Dampak melemahnya nilai tukar rupiah bisa meluas. Efek ke pelaku usaha tahu dan tempe hanyalah sebagian contoh kecil. Jika situasinya tak kunjung mereda, harga-harga kebutuhan rumah tangga (RT) bisa naik secara bersamaan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri Deasi Surya Andarina mengatakan, struktur ekonomi di Kediri ditopang oleh konsumsi masyarakat. Sebagian besar barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat ini masih terdapat import content. Contoh sederhananya ya mengonsumsi tahu dan tempe. Pasalnya, bahan baku utamanya berasal dari kedelai impor.
"Coba kita lihat di meja makan ada apa aja import content-nya," ujar wanita yang akrab disapa Dea itu.
Bukan hanya tahu dan tempe. Contoh lainnya adalah mengkonsumsi ayam. Meski peternakan ayamnya berada di dalam negeri, tak menutup kemungkinan pakannya masih impor. Begitupula dengan beras. Meski berasnya berasal dari hasil pertanian domestik, nyatanya para petani perlu menggunakan pupuk. Yang mana, bahan-bahan untuk produksi pupuk tersebut masih impor.
"Sehari-hari dari pagi sampai malam kita itu pasti banyak konsumsi impor content-nya ya. Misalnya mandi itu menggunakan sabun, shampo, skincare, seperti itu. Itukan juga banyak import content-nya," lanjutnya saat ditemui di ruangannya.
Sederhananya, kondisi nilai tukar rupiah akan memengaruhi harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Pasalnya, biaya produksi akan semakin tinggi. Jika pelemahan nilai tukar tak kunjung usai, harga-harga berpotensi naik. Efek lanjutannya, akan memengaruhi inflasi.
"Mungkin ke depan itu kenaikan harga-harga yang dipacu oleh imported inflation," kata wanita dengan rambut sebahu itu.
Gejolak nilai tukar rupiah belum terlihat saat ini. Sebab, angka inflasi baru dihitung akhir Mei. Merujuk bulan lalu, Dea menyebut inflasi di Kota Kediri masih terjaga. Dalam kisaran 2,5 plus minus 1 persen. Yaitu sebesar 2,55 persen. Angka ini lebih rendah dibanding Maret yang tercatat sebesar 4,03 persen.
"Sejak awal tahun Bank Indonesia terus menjaga ekspektasi inflasi, kemudian saat puasa dan Lebaran kami juga terus digalakkan untuk konsumsi seperlunya. Terus harga-harga yang diatur pemerintah seperti tarif listrik dan sebagainya itu juga tidak banyak berubah. Makanya inflasinya tetap rendah," terangnya.
Agar menjaga angka inflasi tetap stabil, Bank Indonesia telah memiliki program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam hal ini, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi akan menjadi perhatian utama.
Tak hanya itu, Bank Indonesia juga akan mengimplementasikan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program tersebut ditujukan untuk mendukung program pemerintah. Misalnya progam makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). Wujud dukungan itu sendiri diberikan melalui kerja sama antar daerah (KAD).
"Misalnya cluster telur atau cluster bahan makanan itu dengan SPPG atau dengan KDKMP supaya bisa langsung ngambil ke petaninya atau pemasoknya. Bedanya TPID dan GPIPS itu ada di pangan sejahtera, jadi itu yang sejahtera ya petaninya, ya masyarakatnya. Jadi kami juga berupaya tidak hanya mengendalikan inflasi tetapi juga memerhatikan kesejahteraan," tandasnya.
Terpisah, pengamat ekonomi Subagyo, menegaskan bahwa melemahnya nilai tukar akan memberi tekanan besar terhadap ekonomi di daerah. Utamanya daerah yang struktur industrinya masih bergantung pada impor. Seperti halnya industri tahu dan tempe.
"Jadi tidak hanya berdampak pada pelaku usaha besar, tetapi juga pada pelaku usaha mikro kecil pun bahkan masyarakat bawah pun terdampak. Mereka nggak pegang dollar, tetapi kan beli tempe aja kan bahan bakunya impor," jelas Subagyo.
Dia menuturkan, nilai tukar rupiah yang melemah ini akan dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Salah satu contoh gampangnya pelaku usaha tahu. Ketika harga naik, biaya produksi akan meningkat. Selanjutnya, margin keuntungannya akan menjadi rendah.
Subagyo mengingatkan, dampak lanjutan dari nilai tukar rupiah yang terus tertekan akan memengaruhi inflasi. Dia memprediksi, inflasi akan naik imbas kenaikan harga-harga barang. Jikalaupun harga masih bisa ditahan, kualitas atau kuantitas barang yang dikonsumsi masyarakat bisa turun.
"Daya beli masyarakat turun, ya seperti itu efeknya," lanjutnya.
Ketika daya beli masyarakat turun, dampaknya akan merembet pada hal yang lebih buruk lagi. Yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, saat daya beli menurun, aktivitas konsumsi masyarakat akan ikut turun. Bila terus berlanjut, industri akan mengurangi jumlah produksi barang. Sehingga, tenaga kerja akan terkena imbasnya.
"Makanya ini pemerintah daerah perlu segera mempunyai kebijakan bagaimana mengatasi hal ini," ujarnya.
Subagyo menuturkan, pemerintah daerah harus menjaga stabilitas harga pangan. Mulai dari operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi logistik, serta memberi subsidi untuk pelaku usaha mikro.
"Dan yang penting ada penguatan hilirisasi, jadi daerah itu tidak hanya sebagai pasar. Tetapi memperkuat industri pengolahan lokal ini agar mempunyai nilai tambah. Dan tak kalah penting ya kolaborasi Kadin, Hipmi, Koperasi, perguruan tinggi, dinas terkait untuk menyusun strategi ketahanan pangan," tandasnya. (emilia susanti/fud)
Editor : Mahfud