Penerima tidak tepat sasaran masih jadi problem klasik penyaluran bantuan sosial (bansos). Termasuk saat pemerintah mulai menerapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN). Masih banyaknya data tidak valid itu ‘memaksa’ pemkot melakukan bersih-bersih data kemiskinan dengan mengerahkan ratusan relawan sosial.
Berjalan melewati gang sempit, Inawati mengetuk satu per satu pintu di Kelurahan Semampir. Di tahun ke-10-nya menjadi relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Kediri, dia ditugaskan menjangkau lebih dari 300 keluarga di dua kelurahan.
Menyisir fakta di balik data penghuni desil 1-4 data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang disodorkan Pemerintah Pusat. Atau, kategori masyarakat yang bisa menjadi penerima manfaat program bantuan sosial (bansos).
Jumat lalu (22/5), dia mendatangi rumah-rumah di permukiman belakang barak Semampir. Di balik barak penampungan sementara bagi orang terlantar itu, ada puluhan warga yang masuk kategori miskin. Merekalah yang saat ini didata ulang oleh Inawati dan lebih dari 100 relawan sosial lainnya.
“Wis gak papa meneng ngono ae, aku tak tanya-tanya sedilut. Jenengan dulu lulus SD mboten?” tanya Ina– sapaan akrabnya– kepada seorang lansia penderita stroke yang hanya bisa terkulai di lantai.
Status pendidikan hanya satu dari banyak aspek yang dia tanyakan selama memvalidasi data kemiskinan. Berbagai cara dia lakukan untuk satu kepastian. Yakni, apakah warga itu benar masuk kategori miskin dan layak menerima bantuan sosial?
Di tengah sorotan soal bansos yang kerap dianggap tidak tepat sasaran, Pemkot Kediri memilih turun langsung ke lapangan. Tidak sekadar mengandalkan laporan administratif atau pengajuan warga. Lebih dari 36 ribu data kepala keluarga (KK) dalam DTSEN desil 1 - 4 diverifikasi ulang secara faktual.
“Kayak gini ternyata bapaknya bilang nggak tutuk SD, tapi di KK tertulis pendidikan terakhir SMP. Itu yang jadi catatan kami. Jadi kami tidak serta merta mengikuti yang tertera di KK,” kata Ina, mengungkap salah satu bentuk ketidakvalidan laporan administrasi yang masih banyak ditemui.
Dalam verifikasi lapangan, petugas menyisir kondisi nyata warga. Mulai luas rumah, aset kendaraan, kondisi ekonomi, hingga memastikan apakah penerima bantuan benar-benar tinggal di alamat tersebut.
Baginya, proses verifikasi lapangan menjadi cara paling realistis untuk memperbaiki data bansos yang selama ini sering dipersoalkan masyarakat. Sebab di lapangan, banyak fakta yang berbeda dengan pengakuan warga.
Ada warga yang mengaku miskin, tetapi punya aset mentereng seperti TV 30 inch hingga motor seri terbaru. Juga ada yang berusaha menutup-nutupi aset. Ada pula yang masih tercatat sebagai penerima bantuan meski sudah pindah atau meninggal dunia.
“Kadang bilang tidak punya mobil, padahal tetangga bilang itu mobilnya dia. Jadi memang harus ditanyakan lagi ke RT dan lingkungan sekitar,” sambungnya.
Tantangan relawan tidak hanya pada waktu dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM). Melainkan juga metode verifikasi yang cukup detail. Petugas bahkan harus memasukkan jenis aset hingga perkiraan nilai ekonominya ke dalam aplikasi. Mulai sepeda motor hingga perhiasan emas. Belum lagi kendala teknis seperti susah sinyal yang kerap jadi hambatan proses verifikasi di lapangan.
“Seperti motor harus ditanya tahunnya berapa karena nanti otomatis dinilai nominal asetnya,” ungkap Ina.
Baca Juga: Progres Bangunan Sekolah Rakyat Kota Kediri Baru 40 Persen, Dinsos Mulai Mendata Calon Siswa
Tak jarang, petugas juga menemukan warga yang berusaha menyamarkan kondisi ekonominya. Seperti yang diungkapkan Supiani, Koordinator Tim Verifikasi DTSEN Kecamatan Kota.
Beberapa kasus temuannya seperti warga yang sengaja melepas perhiasan sebelum didatangi petugas. Ada juga yang meminta rumah bagian belakang difoto alih-alih bagian depannya.
Terlepas dari semua temuan itu, relawan tetap harus objektif. “Waktu petugas saya mau ambil foto rumah tampak depan tapi dia minta difoto yang belakang, saya nggak mau. Saya tanya, Lho, Ibu rumahnya mana? Depan kan? Foto depan!” tegasnya.
Dihadapkan dengan situasi itu, petugas memang harus tegas mengambil keputusan. Karenanya, relawan memang menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Mereka harus mendatangi belasan hingga puluhan rumah setiap hari demi mengejar target verifikasi.
Baca Juga: Progres Bangunan Sekolah Rakyat Kota Kediri Baru 40 Persen, Dinsos Mulai Mendata Calon Siswa
Untuk verifikasi desil 1 - 4 DTSEN ini, menurutnya satu relawan rata-rata menangani lebih dari 300 data warga. Pekerjaan itu juga tetap berjalan saat akhir pekan. “Minggu tetap jalan. Karena kita mengejar waktu,” tuturnya.
Senada dengan Ina, temuan warga yang berusaha menyamarkan status ekonomi itu juga kerap dia temui. Yang paling parah, dia pernah menjumpai warga terdata sebagai keluarga miskin padahal punya usaha kos-kosan. Atau, seorang pensiunan pegawai negeri yang justru masuk desil rendah.
Ironisnya, warga tersebut tetap berusaha tidak mengakui aset-aset yang dimilikinya itu. “Yang benar-benar miskin malah terkadang malu dan sungkan mengajukan bantuan. Tapi yang sebenarnya sudah mampu justru tetap ingin masuk desil satu atau dua,” sesalnya.
Karena itu, petugas diwajibkan memberi catatan tambahan dalam aplikasi apabila menemukan kondisi yang tidak sesuai. Selain itu, pihak RT juga sebisa mungkin dilibatkan karena biasanya mereka yang mengetahui kondisi riil warga.
“Kalau warga menutupi aset atau kondisi aslinya, petugas wajib menulis catatan. Jadi nanti bisa menjadi rekomendasi bagi Kementerian Sosial,” terang Supiani.
Di luar itu, kendala teknis dalam proses verifikasi dan validasi DTSEN itu masih ditemukan. Salah satunya pada sistem aplikasi yang dinilai belum sepenuhnya fleksibel menghadapi kondisi lapangan.
Ina mencontohkan pada kasus warga yang sudah pindah atau meninggal dunia. Di sistem verifikasi, petugas tetap meminta mengunggah foto rumah agar data verifikasi bisa tersimpan. “Kalau orangnya sudah tidak ada dan rumahnya juga tidak ada, terus rumah siapa yang harus difoto?” katanya dengan nada tanya.
Editor : Andhika Attar Anindita