Gerakan membuat joglangan sampah memang dianggap langkah positif. Namun, ada yang lebih utama untuk dilakukan. Yaitu pemilahan sampah.
“Sebenarnya (pengelolaan) sampah ini bukan hanya kewajiban pemerintah. Tetapi juga (tanggung jawab) masyarakat. Mengingat sampah ini berasal dari hulu dan berakhir di hilir,” ujar pengamat lingkungan Endang Pertiwi.
Apalagi 60 persen volume sampah adalah organik. Yang seharusnya bisa diolah jadi kompos tanpa masuk ke TPA.
Endang kemudian menjabarkan, sampah sendiri terbagi tiga jenis. Selain organik ada non-organik serta residu.
Bila yang organik dijadikan kompos, sampah non-organik bisa dikelola di masing-masing kelurahan. Melalui bank sampah yang bisa mendaur ulang menjadi bernilai dan bermanfaat. Misal botol plastik jadi pot bunga hingga kain perca dijadikan tas.
Yang residu? “Jenis ini tak memiliki nilai ekonomis. Dari sisi kesehatan juga berbahaya. Inilah yang perlu dibawa ke TPA, diolah pemerintah bekerja sama dengan mitra terkait,” jelasnya.
Bila tahapan itu dipatuhi, sampah yang masuk ke TPA hanya residu. Tak akan sampai menimbulkan gunungan sampah seperti saat ini.
Berarti, gerakan membuat joglangan sampah salah satu langkah mengurangi timbulan sampah? Endang menyebut hal itu sebagai inisiatif yang baik dan efektif. Khususnya mengurangi sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga.
Namun demikian, tetap harus diimbangi dengan pemilahan. Serta penataan lokasi joglongan yang tepat. Agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang baru seperti bau yang mengganggu.
Bagaimana yang tak punya lahan? Endang menyarankan menggunakan ember atau tempat sampah komposter. Barang itu bisa dibeli secara off-line maupun on-line.
“Juga bisa menggunakan satu lahan kosong tertentu untuk (pembuangan) sampah dari beberapa rumah,” sarannya.
Endang juga mengingatkan, problem lain yang tak kalah penting adalah penggunaan plastik. Sikap itu harus mulai dikurangi oleh masyarakat. Mulai dari tingkat produsen maupun konsumen.
“Produsen harus mulai melek terhadap persoalan sampah. Begitupun masyarakat sebagai konsumen harus membiasakan membawa kantong belanja ke manapun perginya,” saran ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri ini.
Baca Juga: Bakar Sampah Merembet, Gudang Rosok di Plosoklaten Kediri Hangus Terbakar
Upaya mengurangi sampah plastik itu selaras dengan wacana penutupan TPA open dumping pada 2029 nanti. Model konvensional saat sampah hanya dihamparkan, ditumpuk, dan dibiarkan di lahan terbuka tanpa pengolahan, pemadatan, atau penutupan tanah.
Cara ini memang berisiko tinggi memicu pencemaran air, bau tidak sedap, dan gas metana.
Karena itulah, paling efektif adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengurangi dan mengelola sampah secara mandiri. Mulai dari kebiasaan menggunakan tumbler untuk mengganti botol plastik sekali pakai serta ke mana-mana membawa wadah sendiri.
“Benar-benar harus belajar tidak menggunakan wadah sekali pakai buang,” ingatnya.
Baca Juga: Bakar Sampah Berujung Petaka, Rumah Kosong di Mojo Ludes Dilalap Api
Soal pemilahan juga menjadi perhatian utama Pemkot Kediri. Upaya pengolahan agar sampah tidak semua masuk ke TPA menjadi tujuan utama.
“Yang menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) kami adalah soal pengelolaan sampah. Bagaimana sampah-sampah itu bisa diolah menjadi produk-produk yang bernilai jual. Baik itu kompos maupun RDF (refuse derived fuel, bahan bakar dari sampah, Red),” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Indun Munawaroh.
Saat ini volume timbulan sampah yang masuk TPA sangat tinggi. Berkisar 156 ton per hari.
Sejak beberapa tahun terakhir pemkot menggencarkan pengurangan timbulan sampah melalui pengelolaan di tingkat lingkungan.
Selama ini mengubah sampah jadi kompos banyak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan bila diolah menjadi RDF butuh teknologi khusus.
Baca Juga: Lebaran Usai, Timbunan Sampah di Kediri Tembus 3.700 Ton, Sehari Hasilkan 125 Ton
Pemkot, menurut Indun, fokus pada optimalisasi fungsi tempat pengolahan sampah (TPS) dan TPS reduce, reuse, dan recycle (3R). Saat ini jumlahnya mencapai 39 TPS dan 9 TPS 3R yang kemampuan reduksinya 10 persen.
“Kami berusaha meningkatkan efisiensi TPS 3R ini dengan penambahan peralatan. Harapannya, bisa memaksimalkan reduksinya,” sambung Indun.
Selain itu, perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurai persoalan sampah. Terutama dengan masyarakat. Sebab, paling utama adalah tahap pemilahan sampah secara mandiri di lingkungan terkecil masyarakat.
“Mulai dari keluarga dan bisa getok tular sampai di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan selalu kita berharap kepada pemerintah,” tandasnya.
Sebab, pemda juga harus mulai ancang-ancang menyiapkan transformasi pengelolaan sampah besar-besaran yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Pemerintah berencana menutup seluruh TPA yang masih menggunakan sistem open dumping pada 2029 mendatang. Tujuannya mengubah mekanisme pengelolaan sampah. Salah satunya, hanya tersisa residu saja yang dibuang ke TPA.
“Sehingga harus dimaksimalkan pengelolaan di TPS dan TPS3R. Bukan berarti memperbanyak, tetapi mengoptimalkan fungsinya. Hari ini kalau TPS3R-nya banyak tapi tidak optimal melakukan pemilahan dan pengurangan, ya sama saja,” pungkas Indun. (hilda nurmala risani/ayu isma/fud)
Editor : Andhika Attar Anindita