Pengamat Pendidikan Kediri Agus Muji Santoso menilai munculnya fenomena ini tak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Ada beberapa faktor yang jadi pemicunya. Namun, secara umum faktor demografi, sosial, hingga kualitas layanan pendidikan jadi kombinasi yang memicu kondisi ini.
“Ada kecenderungan masyarakat memilih sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Fenomena ini menurut saya bukan hanya terjadi di Kediri, tetapi juga mulai terjadi di banyak daerah di Indonesia,” kata akademisi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri itu.
Selain faktor demografi yang memengaruhi jumlah anak usia sekolah, persaingan antarlembaga juga semakin terbuka.
Di sisi lain, masyarakat zaman sekarang juga semakin selektif dalam memilih pendidikan. Banyak masyarakat mulai mempertimbangkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah.
Baca Juga: Lipsus HUT JP Radar Kediri ke-27 (2) Transformasi dan Kredibilitas Kunci Media Cetak Mampu Bertahan
Status “sekolah negeri” pun tak lagi cukup. Apalagi, yang menjadi orang tua siswa SD saat ini didominasi generasi milenial. Perspektif mereka sudah berbeda tentang sekolah.
“Bukan negeri atau swasta, bukan lagi mahal atau murah. Tapi bagaimana sekolah bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, membuat putra-putrinya semakin semangat belajar, bisa berkembang bakat minatnya.
Menurut saya itu hal baik,” lanjut Wakil Rektor III Bidang Riset, Pengabdian, dan Inovasi UNP Kediri itu.
Dia menilai, menurunnya jumlah siswa membawa konsekuensi yang cukup besar bagi penyelenggaraan pendidikan.
Sekolah dengan jumlah peserta didik sangat sedikit akan menghadapi tantangan seperti pembiayaan operasional.
Termasuk soal pemerataan guru, efektivitas pembelajaran, hingga optimalisasi sarana dan prasarana ke depannya.
Namun, menurutnya ini bukan soal siapa yang kalah atau rugi. Melainkan tantangan bersama untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengelola sekolah agar lebih berkualitas.
“Akhirnya kita dipertemukan dengan situasi siapa yang paling inovatif mengelola sumber daya, dia yang akan lebih diminati. Yang perlu diingat, sekolah berkualitas itu tidak harus mahal,” tegas Agus.
Dia pun mendorong adanya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (tendik).
Tugas pemerintah daerah salah satunya memfasilitasi agar SD negeri dapat menemukan dan mengelola keunggulannya. Misalnya, mendorong munculnya pembelajaran berkemitraan dengan melibatkan pihak dunia industri atau usaha seperti UMKM dan koperasi.
"Ini sesuai dengan kerangka Pembelajaran Mendalam bahwa sekolah sangat dianjurkan untuk menjalin kemitraan. Ini yang menurut saya perlu digali,” beber anggota tim narasumber Ditjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen itu.
Di sisi lain, Agus menekankan bahwa kualitas sekolah pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas guru di dalam kelas. Dari pengalamannya mengunjungi puluhan sekolah di Jepang, sekolah yang diminati bukan semata karena fasilitasnya yang mewah.
Melainkan karena mampu menghadirkan proses belajar yang membuat siswa merasa dihargai dan nyaman.
"Guru yang pintar itu banyak. Namun yang perlu ditingkatkan adalah jumlah guru yang bisa mengajar dengan baik di kelas, yang membuat siswa nyaman dan senang belajar di sekolah,” tandasnya tentang kreativitas pengajar itu.
Dan dalam meningkatkan mutu pendidikan itu menurutnya juga perlu peran masyarakat.
Dukungan masyarakat itu dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam mengawal kualitas pembelajaran maupun pengembangan fasilitas sekolah.
"Dengan memasukkan anak kita di SD tersebut, minimal kita ikut mengawal bagaimana gurunya mengajar dengan lebih baik. Bagaimanapun penambahan fasilitas juga bisa bersifat partisipatif melihat sumber dana SD negeri yang juga terbatas,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan mengevaluasi tren penurunan murid di sejumlah sekolah.
Opsi merger atau penggabungan sekolah pun akan dikaji untuk mengetahui urgensinya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin mengatakan, pihaknya tidak hanya melihat persoalan dari jumlah peserta didik saja.
Melainkan, disdik akan mengevaluasi sekolah-sekolah yang mengalami penurunan murid secara signifikan.
Evaluasi, lanjut Muhsin, akan mencakup berbagai aspek. Mulai dari standar guru dan tenaga kependidikan (GTK), kondisi sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan kurikulum di sekolah.
Baca Juga: Lipsus HANI 2026 (1) : Ketika Kediri Jadi ‘Tambang Emas’ Pengedar Sabu, Ini Alasannya!
Hasil evaluasi itu nantinya akan jadi dasar dalam menentukan langkah penanganannya. “Salah satu alternatif yang kini sedang dipertimbangkan adalah menempatkan guru yang memiliki pengaruh di lingkungan desa asal sekolah,” ungkap Muhsin.
Keberadaan guru yang dikenal masyarakat setempat itu, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan orang tua untuk kembali menyekolahkan anaknya di SD setempat.
“Misalnya, guru asal Desa Gadungan akan ditempatkan di SDN Gadungan juga,” lanjutnya.
Selebihnya, disdik juga mengkaji opsi penggabungan atau merger sekolah.
Namun, hal tersebut menurutnya baru sebatas pertimbangan jangka panjang.
Menurut Muhsin setiap sekolah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Karenanya, keputusan yang diambil tidak akan dibuat sama.
Editor : Mahfud
Sumber : Radar Kediri