antar pengantre yang sama-sama ingin mendapatkan BBM.
Dia pun juga menyoroti pengakuan sejumlah SPBU yang menyebut ada pengurangan stok hingga 50 persen dari pusat, sementara sebagian SPBU lain memilih cari aman dengan alasan keterlambatan pengiriman. Taufik menilai pemerintah dan Pertamina harus bersikap transparan.
Baca Juga: Antisipasi Kelangkaan BBM, Kapolres Keliling Cek SPBU, Siap Kawal Proses Pendistribusian
"Sebenarnya harus terbuka kalau ingin panic buying itu tidak berkembang di masyarakat. Dengan mengatakan ini cukup, cukup, cukup, tapi kenyataannya tidak cukup, itu kemudian menghasilkan banyak interpretasi," tegasnya.
Dia menyarankan agar pemerintah membuka data secara jelas, berapa persen stok yang dikurangi, SPBU mana yang ready, serta jam operasional dan jumlah stoknya. Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa menghitung langkah dan lebih bijaksana dalam menggunakan BBM.
Selain transparansi, pengawasan juga menjadi kunci. "Pastikan pemerintah dengan aparat terkait mengawasi, jangan-jangan ini ada penimbunan di sektor distribusinya. Kalau itu terjadi, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum," ujarnya.
Wakil Rektor 1 UIN Syekh Wasil Kediri menambahkan, transparansi juga diperlukan untuk memastikan apakah persoalan ini terletak pada stok atau pada rantai distribusi yang tidak fair.
Baca Juga: Kapolres Kediri Kota Cek Langsung Tiga SPBU Pantau Stok BBM, Ini Hasilnya
Sementara terkait pernyataan peningkatan permintaan BBM Pertalite akibat maraknya pelajar SMP yang sudah membawa kendaraan bermotor di Kota Kediri, Taufik menilai hal itu perlu dilihat dari sisi ketersediaan stok secara keseluruhan.
"Kalau kenyataannya stoknya memang terbatas dan itu hanya meng-cover sekian ribu pengguna, ya mau tidak mau memang harus diadakan pembatasan," katanya.
Dia mencontohkan, jika pelajar menjadi salah satu faktor penambah permintaan, maka perlu ada koordinasi antara Pemerintah Kota Kediri dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan alternatif transportasi umum atau angkutan sekolah.
"Tapi lagi-lagi itu harus transparan dulu. Awal stoknya itu seperti apa, ini harus dibagi untuk berapa ribu pengguna. Kalau itu sudah clear bahwa ternyata stoknya tidak cukup, baru kemudian perlu dibatasi dari sektor pelajar dengan berkoordinasi lewat sekolah-sekolah," terangnya.
Baca Juga: Kapolres Kediri Kota Cek Langsung Tiga SPBU Pantau Stok BBM, Ini Hasilnya
Sementara itu, pengamat ekonomi Dr Ema Nurzainul Hakimah sependapat dengan pentingnya pembatasan penggunaan BBM dari kalangan pelajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
“Anak sekolah SMP sekarang sudah pakai BBM. Dan pemerintah tidak bisa berperan,” ujar Ema.
Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya permintaan BBM. Sehingga diperlukan pembatasan penggunaan BBM dengan memperbaiki transportasi umum baik oleh pemerintah maupun swasta.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini BBM khususnya yang ada di Kediri masih tergolong aman. Kalaupun ada antrean atau kekosongan itu karena persoalan pada distribusi dan pasokan.
Baca Juga: Antisipasi Panic Buying BBM, Kapolres Kediri Cek Pasokan di Sejumlah SPBU, ini Temuannya
“Domino efek akan terjadi pastinya. Meskipun tidak secara langsung akan menjadi faktor pendorong kenaikan harga barang dan kegiatan ekonomi,” imbuhnya.
Seperti naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Meliputi sayur, sembako, biaya transportasi (ekspedisi) hingga jasa tenaga kerja. Padahal di lain sisi pendapatan juga bisa turun. Terutama yang bergerak di bidang jasa hingga sektor penjualan ritel. (hilda nurmala risani/fud)
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri