Para penerus Kartini, di Kediri, bukan minoritas. Para perempuan sudah mengisi semua lini. Termasuk di instansi penegakan hukum, kejaksaan. Salah satunya adalah Ismaya Hera Wardanie, yang sukses menjadi kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
Selama ini lingkungan kepemimpinan di Kejari Kabupaten Kediri identik dengan laki-laki. Maka, kehadirannya menjadi penegas bahwa gender bukan lagi penghalang untuk memimpin. Tak terkecuali di sektor penegakan hukum yang sarat tekanan dan tanggung jawab besar.
Di Kejari Kabupaten Kediri, sejak pertama kali berdiri pada 2010, sosok kelahiran 1972 itu adalah kajari perempuan pertama. Bagi Hera, komposisi tim yang didominasi laki-laki menjadi kekuatan tersendiri. Seluruh kepala seksi (kasi) yang membantunya adalah laki-laki.
Sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa saling melengkapi. Misalnya saat menghadiri kegiatan tertentu yang memiliki batasan ruang antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi seperti itu, Hera bisa mendelegasikan peran kepada bawahannya tanpa mengurangi substansi kehadiran institusi.
“Kalau ada yang lebih tepat diwakili laki-laki, ya saya tugaskan kasi. Itu bagian dari kerja tim,” jelasnya. Menurutnya, posisi perempuan dalam institusi kejaksaan sebenarnya sudah cukup kuat.
Baca Juga: Sejarah Hari Kartini: Menilik Jejak Perjuangan Emansipasi dan Pendidikan Perempuan Indonesia
Ia menyebut, sekitar 30 persen posisi Kajari kini diisi perempuan. Angka itu menjadi bukti bahwa ruang kepemimpinan tidak lagi tertutup bagi perempuan.
“Bahkan jaksa agung muda juga ada yang perempuan, " jelas perempuan yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung itu.
Dalam memimpin, Hera juga membawa sentuhan khas perempuan. Ia lebih mengedepankan pendekatan komunikasi dan membangun suasana kerja layaknya keluarga.
Baginya, organisasi tidak hanya soal struktur, tetapi juga tentang hubungan antarindividu yang harus dijaga. Pendekatan tersebut juga terlihat dalam penyelesaian konflik. Ia memilih komunikasi sebagai langkah awal.
Namun, jika situasi menuntut, ketegasan tetap diambil. Cara itu ia ibaratkan seperti peran seorang ibu dalam keluarga. “Kalau dinasihati pelan belum didengar, ya suaranya dinaikkan sedikit. Kalau masih belum, ya harus lebih tegas,” ungkapnya.
Meski demikian, dalam penegakan hukum, ia menegaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua berjalan berdasarkan aturan yang sama. Sentuhan perempuan lebih hadir dalam cara memimpin, bukan dalam substansi hukum yang ditegakkan.
Di balik peran publik tersebut, Hera tetap menjalani peran sebagai perempuan dalam keluarga. Tantangan terbesar justru hadir saat harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai pejabat dengan peran sebagai istri dan ibu.
Ia mengakui, tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal ini. Namun, dalam kehidupannya, keseimbangan itu bisa terjaga berkat dukungan keluarga.
Baca Juga: 15 Ide Lomba Hari Kartini untuk Anak Sekolah yang Seru dan Edukatif
Suaminya yang memahami dunia birokrasi memberi ruang fleksibilitas dalam pembagian peran domestik. Tidak ada tuntutan kaku bahwa semua urusan rumah harus ditangani perempuan. “Yang penting saling memahami,” jelas ibu tiga anak ini.
Momentum Kartini pun dimaknainya sebagai pengingat bahwa perjuangan perempuan tidak berhenti pada membuka akses, tetapi juga menjaga peran agar tetap berjalan seimbang.
Menurutnya gender bukanlah penghalang. Justru sebagai ruang untuk bisa berkolaborasi. “Gender itu harus dimaknai bukan sebagai pembatas. Tetapi justru harus saling melengkapi satu sama lain antara laki-laki dan perempuan sehingga ketika kita berusaha untuk mencapai sebuah tujuan hasilnya pun akan lebih lengkap,” pungkasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita